Semester 1 Bab 1 Lembaga dan Struktur Organisasi Desa dan Pemerintah Kecamatan

Bab 1

Lembaga dan Struktur Organisasi Desa dan Pemerintah Kecamatan

 

 

 

Standar Kompetensi :

 

  • Memahami Sistem Pemerintahan Desa dan Pemerintahan Kecamatan

 

Kompetensi Dasar :

:

  • Mengenal lembaga lembaga dalam susunan Pemerintahan Desa dan Pemerintahan Kecamatan. 
  • Menggambarkan struktur Organisasi desa dan Pemerintah Kecamatan.

 

A. Lembaga Pemerintahan Desa dan Kecamatan

 

  1. Pengertian pemerintahan

 

            Syarat terbentuknya suatu negara adalah:

  • Adanya rakyat
  • Adanya wilayah
  • Adanya pemerintahan yang berdaulat
  • Adanya pengakuan dari negara lain

 

Negara merupakan suatu organisasi manusia yang berada di bawah suatu pemerintahan.   Pemerintahan adalah sistem untuk menjalankan kewenangan dan kekuasaandalam mengatur  kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara atau bagian – bagiannya.

Ciri Kehidupan di desa yaitu hampir semua orang yang ada di desa tersebut saling mengenal satu sama lainnya. Kehidupan sehari - hari mereka masih tradisional. Pada umumnya, masyarakat desa bermata pencarian sebagai petani, nelayan, buruh tani, berladang, dan beternak.Penyebutan desa di Indonesia berbeda-beda pada setiap daerahnya. Ada yang menyebutnya "Nagari", seperti di Sumatra Barat, "Gampong" di Nanggroe Aceh Darussalam, "Lembang" di Sulawesi Selatan, "Kampung" di Kalimantan Selatan dan Papua, dan "Negeri" di Maluku. Namun, ciri khas suatu desa tidak hilang.  Desa merupakan bagian dari sebuah kecamatan.

 

  1. Tugas dan tanggung jawab pemerintah

Tugas pemerintah seperti yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 adalah sebagai berikut:

  • Melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia
  • Memajukan kesejahteraan umum
  • Mencerdaskan kehidupan bangsa
  • Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial

 

Tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakat adalah:

  • Menjaga keamanan dan ketertiban
  • Meningkatkan taraf hidup rakyat
  • Pemerataan pembangunan
  • Menyediakan sarana perumahan, kesehatan, pendidikan, transportasi dan lain-lain
  • Membangun dan memelihara lingkungan hidup yang sehat
  • Menyediakan bahan pangan, sandang, dan sarana hiburan yang terjangkau oleh masyarakat
  • Memelihara anak terlantar dan membantu fakir miskin.

 

Pemerintah Daerah

 

1.      Susunan Pemerintahan Daerah

 

Pemerintahan daerah adalah pemerintahan yang mewakili pemerintahan pusat di suatu daerah dalam suatu wilayah satu negara. Hal tersebut sesuai dengan pasal 18 dan pasal 18B UUD 1945. Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut beberapa asas yaitu:

-          Asas Desentralisasi

-          Asas Sentralisasi

-          Asas Dekonsentrasi

-          Asas Tugas Pembantuan

 

2.   Pemilihan kepala daerah

 

Pilkada dilaksanakan dengan mendatangi tempat pemungutan suara pada waktu dan tempat yang telah ditentukan, lalu memilih gambar pasangan kepala daerah dan wakilnya yang menjadi pilihannya.

 

Syarat – syarat warga negara yang dapat memilih:

-          WNI

-          Telah berumur minimal 17 tahun atau sudah kawin

-          Tidak sedang di cabut hak pilihnya

-          Tidak sakit ingatan

 

 

 

B. Sistem Pemerintahn Desa dan Kecamatan

 

1.      Sistem Pemerintah Desa

 

Desa merupakan kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga. Desa memiliki batas-batas wilayah tertentu dan memiliki kekuasaan hukum, serta dikepalai oleh seorang kepala desa.

 

Sistem pemerintahan desa terdiri dari pemerintah desa dan badan permusyawarahan desa. Pemerintahan adalah kepala desa dan perangkat desa.

 

Tujuan dan tanggung jawab kepala desa sebagai berikut:

-          Memimpin penyelenggaraan pemerintah desa

-          Membina kehidupan masyarakat desa

-          Membina perekonomian desa

-          Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa

-          Mendamaikan perselisihan masyarakat desa

-          Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya.

 

Urusan pemerintah yang menjadi kewenangan desa mencakup    :

-          Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa

-          Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturan kepada desa.

-          Tugas pembantuan dari pemerintah pusat, pemerintah propinsi dan atau Pemerintah kabupaten/kota.

      

      Pelaksanaan pembangunan kawasan pedesaan harus memperhatikan:

1.    Kepentingan desa.

2.    Kewenangan desa.

3.    Kelancaran pelaksanaan investasi.

4.    Kelestarian lingkungan hidup.

 

        Tugas RT:

  • Membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung  jawab pemerintah.
  • Memelihara kerukunan hidup warga.
  • Menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan dengan. mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat.

       

          Tugas RW:

  • Menggerakkan swadaya masyarakat, gotong royong dan aspirasi masyarakat.
  • Membantu pelaksanaan tugas pokok dalam bidang pembangunan di kelurahan/desa.
  • Pelaksanaan dalam menjebatani hubungan antar rukun tetangga dengan pemerintah.

 

       Gambar Penduduk Desa

      

       Setiap desa dipimpin oleh seorang kepala desa. Kepala desa dipilih langsung oleh masyarakat di desa tersebut. Syarat dan tata cara pemilihannya diatur oleh peraturan daerah yang berpedoman pada peraturan pemerintah. Kepala desa bukanlah seorang pegawai negeri sipil. Masa jabatan kepala desa adalah enam tahun. Ia dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Sesudah itu, ia tidak boleh lagi mengikuti pemilihan calon kepala desa. Seorang Kepala desa dilantik oleh bupati/ wali kota, paling lambat tiga puluh hari setelah dinyatakan terpilih. Kepala desa mendapatkan gaji (upah) bukan dari pemerintah, tetapi dari hasil pengolahan tanah yang diserahkan untuk diolah. Di daerah Jawa dikenal dengan tanah "bengkok" atau tanah "carik". Setelah masa jabatannya habis, tanah itu harus dikembalikan kepada pemerintah. Dengan demikian, kepala desa tidak mendapatkan uang pensiun seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS).

     

Kepala Desa mempunyai tugas dan tanggung jawab, di antaranya:

  • Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;
  • Membina perekonomian desa;
  • Membina kehidupan masyarakat desa;
  • Memelihara ketenteraman dan ketertibanmasyarakat desa;
  • Mendamaikan perselisihan yang terjadi pada masyarakat di desa;   
  • Mewakili desanya baik di dalam dan di luarpengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya.

 

Menurut Undang Undang No. 32 Tahun 2004 dijelaskan, dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Badan ini berfungsi melindungi berbagai adat istiadat dan menetapkan peraturan desa bersama kepala desa. Selain itu, BPD berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Anggota BPD ialah wakil penduduk desa bersangkutan. Mereka ditetapkan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Di desa dibentuk juga beberapa lembaga kemasya rakatan. Lembaga kemasyarakatan ditetapkan oleh peraturan desa. Pembentukannya berpedoman pada peraturan perundang - undangan. Tugas lembaga tersebut adalah membantu pemerintah desa dan memberdayakan masyarakat desa. Misalnya, Lembaga Keamanan Masyarakat Desa (LKMD), Pertahanan Sipil (Hansip), PKK, dan Karang Taruna. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) merupakan wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa yang memadukan kegiatan pemerintahan desa yang dilakukan secara gotong royong.

 

Pengurus LKMD umumnya tokoh masyarakat setempat. Pembentukan LKMD disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat desa berdasarkan musyawarah anggota masyarakat. Fungsi LKMD adalah membantu pemerintah desa dalam merencanakan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan desa. Selain itu, LKMD memberikan masukan kepada BPD dalam proses perencanaan pembangunan desa. Misalnya, untuk mencegah banjir LKMD dapat mengusulkan pembangunan tanggul atau dam kepada pemerintahan desa. Pada pemerintahan desa terdapat organisasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Anggota PKK terdiri atas ibu - ibu rumah tangga di suatu desa. Ketua PKK biasanya dijabat oleh istri kepala desa atau 2.

 

2.   Pemerintahan Kelurahan

 

Pemerintahan kelurahan berbeda dengan pemerintahan desa. Kelurahan biasanya terdapat di daerah perkotaan. Perbedaan desa dan kelurahan dapat terlihat dari pemimpin dan cara pemilihannya. Kepala kelurahan sering disebut Lurah. Lurah diangkat dan dipilih oleh pemerintah. Lurah adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mampu dan cakap dalam menjalankan tugas. Lurah diangkat oleh bupati/walikota atas usul kepala kecamatan dari pegawai negeri sipil yang berprestasi. Syaratnya, dia harus mampu dan menguasai pengetahuan tentang pemerintahan.

Selain itu, memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Orang yang menjabat sebagai lurah mempunyai beberapa tugas yang harus dilaksanakan. Tugas lurah bukan hanya memimpin masyarakat di wilayahnya, tetapi masih banyak lagi tugas yang lain.

      

       Lurah mempunyai tugas, di antaranya:

-          Melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;

-          Memberdayakan masyarakat;

-          Melayani masyarakat;

-          Menyelenggarakan sistem keamanan agar masyarakat tenteram dan tertib;

-          Memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum di masyarakat;

 

Dalam melaksanakan tugasnya, lurah bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui camat. Lurah dibantu oleh beberapa perangkat kelurahan yang bertanggung jawab kepada lurah. Kelurahan merupakan gabungan dari beberapa Rukun Warga (RW).

PKK bertujuan memberdayakan keluarga, meningkatkan kesejahteraan, dan kemandirian keluarga. Misalnya, PKK memberi bantuan sosial, pelatihan keterampilan, pos pelayanan terpadu (Posyandu), memberikan bantuan beasiswa, atau mengadakan pengobatan gratis. Sesuai Pedoman Dasar Karang Taruna, pengertian Karang Taruna adalah Organisasi  Sosial  wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas  dasar kesadaran  dan  tanggung  jawab  sosial  dari,oleh,dan  untuk  masyarakat terutama  generasi  muda  di  wilayah desa/kelurahan  atau  komunitas  adat sederajat  dan  terutama bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial.

 

Pembinaan Karang Taruna diatur dalam Permensos 83/HUK/2005 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna.

 

Tujuan Karang Taruna adalah :

 

-          Terwujudnya pertumbuhan dan perkembangan  kesadaran dan tanggung  jawab  sosial  setiap  generasi  muda  warga Karang Taruna  dalam  mencegah,  menagkal, menanggulangi  dan mengantisipasi  berbagai  masalah sosial.

-          Terbentuknya  jiwa  dan  semangat  kejuangan  generasi muda  warga Karang  Taruna  yang  Trampil  dan berkepribadian serta berpengetahuan.

-          Tumbuhnya  potensi  dan  kemampuan  generasi  muda dalam  rangka   mengembangkan  keberdayaan  warga Karang Taruna.

-          Termotivasinya  setiap  generasi  muda  warga  Karang Taruna  untuk mampu  menjalin  toleransi  dan  menjadi perekat  persatuan  dalam keberagaman  kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

-          Terjalinnya kerjasama antara generasi muda warga Karang Taruna dalam  rangka  mewujudkan  taraf  kesejahteraan sosial bagi masyarakat.

-          Terwujudnya  Kesejahteraan  Sosial  yang  semakin meningkat  bagi generasi  muda  di  desa/kelurahan  atau komunitas  adat  sederajat yang  memungkinka pelaksanaan  fungsi  sosialnya  sebagai  manusia pembangunan  yang mampu  mengatasi  masalah kesejahteraan sosial dilingkungannya.

-          Terwujudnya pembangunan  kesejahteraan  sosial generasi muda  di desa/kelurahan  atau  komunitas  adat  sederajat yang  dilaksanakan secara  komprehensif,  terpadu  dan terarah  serta  berkesinambungan oleh  Karang  Taruna bersama pemerintah dan komponen masyarakat lainnya.

 

Fungsi Karang Taruna :

Penyelenggara Usaha Kesejahteraan Sosial.

  • Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan bagi masyarakat.
  • Penyelenggara pemberdayaan masyarakat  terutama generasi  muda dilingkungannya   secara  komprehensif, terpadu dan terarah serta  berkesinambungan.
  • Penyelenggara  kegiatan  pengembangan  jiwa kewirausahaan bagi generasi  muda di lingkungannya.
  • Penanaman  pengertian,  memupuk  dan  meningkatkan kesadaran tanggung jawab   sosial generasi muda.
  • Penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  • Pemupukan  kreatifitas  generasi  muda  untuk  dapat mengembangkan tanggung  jawab  sosial  yang  bersifat rekreatif,  kreatif,  edukatif, ekonomis  produktif  dankegiatan  praktis  lainnya  dengan mendayagunakan  segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial di lingkungannya secara swadaya.
  • Penyelenggara  rujukan,  pendampingan,  dan  advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial.
  • Penguatan  sistem  jaringan  komunikasi,  kerjasama, informasi dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya.
  • Penyelenggara  usaha-usaha  pencegahan  permasalahan sosial yang aktual.

 

Karang Taruna merupakan salah satu organisasi kepemudaan di tingkat desa. Karang Taruna merupakan organisasi pemuda atau pelajar SMP dan SMA di suatu desa atau kelurahan. Tujuan dari organisasi ini, yaitu memberikan pembinaan kepada para remaja untuk menjadi individu mandiri dan memiliki keterampilan. Pembinaan pemuda desa bertujuan agar pemuda desa, terutama pemuda putus sekolah, dapat memperoleh keahlian di bidang tertentu. Misalnya, pembinaan dalam bidang  kesenian, olahraga, atau lingkungan hidup.

 

Organisasi Karang Taruna terdapat di wilayah Rukun Warga (RW), desa, dan kecamatan. Karang Taruna merupakan wadah bagi generasi muda desa untuk menyalurkan pendapat dan kreativitasnya. Karang Taruna merupakan lembaga pemberdayaan masyarakat di bawah pembinaan kepala desa dan camat. Karang Taruna dapat memupuk persatuan dan kesatuan di antara generasi muda.

 

Adapun sumber pendapatan desa adalah sebagai berikut.

      

       Pendapatan asli desa yang meliputi:

  • Hasil Usaha Desa;
  • Hasil Kekayaan Desa;
  • Hasil Swadaya Dan Partisipasi;
  • Hasil Gotong Royong.

 

Bantuan Pemerintah Kabupaten Meliputi :

  • Bagian Perolehan Pajak Dan Retribusi Daerah,
  • Dana Perimbangan Keuangan Pusat Dan Tingkat Daerah.
  • Bantuan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Provinsi.
  • Sumbangan Pihak Ketiga, Misalnya Berupa Dana Hibah.
  • Pinjaman Desa

 

Sumber pendapatan desa dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD). Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan oleh kepala desa bersama BPD dengan berpedoman pada APBD yang ditetapkan Bupati. Dengan demikian, pada dasarnya, kepala desa bertanggung jawab kepada rakyat desa. Kepala desa harus menyampaikan pokok-pokok pertanggungjawabannya. Oleh karena itu, wewenangnya tidak boleh disalahgunakan. Nah, kamu sekarang sudah paham tentang pemerintahan desa, tetapi apa bedanya dengan pemerintahan kelurahan? Selanjutnya, akan dipelajari tentang pemerintahan kelurahan.

 

3. Pemerintahan Kecamatan.

 

Kecamatan dipimpin oleh seorang camat. Dalam menjalankan tugasnya camat dibantu oleh sekretaris camat (sekcam). Adapun seorang camat mempunyai tugas sebagai berikut.

  • Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
  • Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.
  • Mengoordinasikan penerapan dan pene gakan peraturan perundang - undangan.
  • Mengoordinasikan penyelenggaraan pemeliharaan prasana dan fasilitas pelayanan.
  • Mengoordinasikan penyelenggaraan dari semua kegiatan pemerintahan di tingkat   Kecamatan.
  • Membina penyelenggaraan pemerintahan desa atau kelurahan.
  • Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya. Juga yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa dan atau kelurahan.

 

Camat diangkat oleh bupati/walikota atas usul sekretaris daerah kabupaten/kota. Seorang camat harus berasal dari pegawai negeri sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan. Dalam menjalankan tugasnya, camat dibantu perangkat kecamatan. Perangkat kecamatan bertanggung jawab kepada camat. Camat harus mem pertanggungjawabkan tugas-tugasnya kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah kabupaten/kota. Dengan demikian, camat tidak dapat bertindak dan berperilaku secara sewenang-wenang dalam menjalankan tugasnya.

 

B. Susunan Pemerintahan Desa dan Kecamatan

 

1. Pemerintahan Desa

Dalam menjalankan tugasnya, kepala desa dibantu oleh perangkat desa. Perangkat desa tersebut disesuaikan dengan kebutuhan di desa. Perangkat desa umumnya adalah sebagai berikut.

 

a. Sekretaris Desa

Salah satu perangkat desa ialah sekretaris desa yang bertugas mengurus administrasi di desa. Misalnya, membuat surat akta kelahiran atau surat keterangan. Sekretaris desa merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

 

b.    Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi untuk menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung, dan menyalurkan aspirasi (pendapat) masyarakat. Anggota BPD adalah wakil penduduk desa bersangkutan. Mereka ditetapkan menjadi anggota BPD dengan cara musyawarah dan mufakat. Masa jabatannya adalah enam tahun yang dapat dipilih lagi untuk satu kali masa jabatan berikutnya, sama seperti kepala desa. Perangkat desa merupakan badan yang ada di desa dengan tujuan membantu urusan dalam pemerintahan desa.

 

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa, antara lain sebagai berikut.

  • Urusan tingkat pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa. Misalnya, mengangkat ketua RW dan RT.
  • Urusan tingkat pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota, tetapi urusan tersebut diserahkan pengaturannya ke desa. Misalnya, membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).
  • Tugas pembantuan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan atau pemerintah kabupaten/kota. Misalnya, membantu mengumpulkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari masyarakat desa.
  • Urusan pemerintahan lainnya, yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan ke desa. Misalnya, pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan LKMD.
  • Pemerintahan desa berperan bagi kehidupan masyarakat di desa.  Desa merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki batas - batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.

 

 

 

2.  Pemerintahan Kelurahan

Kelurahan merupakan wilayah gabungan dari beberapa Rukun Warga (RW). Pemerintahan di tingkat desa dan kelurahan merupakan unsur pemerintahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat.

 

A. Lurah

     

      Lurah mempunyai tugas pokok menyelanggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan diwilayah kerjanya.

      Melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati yaitu:

  • Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan
  • Pemberdayaan masyarakat
  • Penyelanggaran ketentraman dan ketertiban umum pelayanan masyarakt
  • Pemeliaharanprasarana dan fasilitas pelayanan umum
  • Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugas dan fungsi.
  • Melaksanakan pelayanan, perizinan dan pemberian rekomendasi kepada masyarakat sesuai tugas dan lingkup kewenangannya
  • Pemeliaharan prasarana dan fasilitas pelayanan umum diwilayah kelurahan.
  • Melaksanakan identifikasi potensi pendapatan daerah.

 

B.  Sekretaris Lurah

 

     Sekertaris lurah mempunyai tugas pokok membantu lurah mengkoordinasikan penyusunan program dan menyelanggarakan tugas program dan menyelanggarakan    tugas seksi secara terpadudan memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh prangkat dan aparatur kelurahan.

    

     Tugas sekretaris  lurah adalah sebagai berikut :

  • Melaksanakan koordinasi dalam rangka penyusunaan rancangan
  • program kerja dan kegiatan dilingkungan kelurahan.
  • Menjabarkan perintah atasan sesuai ketentuan yang berlaku.
  • Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis penyelanggaran   evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan umum, sosial,ekonomi dan kesejahteran rakyat.
  • Mengolah administrasi keuangan yang meliputi penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja pembekuan,verifikasi serta perbendaharaan di kelurahan.Melaksanakan identifikasi dan inventarisasi serta menyusun standar pelayanan di kelurahan.

 

C.   Kasi Pemerintahan

   

      Seksi pemerintahan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penyelanggaran pemerintahan  lingkup kelurahan sesuai ketentuan  yang berlaku.Menyelanggarakan urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan penyelanggara bidang kesatuan bangsa politik dan pemilu, bidang pertahanan serta bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sesuai lingkup tugas dan kewenangannya. Melaksanakan pengawasan atas tanah-tanah aset pemerintah kabupaten di wilayah kelurahan. Melaksanakan pelayanan perizinan dan pemberian rekomendasi Kepada masyarakat berdasarkan bidang tugas dan lingkup kewenangan kelurahan. Uraian tugas berdasarkan item diatas adalah sebagai berikut :

  • Pengajuan kartu tanda penduduk
  • Pembuatan kartu keluarga
  • Rekomendasi surat pindah
  • Rekomendasi surat keterangan catatan kepolisian (SKCK)
  • Serat keterangan alih waris

 

D.  Kasi Kessos dan Ekonomi Masyarakat

                 

       Seksi kesejahteran soial ekonomi masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan  kegiatan perekonomian yang meliputi perindustrian, perdagangan, pertambangan, kepariwisataan, perkoperasian, UMKN, dan golongan ekonomi lemah, pertanian, perternakan, kehutanan, perkebunan, perikanan, perlautan, perhubungan, lingkungan hidup dan ketenagakerjaan di wilayah kelurahan. Menyusun rencana dan melaksanakan pemberian bantuan dana bagi pembangunan desa, pembinaan UDKP dan usaha ekonomi masyarakat.

     Melaksanakan usaha sosial dan kesejahteran rakyat termasuk penyelanggaran pendidikan dan kesehatan sesuai kewenangan. Melaksanakan pengembangan keolahragaan, kepemudaan, kepramukaan, kesenian, kebudayaan dan keluarga berencana di wilayah kelurahan. Memfasilitasi dan melaksanakan pembinaan lembaga adat di wilayah kelurahan. Pembuatan surat keterangan tidak mampu,dan pembuatan rekomendasi nikah.

 

E.  Kasi Pemberdayan Masyarakat

 

       Seksi pemberdayaan masyarakat bertugas yaitu  :

  • Menyelanggarakan urusan termasuk pembinaan ketahanan sesuai lingkup tugas dan kewenangannya.
  • Melaksanakan bimbingan kelembagaan masyarakat dan pembangunan sumber daya manusia lingkup kelurahan.
  • Melaksanakan bimbingan teknis motivasi dan upaya-upaya penggalian kegiatan swadaya gotong-royong masyarakat di wilayah kelurahan .
  • Menganalisa dan mengolah data dan informasi yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat termasuk pembinaan ketahanan masyarakat.
  • Melaksanakan pengawasan dan pengadilan atas pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
  • Pembuatan rekomendasi ijin mendirikan bangunan
  • Pembuatan surat keterangan ijin usaha/pinjaman ke bank
  • Melaksanakan pembinaan dan bimbingan terhadap peningkatan kesejahteran keluarga melalui 10 program pokok PKK.
  • Melaksanakan program kegiatan peningkatan peran wanita menuju keluarga sehat sejahtera.

 

Seksi ketentraman dan ketertiban mempunyai tugas yaitu          :

  • melaksanakan pembinaan urusan ketentraman dan ketertiban sesuai lingkup tugas dan kewenangannya.
  • Melaksanakan koordinasi dan pembinaan terhadap petugas pelindung masyarakat di wilayah kelurahan.
  • Melaksanakan pembinaan fasilitas terhadap upaya-upaya yang dilaksanakan oleh masyarakat dalam rangka menciptakan dan memilihara ketentraman dan ketertiban di  wilayah kelurahan.

                   

     Penegakan pelaksanaan PERDA keputusan bupati serta peraturan perundang-undangan lainnya di wilayah kelurahan. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah. Jabatan fungional mempunyai tugas membantu lurah melaksanakan tugas pekerjaan sesuai bidang tugas dan kealihan yang dimiliki.  Mengadakan koordinasikan dan sikonisasi dengan unit kerja lainnya di lingkungan kelurahan dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Membuat laporan baik lisan maupun tulisan kepada lurah sebagai penanggungjawaban atas pelaksanan tugasnya.

     Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh lurah sesuai bidang tugasnya.Dalam menjalankan semua perencanaan pem bangunan di kelurahan terdapat Dewan Kelurahan (Dekel). Dewan Kelurahan berfungsi sebagai pemberi masukan kepada lurah tentang rencana pembangunan di wilayahnya. Adapun yang menjadi tata urusan dalam kelurahan dapat dilihat dalam susunan pemerintahan kelurahan berikut ini.

 

 

3. Pemerintahan di Kecamatan

 

Dalam wilayah kecamatan, ada tiga unsur yang mempunyai peranan penting. Ketiga unsur tersebut adalah sebagai berikut.

 

A.   Camat

Camat merupakan kepala wilayah kecamatan. Kecamatan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kabupaten atau kota. Kecamatan terdiri atas desa-desa atau kelurahan-kelurahan.

Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten/kota (PP. 19 tahun 2008). Kedudukan kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten/kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh camat.

Pembentukan kecamatan adalah pemberian status pada wilayah tertentu sebagai kecamatan di kabupaten/kota.

Penghapusan kecamatan adalah pencabutan status sebagai kecamatan di wilayah kabupaten/kota.

Penggabungan kecamatan adalah penyatuan kecamatan yang dihapus kepada kecamatan,Kecamatan merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten atau Kota yang mempunyai wilayah kerja tertentu yang dipimpin oleh seorang Camat. Istilah "Kecamatan" di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam disebut juga dengan "Sagoe Cut" sedangkan di Papua disebut dengan istilah "Distrik".

 

Kedudukan dan susunan organisasi

Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten/kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh camat. Sedangkan Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah.

Organisasi kecamatan dipimpin oleh : (1) satu camat, 1 (satu) sekretaris (kecamatan), paling banyak 5 (lima) seksi yang masing-masing dipimpin oleh 1 (satu) kepala seksi, dan sekretariat membawahkan paling banyak 3 (tiga) sub bagian yang masing-masing dikepalai oleh 1 (satu) kepala sub bagian.

 

Gambaran umum

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang -undang. Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota atau antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, diatur dengan undang -undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Selain itu Negara mengakui dan menghormati satuan -satuan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahannya menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Prinsip penyelenggaraan desentralisasi adalah otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peranserta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Kebijakan otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, secara eksplisit memberikan otonomi yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah. Pemerintah Daerah harus mengoptimalkan pembangunan daerah yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pemerintah daerah dan masyarakat di daerah lebih diberdayakan sekaligus diberi tanggung jawab yang lebih besar untuk mempercepat laju pembangunan daerah.

Sejalan dengan hal tersebut, maka implementasi kebijakan otonomi daerah telah mendorong terjadinya perubahan, baik secara struktural, fungsional maupun kultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu perubahan yang sangat esensial yaitu menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi kecamatan yang sebelumnya merupakan perangkat wilayah dalam kerangka asas dekonsentrasi, berubah statusnya menjadi perangkat daerah dalam kerangka asas desentralisasi. Sebagai perangkat daerah, Camat dalam menjalankan tugasnya mendapat pelimpahan kewenangan dari dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota.

Pengaturan penyelenggaraan kecamatan baik dari sisi pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsinya secara legalistik diatur dengan Peraturan Pemerintah. Sebagai perangkat daerah, Camat mendapatkan pelimpahan kewenangan yang bermakna urusan pelayanan masyarakat. Selain itu kecamatan juga akan mengemban penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan.

 

Camat dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah kabupaten/kota. Pertanggungjawaban Camat kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertian melalui bukan berarti Camat merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah, karena secara struktural Camat berada langsung di bawah bupati/wali kota.

     Camat juga berperan sebagai kepala wilayah (wilayah kerja, namun tidak memiliki daerah dalam arti daerah kewenangan), karena melaksanakan tugas umum pemerintahan di wilayah kecamatan, khususnya tugas-tugas atributif dalam bidang koordinasi

pemerintahan terhadap seluruh instansi  pemerintah di wilayah kecamatan,penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban, penegakan peraturan perundang - undangan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan, serta pelaksanaan tugas pemerintahan lainnya yang belum dilaksanakan oleh pemerintahan desa/kelurahan dan/atau instansi pemerintah lainnya di wilayah kecamatan. Oleh karena itu, kedudukan camat berbeda dengan kepala instansi pemerintahan lainnya di kecamatan, karena penyelenggaraan tugas instansi pemerintahan lainnya di kecamatan harus berada dalam koordinasi Camat.

Camat sebagai perangkat daerah juga mempunyai kekhususan dibandingkan dengan perangkat daerah lainnya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung pelaksanaan asas desentralisasi. Kekhususan tersebut yaitu adanya suatu kewajiban mengintegrasikan nilai-nilai sosio ku ltural, menciptakan stabilitas dalam dinamika politik, ekonomi dan budaya, mengupayakan terwujudnya ketenteraman dan ketertiban wilayah sebagai perwujudan kesejahteraan rakyat serta masyarakat dalam kerangka membangun integritas kesatuan wilayah. Dalam hal ini, fungsi utama camat selain mernberikan pelayanan kepada masyarakat, juga melakukan tugas-tugas pembinaan wilayah.

Secara filosofis, kecamatan yang dipimpin oleh Camat perlu diperkuat dari aspek sarana prasarana, sistem administrasi, keuangan dan kewenangan bidang pemerintahan dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan sebagai ciri pemerintahan kewilayahan yang memegang posisi strategis dalam hubungan dengan pelaksanaan kegiatan pemerintahan kabupaten/kota yang dipimpin oleh bupati/wali kota. Sehubungan dengan itu, Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan dari 2 (dua) sumber yakni: pertama, bidang kewenangan dalam lingkup tugas umum pemerintahan; dan kedua, kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati/wali kota dalam rangka pela ksanaan otonomi daerah.

Dengan demikian, peran Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan lebih sebagai pemberi makna pemerintahan di wilayah kecamatan, Atas dasar pertimbangan demikian, maka Camat secara filosofis pemerintahan dipandang masih relevan untuk menggunakan tanda jabatan khusus sebagai perpanjangan tangan dari bupati/wali kota di wilayah kerjanya (Penjelasan Umum PP. 19 Tahun 2008). Tugas camat adalah menjalankan sebagian wewenang bupati atau walikota yang dilimpahkan kepada camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Misalnya, pembangunan sekolah, pemeliharaan jalan kecamatan, pemberdayaan masyarakat, dan sumber daya kecamatan. Camat diangkat oleh bupati/walikota atas usul sekretaris daerah kabupaten/kota dari pegawai negeri sipil. Syaratnya, yaitu harus menguasai pengetahuan teknis tentang pemerintahan dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang - undangan.

 

 

 

B.        Komando Rayon Militer (Koramil)

Harus diketahui bahwa selama ini ada yang menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di kecamatan, tugas untuk menjaga keutuhan wilayah dilaksanakan oleh Komando Rayon Militer (Koramil). Mereka bertugas menjaga keutuhan wilayah kecamatan dari segala gangguan dan ancaman, baik itu yang datang dari luar maupun dari dalam. Koramil merupakan bagian dari Tentara Nasional Indonesia (TNI).Komando Rayon Militer atau biasa juga disebut Koramil adalah satuan tingkat kecamatan dari TNI yang langsung berhubungan dengan pejabat dan masyarakat sipil. Pemimpinnya adalah Komandan Rayon Militer (Danramil)

·      Tugas Pokok

Dalam upaya pertahanan keamanan, Tentara Nasional Indonesia menganut doktrin Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) yang merupakan upaya pengerahan seluruh kekuatan nasional untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara serta mengamankan segala usaha untuk mencapai tujuan nasional. Sebagai Komando Teritorial pada tingkat yang paling rendah yaitu di kecamatan, Komando Rayon Militer (Koramil) mempunyai peran yang sangat penting yaitu sebagai ujung tombak pelaksanaan Sishankamrata itu.

Di dalam kerangka Sishankamrata itu (berdasarkan UU no 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dinamakan Siatem Pertahanan Semesta), Koramil mempunyai tugas pokok menyelenggarakan Pembinaan Teritorial dan Perlawanan Rakyat yang meliputi pembinaan geografis, demografis dan kondisi sosial dalam rangka menciptakan Ruang, Alat dan Kondisi Juang yang tangguh di daerahnya untuk kepentingan Pertahanan Keamanan Negara (Hankamneg).

 

 

C. Kepolisian Sektor

 

wilayah kecamatan kantor polisi yang ada di sana biasa disebut dengan Polsek.Polsek bertugas menyelenggarakan tugas pokok :

Polri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta tugas-tugas Polri lain dalam daerah hukumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

       Polsek menyelenggarakan fungsi:

-          Pemberian pelayanan kepolisian kepada masyarakat, dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan/pengaduan, pemberian bantuan dan pertolongan termasuk pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, dan pelayanan surat izin/keterangan, serta pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

-          Penyelenggaraan fungsi intelijen di bidang keamanan meliputi pengumpulan bahan keterangan/informasi untuk keperluan deteksi dini (early detection) dan peringatan dini (early warning), dalam rangka pencegahan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta pelayanan SKCK;

-          Penyelenggaraan Turjawali, pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, dan penanganan Tipiring serta pengamanan markas;

-          Penyelenggaraan Turjawali dan penanganan kecelakaan lalu lintas guna mewujudkan Kamseltibcarlantas;

-          Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

-          Pemberian bantuan hukum bagi personel Polsek beserta keluarganya serta penyuluhan hukum pada masyarakat;

-          Pemberdayaan peran serta masyarakat melalui Polmas dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, guna terwujudnya kemitraan serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap Polri;

-          Penyelenggaraan fungsi kepolisian perairan;

-          Penyelenggaraan administrasi umum dan ketatausahaan; dan

-          Pengumpulan dan pengolahan data, serta menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan di lingkungan Polsek.

 

 

 

  

 

Soal