Semester 1 Bab 1 Pancasila sebagai Ideologi Terbuka

BAB  I

Pancasila sebagai Ideologi terbuka

 

Standar Kompetensi :

 Menampilkan sikap positif terhadap Pancasila sebagai ideologi terbuka

 Kompetensi Dasar :

  • Mendeskripsikan Pancasila sebagai ideologi terbuka
  • Menganalisis Pancasila sebagai sumber nilai dan paradigma pembangunan
  • Menampilkan sikap positif terhadap Pancasila sebagai ideologi terbuka

Indikator :

  • Siswa diharapkan dapat mengemukakan rumusan Pancasila sebagai dasar negara
  • Siswa diharapkan dapat menguraikan fungsi Pancasila
  • Siswa diharapkan dapat mengemukakan makna Pancasila sebagai dasar negara
  • Siswa diharapkan dapat membedakan ideologi terbuka dan ideologi tertutup
  • Siswa diharapkan dapat menganalisis Pancasila sebagai sumber nilai.
  • Siswa diharapkan dapat mendeskripsikan Pancasila sebagai paradigma   pembangunan.
  • Siswa diharapkan dapat menunjukkan sikap positif terhadap nilai-nilai Pancasila
  • Siswa diharapkan dapat menemukan cara bersikap positif yang sesuai dengan Pancasila sebagai ideologi terbuka

 Tujuan Pembelajaran :

  1. Mengemukakan rumusan Pancasila sebagai dasar negara
  1. Menguraikan fungsi Pancasila
  2. Mengemukakan makna Pancasila sebagai dasar negara
  3. Membedakan ideologi terbuka dan ideologi tertutup
  4. Menganalisis Pancasila sebagai sumber nilai
  5. Mendeskripsikan Pancasila sebagai paradigma pembangunan.
  6. Menunjukkan sikap positif terhadap nilai-nilai Pancasila
  7. Menemukan cara bersikap positif yang sesuai dengan Pancasila sebagai ideologi terbuka.

 INTISARI MATERI

  1. A.    Pancasila sebagai Ideologi Terbuka

 Pengertian Ideologi

 Pengertian Ideologi Secara Etimologis

Menurut asal kata, istilah ideologi berasal dari kata “idea” berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita, dan “logos” berarti ilmu. Secara harfiah, ideologi berarti ilmu pengetahuan dasar.

Dalam pengertian sehari-hari, idea disamakan artinya dengan cita-cita yang merupakan dasar, pandangan, atau paham.

 Pengertian Ideologi Menurut Pendapat Para Ahli

  • Patrick Corbett, ideologi merupakan struktur kejiwaan yang tersusun oleh seperangkat keyakinan mengenai:

a.    Penyelenggaraan hidup bermasyarakat beserta pengorganisasiannya

b.    Sifat hakikat manusia dan alam semesta yang ia hidup di dalamnya

c.    Suatu pernyataan pendirian bahwa kedua perangkat keyakinan tersebut independen, dan

d.    Suatu dambaan agar keyakinan tersebut dihayati dan pernyataan pendirian itu diakui sebagai kebenaran oleh segenap orang yang menjadi anggota penuh dari kelompok sosial yang bersangkutan

  • AS Hornby, ideologi merupakan seperangkat gagasan yang mmbentuk landasan teori ekonomi dan politik atau yang dipegang oleh seseorang atau sekelompok orang
  • Soejono Soemargono, ideologi sebagai kumpulan gagasan, ide, keyakinan, serta kepercayaan menyeluruh dan sistematis yang menyangkut:  Bidang politik, Bidang social, Bidang kebudayaan, Bidang agama
  • Frans Magnis Suseno, ideologi merupakan suatu sistem pemikiran yang dapat dibedakan menjadi ideologi tertutup dan ideologi terbuka

Ideologi tertutup, merupakan suatu sistem pemikiran tertutup. Ciri-ciri sbb: 

  • Merupakan cita-cita suatu kelompok orang untuk mengubah dan memperbarui masyarakat
  • Atas nama ideologi dibenarkan pengorbanan-pengorbanan yang dibebankan kepada masyarakat
  • Isinya bukan hanya nilai-nilai dan cita-cita tertentu, melainkan terdiri atas tuntutan-tuntutan konkret dan operasional yang keras, yang diajukan dengan mutlak

Ideologi terbuka, merupakan suatu pemikiran terbuka. Ciri-ciri sbb: 

  • Nilai-nilai dan cita-citanya tidak dapat dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari moral budaya masyarakat itu sendiri
  • Dasarnya bukan keyakinan ideologis sekelompok orang, melainkan hasil musyawarah dari konsensus masyarakat itu sendiri
  • Ideologi terbuka tidak dicipitakan oleh negara, melainkan digali dan ditemukan dalam masyarakat itu sendiri

 Pengertian Ideologi Secara Umum

 a.    Dalam arti luas, ideologi menunjuk pada pedoman dalam berpikir ataupun bertindak (pedoman hidup) di semua segi kehidupan, baik segi kehidupan pribadi maupun umum.

b.    Dalam arti sempit, ideologi menunjuk pada pedoman baik dalam berpikir maupun bertindak (pedoman hidup) dalam bidang tertentu (Sunarso, Hs, 1986)

c.    Ideologi negara adalah ideologi dalam pengertian sempit atau terbatas. Ideologi negara merupakan konsensus (mayoritas) warga negara tentang nilai-nilai dasar negara yang ingin diwujudkan melalui kehidupan negara itu (Heuken, 1998)

d.    Karena terkait dengan penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yang tidak lain adalah kehidupan politik, ideologi negara sering disebut pula ideologi politik.

 Pemahaman Konseptual tentang Ideologi

 a.    Nicollo Machiavelli (1469-1527)

  • Berasal dari Florence, Italia
  • Sebagai orang pertama yang secara langsung membahas fenomena ideologi, dengan mengamati dan membahas praktek-praktek politik yang dilakukan oleh para Pangeran.
  • Pengamatan itu tampak dalam bukunya IL PRINCIPE, yang diterjemahkan dalam judul “Sang Penguasa: Surat Seorang Negarawan kepada Pemimpin Republik” (1987)
  • Menurutnya, ideologi pada dasarnya berkenaan dengan siasat dalam berpolitik praktis. 

Siasat itu terutama tampak dalam tiga hal:

  1. Kecenderungan orang untuk melakukan penilaian keadaan berdasarkan kepentingannya
  2. Konsepsi-konsepsi keagamaan seringkali digunakan untuk menggalang kekuasaan dan melakukan dominasi
  3. Kebutuhan untuk menggunakan tipu daya dalam memperoleh dan mempertahankan kekuasaan

 b. Antoine Destut de Tracy (1754-1856)

  • Seorang pemikir Perancis, hidup masa revolusi Perancis
  • Ia menulis buku masyur berjudul LES ELEMENTS DE  L’IDEOLOGIE, di mana istilah ideologi pertama kali digunakan.
  • Bagi Tracy, istilah ideologi memiliki konotasi positif. Ideologi adalah ilmu mengenai gagasan atau ilmu tentang ide-ide.
  • Dia mengajak masyarakat Perancis untuk berusaha menemukan dan menilai ide yang sehat dan ide yang tidak sehat dalam masyarakat.
  • Ide yang sehat adalah yang sesuai dengan realitas dan sejalan dengan akal budi. Ide ini mestinya dimanfaatkan masyarakat sebagai patokan hidup sehari-hari.
  • Ide yang tidak sehat adalah ide yang tidak sesuai dengan realitas dan bertentangan dengan akal budi, yang lalu ia sebut sebagai gagasan palsu atau khayalan belaka.

      Ketika Napoleon berkuasa, de Tracy didepak dari Senat. Napoleon menganggap ideologi sebagai gagasan tidak berguna. Sejak itu, ideologi lenyap dari gelanggang kehidupan politik.

 c.    Karl Marx (1818-1883)

  • Berasal dari Prussia (kini Jerman).
  • Dalam bukunya Die Deutch Ideologi, dia memahami ideologi berkebalikan dari de Tracy. Baginya, ideologi adalah kesadaran palsu.
  • Mengapa disebut kesadaran palsu? Karena ideologi merupakan hasil pemikiran tertentu yang diciptakan oleh para pemikir, yang pada dasarnya sangat ditentukan oleh kepentingannya. Maka,    hasil pemikiran yang muncul dalam bentuk ideologi sesungguhnya tidak lebih dari khayalan (pengandaian-pengandaian spekulatif) untuk melindungi kepentingan kelas pemikir itu. Kelas pemikir itu adalah kelas penguasa.
  • Demikianlah, ideologi adalah kesadaran palsu yang digunakan sebagai dasar pembenaran atas hak-hak istimewa kelas tertentu.

 d.    Louis Althusser (1918- …)

  • Ia murid Marx, namun ia tidak setuju pandangan Marx tentang ideologi.
  • Menurutnya, ideologi memang berisi gagasan spekulatif, namun bukan kesadaran palsu. Sebab, gagasan spekulatif itu bukan dimaksudkan untuk menggambarkan realitas (apa itu dunia), melainkan memberi gambaran tentang bagaimana manusia semestinya menjalankan hidupnya. Setiap orang membutuhkan ideologi, sebab setiap orang perlu memiliki keyakinan tentang bagaimana semestimya ia menjalankan kehidupannya.ideologi adalah pedoman hidup.

 Dua Kutub Ideologi

1)      Kutub pertama, ideologi bisa menjadi sesuatu yang baik, yaitu manakala ideologi mampu menjadi pedoman hidup menuju kehidupan yang lebih baik.

2)      Kutub kedua, ideologi bisa menjadi hal yang tidak baik, yaitu manakala ideologi dijadikan alat menyembunyikan kepentingan penguasa. Di sini, ideologi tidak lebih dari sebuah kesadaran palsu.

 Tiga Dimensi dalam Ideologi

 Ideologi politik bisa bertahan dalam perubahan masyarakat, bisa pula pudar dan ditinggalkan, tergantung pada daya tahan ideologi.

Ideologi akan mampu bertahan, bila mempunyai tiga dimensi, meliputi:

  1. Dimensi realita, menunjuk pada kemampuan ideologi untuk memcerminkan realita yang hidup dalam masyarakat di mana ia muncul untuk pertama kalinya, paling kurang realita pada saat-saat awal kelahirannya.
  2.  Dimensi Idealisme yaitu kadar atau kualitas idealisme yang terkandung di dalam ideologi atau nilai-nilai dasarnya. Kualitas itu menentukan kemampuan ideologi dalam memberikan harapan kepada masyarakat untukmempunyai dan membina kehidupan bersama yang lebih baik dan untuk membangun masa depan yang lebih cerah.
  3. Dimensi flektibilitas, yaitu kemampuan ideologi dalam mempengaruhi dan sekaligus menyesuaikan diri dengan pertumbuhan atau perkembangan masyarakat.           

 Dua Macam Watak Ideologi

 a.    Ideologi tertutup, adalah ideologi yang bersifat mutlak, ciri-cirinya:

  • Bukan cita-cita yang sudah hidup dalam masyarakat, melainkan cita-cita sebuah kelompok yang digunakan sebagai dasar untuk mengubah masyarakat
  • Apabila kelompok tersebut berhasil menguasai negara, ideologinya itu akan dipaksakan kepada masyarakat
  • Bersifat totaliter, artinya mencakup/mengurusi semua bidang kehidupan
  • Pluralisme pandangan dan kebudayaan ditiadakan, hak asasi tidak dihormati
  • Menuntut masyarakat untuk memiliki kesetiaan total dan kesediaan untuk berkorban bagi ideologi tersebut
  • Isi ideologi tidak hanya nilai-nilai dan cita-cita, tetapi tuntutan-tuntutan konkret dan operasional yang keras, mutlak, dan total.

 b.    Ideologi terbuka, adalah ideologi yang tidak dimutlakkan, ciri-cirinya:

  • Merupakan kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat (falsafah). Jadi bukan keyakinan ideologis sekelompok orang melainkan kesepakatan masyarakat
  • Tidak diciptakan oleh negara, tetapi ditemukan dalam masyarakat sendiri. Ia adalah milik seluruh rakyat, dan bisa digali dan ditemukan dalam kehidupan mereka
  • Isinya tidak langsung operasional, sehingga setiap generasi baru dapat dan perlu menggali kembali falsafah tersebut dan mencari implikasinya dalam situasi kekinian mereka
  • Tidak pernah memperkosa kebebasan dan tanggung jawab masyarakat, melainkan menginspirasi masyarakat untuk berusaha hidup bertanggung jawab sesuai falsafah itu
  • Menghargai pluralitas, sehingga dapat diterima warga masyarakat yang berasal dari berbagai latar belakang budaya dan agama.

B. Pengertian Pancasila

 Kata Pancasila berasal dari kata Sanskerta (Agama Buddha) yaitu untuk mencapai Nirwana diperlukan 5 dasar/ajaran, yaitu

  • Jangan mencabut nyawa makhluk hidup/Dilarang membunuh
  • Jangan mengambil barang orang lain/Dilarang mencuri
  • Jangan berhubungan kelamin/Dilarang berzina
  • Jangan berkata palsu/Dilarang berbohong/berdusta.
  • Jangan minum yang menghilangkan pikiran/Dilarang minum minuman keras.

Diadaptasi oleh orang Jawa menjadi 5 M = Madat/Mabuk, Maling/Mencuri, Madon/Bermain Perempuan, Maen/Judi, Mateni/Membunuh.

 Pengertian Pancasila Secara Etimologis

Perkataan Pancasila mula-mula terdapat dalam perpustakaan Buddha yaitu dalam Kitab Tripitaka dimana dalam Ajaran Buddha tersebut terdapat suatu ajaran moral untuk mencapai nirwana/surga melalui Pancasila yang isinya 5 larangan di atas.

Pengertian  Pancasila Secara Historis

Pada tanggal 1 Juni 1945 Ir. Soekarno berpidato tanpa teks mengenai rumusan Pancasila sebagai Dasar Negara. Pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia memproklamirkan kemerdekaan, kemudian keesokan harinya 18 Agustus 1945 disahkanlah UUD 1945 termasuk Pembukaannya dimana didalamnya terdapat rumusan 5 Prinsip sebagai Dasar Negara yang diberi nama Pancasila. Sejak saat itulah Pancasila menjadi Bahasa Indonesia yang umum. Jadi walaupun pada Alinea 4 Pembukaan UUD 45 tidak termuat istilah Pancasila namun yang dimaksud dasar Negara RI adalah disebut istilah Pancasila hal ini didasarkan interprestasi (penjabaran) historis terutama dalam rangka pembentukan Rumusan Dasar Negara.

 Pengertian Pancasila Secara Termitologis

Proklamasi 17 Agustus 1945 telah melahirkan Negara RI, untuk melengkapi alat2 Perlengkapan Negara, PPKI mengadakan sidang pada tanggal 18 Agustus 1945 dan berhasil mengesahkan UUD 45 dimana didalam bagian Pembukaan yang terdiri dari 4 Alinea didalamnya tercantum rumusan Pancasila. Rumusan Pancasila tersebut secara Konstitusional sah dan benar sebagai dasar negara RI yang disahkan oleh PPKI yang mewakili seluruh Rakyat Indonesia
Pancasila Berbentuk:

1.    Hirarkis (berjenjang)

2.    Piramid.

A. Pancasila menurut Mr. Moh Yamin adalah yang disampaikan di dalam sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945 isinya sebagai berikut:

1)      Prikebangsaan

2)      Prikemanusiaan;

3)      Priketuhanan;

4)      Prikerakyatan;

5)      Kesejahteraan Rakyat

 B. Pancasila menurut Ir. Soekarno yang disampaikan pada tangal 1 Juni 1945 di depan sidang BPUPKI, sebagai berikut:

1)      Nasionalisme/Kebangsaan Indonesia;

2)      Internasionalisme/Prikemanusiaan;

3)      Mufakat/Demokrasi;

4)      Kesejahteraan Sosial;

5)      Ketuhanan yang berkebudayaan;

 

Presiden Soekarno mengusulkan ke-5 Sila tersebut dapat diperas menjadi Trisila yaitu:

1)      Sosio Nasional : Nasionalisme dan Internasionalisme;

2)      Sosio Demokrasi : Demokrasi dengan kesejahteraan rakyat;

3)      Ketuhanan YME.

Dan masih menurut Ir. Soekarno Trisila masih dapat diperas lagi menjadi Ekasila atau Satusila yang intinya adalah Gotong Royong.

 C. Pancasila menurut Piagam Jakarta yang disahkan pada tanggal 22 Juni 1945 rumusannya sebagai berikut:

  1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya;
  2. Kemanusiaan yang adil dan beradab;
  3. Persatuan Indonesia;
  4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan;
  5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;

 Kesimpulan dari bermacam-macam pengertian Pancasila tersebut yang sah dan benar secara Konstitusional adalah Pancasila yang tercantum dalam Pembukaan UUD 45, hal ini diperkuat dengan adanya Ketetapan MPRS NO.XXI/MPRS/1966 dan Inpres No. 12 tanggal 13 April 1968 yang menegaskan bahwa pengucapan, penulisan dan Rumusan Pancasila Dasar Negara RI yang sah dan benar adalah sebagai mana yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.

 Proses Penyusunan dan Penetapan Dasar Negara

 a. Tahap Pembentukan BPUPKI

 BPUPKI dibentuk pada tanggal 29 April 1945 dan dilantik tanggal 28 Mei 1945.Pembentukan BPUPKI memberi kesempatan secara legal kepada Indonesia untuk mempersiapkan kemerdekaan dan merancang UUD yang berisi dasar negara.

 b. Tahap Penyusunan Konsep Rancangan Dasar Negara dan UUD

 Sidang Pertama BPUPKI(29 Mei s/d 1 Juni 1945)

Pada sidang ini K.R.T Radjiman Widyodiningrat(ketua BPUPKI), menyampaikan tentang dasar falsafah yang akan dibentuk bagi bangsa Indonesia.Usulan-usulan dasar Negara RI yang muncul pada sidang ini, antara lain:

a. Mr. Moh. Yamin, Secara lisan;

1.Peri Kebangsaan

2.Peri Kemanusiaan

3.Peri Ketuhanan

4.Peri Kerakyatan

5.Kesejahteraan Rakyat

Secara tertulis;

1.Ketuhanan Yang Maha Esa

2.Kebangsaan Persatuan Indonesia

3.Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab

4.Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

5.Keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia

b. Prof. Dr. R. Soepomo

1.Paham negara persatuan

2.Hubungan negara dan agama

3.Sistem badan permusyawaratan

4.Sosialisme negara

5.Hubungan antar bangsa 

c.  Ir. Soekarno

Pancasila;

1.Kebangsaan Indonesia

2.Internasionalisme atau perikemanusiaan

3.Mufakat atau demokrasi ekonomi negara bersifat kekeluargaan

4.Kesejahteraan sosial

5.Ketuhanan yang berkebudayaan

Dapat diperas menjadi Trisila;

1.Sosionalisme

2.Sosiodemokratis

3.Ketuhanan

Dapat diperas lagi menjadi Ekasila;

1.Gotong royong

Pada sidang pertama BPUPKI belum tercapai kesepakatan tentang dasar Negara. Kemudian dibentuk Panitia Sembilan.

Panitia Sembilan

Anggota Panitia Sembilan adalah:

Ir. Soekarno

Abikusno Tjokrosoejoso

Drs. Moh. Hatta

H. Agus Salim

Mr. A.A. Maramis

Mr. Ahmad Soebarjo

K.H. Wahid Hasyim

Mr. Moh. Yamin

Abd. Kahar Muzakir

 

Pada tanggal 22 Juni 1945 Panitia Sembilan berhasil merumuskan dasar Negara Indonesia yang dikenal dengan Jakarta Charter(Piagam Jakarta).

Rumusan Dasar Negara Menurut Jakarta Charter

1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya.

2. Kemanusian yang adil dan beradab.

3.  Persatuan Indonesia.

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

5. Keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.

c. Sidang Kedua BPUPKI (10 s/d 16 Juli 1945)

Pada sidang kedua ini membicarakan tentang rancangan UUD Negara Indonesia dengan membentuk panitia kecil, yaitu;

Panitia Kecil yang dipimpin oleh Ir. Soekarno. Bertugas merumuskan rancangan Pembukaan UUD yang berisi tujuan dan asas Negara Indonesia.

Panitia Kecil yang dipimpin oleh Prof. Dr. Mr. R. Soepomo. Bertugas merumuskan rancangan batang tubuh UUD dan naskah proklamasi.

Pada tanggal 14 Juli 1945 telah diterima rancangan dasar Negara sebagaimana tersebut dalam Piagam Jakarta yang dicantumkan dalam Pembukaan dari rencana UUD yang sedang disiapkan.

 d. Penetapan UUD 1945

Pada tanggal 18 Agustus 1945 PPKI menetapkan:

1. Mengesahkan pembukaan dan batang tubuh UUD 1945.

2. Memilih Ir. Soekarno sebagai Presiden RI dan Drs. Moh. Hatta sebagai Wakil   Presiden RI yang pertama.

3. Untuk sementara waktu, pekerjaan presiden sehari-hari dibantu oleh BP-KNIP.

Rumusan dasar Negara yang disahkan dan tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 adalah sebagai berikut;

1. Ketuhanan Yang Maha Esa

2. Kemanusiaan yang adil dan beradab

3. Persatuan Indonesia

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan

5. Keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia

Pancasila Ditinjau dari Tekstualnya

Ditinjau dari tekstual, bahwa Pancasia sebagai dasar Negara Republik Indonesia tercantum dalam konstitusi Negara, yakni pada Pembukaan UUD 1945 alinea 4 (merupakan landasan konstitusional dan ideologi negara).

 Fungsi Utama Filsafat Pancasila Bagi Bangsa Dan Negara Indonesia

1.   Filasafat Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia

             Setiap bangsa yang ingin berdiri kokoh dan mengetahui dengan jelas ke arah mana tujuan yang ingin dicapainya sangat memerlukan pandangan hidup (filsafat hidup). Dengan pandangan hidup inilah sesuatu bangsa akan memandang persoalan-persoalan yang dihadapinya dan menentukan arah serta cara bagaimana memecahkan persoalan-persoalan tadi. Tanpa memiliki pandangan hidup maka suatu bangsa akan merasa terombang-ambing dalam menghadapi persoalan-persoalan besar yang pasti akan timbul, baik persoalan-persoalan di dalam masyarakatnya sendiri, maupun persoalan-persoalan besar umat manusia dalam pergaulan masyarakat bangsa-bangsa di dunia ini. Dengan pandangan hidup yang jelas sesuatu bangsa akan memiliki pegangan dan pedoman bagaimana ia memecahkan masalah-masalah polotik, ekonomi, sosial dan budaya yang timbul dalam gerak masyarakat yang makin maju. Dengan berpedoman pada pandangan hidup itu pula suatu bangsa akan membangun dirinya.

                   Dalam pergaulan hidup itu terkandung konsep dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan oleh suatu bangsa, terkandung pikiran-pikiran yang terdalam dan gagasan sesuatu bangsa mengenai wujud kehidupan yang dianggap baik. Pada akhirnya pandangan hidup sesuatu bangsa adalah kristalisasi dari nilai-nilai yang dimiliki suatu bangsa itu sendiri, yang diyakini kebenarannya dan menimbulkan tekad pada bangsa itu untuk mewujudkannya.

                   Kita merasa bersyukur bahwa pendahulu-pendahulu kita, pendiri-pendiri Republik ini dapat menunjukkan secara jelas apa sesungguhnya pandangan hidup bangsa kita yang kemudian kita namakan Pancasila. Seperti yang ditujukan dalam ketetapan MPR No. II/MPR/1979, maka Pancasila itu adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia, pandangan hidup bangsa Indonesia dan dasar negara kita.

                   Disamping itu maka bagi kita Pancasila sekaligus menjadi tujuan hidup bangsa Indonesia. Pancasila bagi kita merupakan pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita moral yang meliputi kejiwaan dan watak yang sudah berurat/berakar di dalam kebudayaan bangsa Indonesia. Ialah suatu kebudayaan yang mengajarkan bahwa hidup manusia ini akan mencapai kebahagiaan jika kita dapat baik dalam hidup manusia sebagai manusia dengan alam dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, maupun dalam mengejar kemajuan lahiriah dan kebahagiaan rohaniah.

                   Bangsa Indonesia lahir sesudah melampaui perjuangan yang sangat panjang, dengan memberikan segala pengorbanan dan menahan segala macam penderitaan. Bangsa Indonesia lahir menurut cara dan jalan yang ditempuhnya sendiri yang merupakan hasil antara proses sejarah di masa lampau, tantangan perjuangan dan cita-cita hidup di masa datang yang secara keseluruhan membentuk kepribadian sendiri.

                   Sebab itu bangsa Indonesia lahir dengan kepribadiannya sendiri yang bersamaan lahirnya bangsa dan negara itu, kepribadian itu ditetapkan sebagai pandangan hidup dan dasar negara Pancasila. Karena itulah, Pancasila bukan lahir secara mendadak pada tahun 1945, melainkan telah berjuang, dengan melihat pengalaman bangsa-bangsa lain, dengan diilhami dengan oleh gagasan-gagasan besar dunia, dengan tetap berakar pada kepribadian bangsa kita dan gagasan besar bangsa kita sendiri.

                   Karena Pancasila sudah merupakan pandangan hidup yang berakar dalam kepribadian bangsa, maka ia diterima sebagai dasar negara yang mengatur hidup ketatanegaraan. Hal ini tampak dalam sejarah bahwa meskipun dituangkan dalam rumusan yang agak berbeda, namun dalam 3 buah UUD yang pernah kita miliki yaitu dalam Pembukaan UUD 1945, dalam Mukadimah Konstitusi RIS 1949, serta dalam Mukadimah UUD Sementara Republik Indonesia 1950, Pancasila itu tetap tercantum didalamnya, Pancasila yang lalu dikukuhkan dalam kehidupan konstitusional itu, Pancasila yang selalu menjadi pegangan bersama saat-saat terjadi krisis nasional dan ancaman terhadap eksistensi bangsa kita, merupakan bukti sejarah sebagai dasar kerohanian negara, dikehendaki oleh bangsa Indonesia karena sebenarnya ia telah tertanam dalam kalbunya rakyat. Oleh karena itu, ia juga merupakan dasar yang mamapu mempersatukan seluruh rakyat Indonesia.

  2.   Pancasila Sebagai Dasar Negara Republik Indonesia

            Pancasila yang dikukuhkan dalam sidang I dari BPPK pada tanggal 1 Juni 1945 adalah dikandung maksud untuk dijadikan dasar bagi negara Indonesia merdeka. Adapun dasar itu haruslah berupa suatu filsafat yang menyimpulkan kehidupan dan cita-cita bangsa dan negara Indonesa yang merdeka. Di atas dasar itulah akan didirikan gedung Republik Indonesia sebagai perwujudan kemerdekaan politik yang menuju kepada kemerdekaan ekonomi, sosial dan budaya.

            Sidang BPPK telah menerima secara bulat Pancasila itu sebagai dasar negara Indonesia merdeka. Dalam keputusan sidang PPKI kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945 Pancasila tercantum secara resmi dalam Pembukaan UUD RI, Undang-Undang Dasar yang menjadi sumber ketatanegaraan harus mengandung unsur-unsur pokok yang kuat yang menjadi landasan hidup bagi seluruh bangsa dan negara, agar peraturan dasar itu tahan uji sepanjang masa.Peraturan selanjutnya yang disusun untuk mengatasi dan menyalurkan persoalan-persoalan yang timbul sehubungan dengan penyelenggaraan dan perkembangan negara harus didasarkan atas dan berpedoman pada UUD. Peraturan-peraturan yang bersumber pada UUD itu disebut peraturan-peraturan organik yang menjadi pelaksanaan dari UUD.

Oleh karena Pancasila tercantum dalam UUD 1945 dan bahkan menjiwai seluruh isi peraturan dasar tersebut yang berfungsi sebagai dasar negara sebagaimana jelas tercantum dalam alinea IV Pembukaan UUD 1945 tersebut, maka semua peraturan perundang-undangan Republik Indonesia (Ketetapan MPR, Undang-undang, Peraturan Pemerintah sebagai pengganti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya) yang dikeluarkan oleh negara dan pemerintah Republik Indonesia haruslah pula sejiwa dan sejalan dengan Pancasila (dijiwai oleh dasar negara Pancasila). Isi dan tujuan dari peraturan perundang-undangan Republik Indonesia tidak boleh menyimpang dari jiwa Pancasila. Bahkan dalam Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 ditegaskan, bahwa Pancasila itu adalah sumber dari segala sumber hukum (sumber hukum formal, undang-undang, kebiasaan, traktat, jurisprudensi hakim, ilmu pengetahuan hukum).

Di sinilah tampak titik persamaan dan tujuan antara jalan yang ditempuh oleh masyarakat dan penyusun peraturan-peraturan oleh negara dan pemerintah Indonesia.Adalah suatu hal yang membanggakan bahwa Indonesia berdiri di atas fundamen yang kuat, dasar yang kokoh, yakni Pancasila dasar yang kuat itu bukanlah meniru suatu model yang didatangkan dari luar negeri.

Dasar negara kita berakar pada sifat-sifat dan cita-cita hidup bangsa Indonesia, Pancasila adalah penjelmaan dari kepribadian bangsa Indonesia, yang hidup di tanah air kita sejak dahulu hingga sekarang.Pancasila mengandung unsur-unsur yang luhur yang tidak hanya memuaskan bangsa Indonesia sebagai dasar negara, tetapi juga dapat diterima oleh bangsa-bangsa lain sebagai dasar hidupnya. Pancasila bersifat universal dan akan mempengaruhi hidup dan kehidupan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia secara kekal dan abadi. 

3.   Pancasila Sebagai Jiwa Dan Kepribadian Bangsa Indonesia

            Menurut Dewan Perancang Nasional, yang dimaksudkan dengan kepribadian Indonesia ialah : Keseluruhan ciri-ciri khas bangsa Indonesia, yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa lainnya. Keseluruhan ciri-ciri khas bangsa Indonesia adalah pencerminan dari garis pertumbuhan dan perkembangan bangsa Indonesia sepanjang masa.Garis pertumbuhan dan perkembangan bangsa Indonesia yang ditentukan oleh kehidupan budi bangsa Indonesia dan dipengaruhi oleh tempat, lingkungan dan suasana waktu sepanjang masa. Walaupun bangsa Indonesia sejak dahulu kala bergaul dengan berbagai peradaban kebudayaan bangsa lain (Hindu, Tiongkok, Portugis, Spanyol, Belanda dan lain-lain) namun kepribadian bangsa Indonesia tetap hidup dan berkembang. Mungkin di sana-sini, misalnya di daerah-daerah tertentu atau masyarakat kota kepribadian itu dapat dipengaruhi oleh unsur-unsur asing, namun pada dasarnya bangsa Indonesia tetap hidup dalam kepribadiannya sendiri. Bangsa Indonesia secara jelas dapat dibedakan dari bangsa-bangsa lain. Apabila kita memperhatikan tiap sila dari Pancasila, maka akan tampak dengan jelas bahwa tiap sila Pancasila itu adalah pencerminan dari bangsa kita.

Demikianlah, maka Pancasila yang kita gali dari bumi Indonesia sendiri merupakan :

a.    Dasar negara kita, Republik Indonesia, yang merupakan sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di negara kita.

b.    Pandangan hidup bangsa Indonesia yang dapat mempersatukan kita serta memberi petunjuk dalam masyarakat kita yang beraneka ragam sifatnya.

 c.    Jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia, karena Pancasila memberikan corak yang khas kepada bangsa Indonesia dan tak dapat dipisahkan dari bangsa Indonesia, serta merupakan ciri khas yang dapat membedakan bangsa Indonesia dari bangsa yang lain. Terdapat kemungkinan bahwa tiap-tiap sila secara terlepas dari yang lain bersifat universal, yang juga dimiliki oleh bangsa-bangsa lain di dunia ini, akan tetapi kelima sila yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan itulah yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia.

 d.   Tujuan yang akan dicapai oleh bangsa Indonesia, yakni suatu masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila di dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib dan dinamis serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai.

 e.    Perjanjian luhur rakyat Indonesia yang disetujui oleh wakil-wakil rakyat Indonesia menjelang dan sesudah Proklamasi Kemerdekaan yang kita junjung tinggi, bukan sekedar karena ia ditemukan kembali dari kandungan kepribadian dan cita-cita bangsa Indonesia yang terpendam sejak berabad-abad yang lalu, melainkan karena Pancasila itu telah mampu membuktikan kebenarannya setelah diuji oleh sejarah perjuangan bangsa.

 Oleh karena itu yang penting adalah bagaimana kita memahami, menghayati dan mengamalkan Pancasila dalam segala segi kehidupan. Tanpa ini maka Pancasila hanya akan merupakan rangkaian kata-kata indah yang tertulis dalam Pembukaan UUD 1945, yang merupakan perumusan yang beku dan mati, serta tidak mempunyai arti bagi kehidupan bangsa kita. Apabila Pancasila tidak menyentuh kehidupan nyata, tidak kita rasakan wujudnya dalam kehidupan sehari-hari, maka lambat laun kehidupannya akan kabur dan kesetiaan kita kepada Pancasila akan luntur. Mungkin Pancasila akan hanya tertinggal dalam buku-buku sejarah Indonesia. Apabila ini terjadi maka segala kesalahan akan melekat pada kita yang hidup di masa kini, pada generasi yang telah begitu banyak berkorban untuk menegakkan dan membela Pancasila.

Akhirnya perlu juga ditegaskan, bahwa apabila dibicarakan mengenai Pancasila, maka yang kita maksud adalah Pancasila yang dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu :

1. Ketuhanan Yang Maha Esa.

2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.

3. Persatuan Indonesia.

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan.

5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Rumusan Pancasila yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 itulah yang kita gunakan, sebab rumusan yang demikian itulah yang ditetapkan oleh wakil-wakil bangsa Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Seperti yang telah ditunjukkan oleh Ketetapan MPR RI No. XI/MPR/1978, Pancasila itu merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh dari kelima silanya. Dikatakan sebagai kesatuan yang bulat dan utuh, karena masing-masing sila dari Pancasila itu tidak dapat dipahami dan diberi arti secara sendiri-sendiri, terpisah dari keseluruhan sila-sila lainnya. Memahami atau memberi arti setiap sila-sila secara terpisah dari sila-sila lainnya akan mendatangkan pengertian yang keliru tentang Pancasila.

Falsafah Pancasila Sebagai Dasar Falsafah Negara Indonesia

Falsafah Pancasila sebagai dasar falsafah negara Indonesia, dapatlah kita temukan dalam beberapa dokumen historis dan di dalam perundang-undangan negara Indonesia seperti di bawah ini :

  • Dalam Pidato Ir. Soekarno tanggal 1 Juni 1945.
  • Dalam Naskah Politik yang bersejarah, tanggal 22 Juni 1945 alinea IV yang kemudian dijadikan  naskah rancangan Pembukaan UUD 1945 (terkenal dengan sebutan Piagam Jakarta).
  • Dalam naskah Pembukaan UUD Proklamasi 1945, alinea IV.
  • Dalam Mukadimah Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) tanggal  27 Desember 1945, alinea IV.
  • Dalam Mukadimah UUD Sementara Republik Indonesia (UUDS RI) tanggal 17 Agustus 1950.
  • Dalam Pembukaan UUD 1945, alinea IV setelah Dekrit Presiden RI tanggal  5 Juli 1959.

Mengenai perumusan dan tata urutan Pancasila yang tercantum dalam dokumen historis dan perundang-undangan negara tersebut di atas adalah agak berlainan tetapi inti dan fundamennya adalah tetap sama sebagai berikut :

1.  Pancasila Sebagai Dasar Falsafat Negara Dalam Pidato Tanggal 1 Juni 1945 Oleh Ir. Soekarno

Ir. Soekarno dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945 untuk pertamakalinya mengusulkan falsafah negara Indonesia dengan perumusan dan tata urutannya sebagai berikut :

1)      Kebangsaan Indonesia.

2)      Internasionalisme atau Prikemanusiaan.

3)      Mufakat atau Demokrasi.

4)      Kesejahteraan sosial.

5)      Ketuhanan.

 2.  Pancasila Sebagai Dasar Falsafah Negara Dalam Naskah Politik Yang Bersejarah (Piagam Jakarta Tanggal 22 Juni 1945)

Badan Penyelidik Persiapan Kemerdekaan (BPPK) yang Istilah Jepangnya Dokuritsu Jumbi Cosakai, telah membentuk beberapa panitia kerja yaitu :

a.  Panitia Perumus terdiri atas 9 orang tokoh, pada tanggal 22 Juni 1945, telah berhasil menyusun sebuah naskah politik yang sangat bersejarah dengan nama Piagam Jakarta, selanjutnya pada tanggal 18 Agustus 1945, naskah itulah yang ditetapkan sebagai naskah rancangan Pembukaan UUD 1945.

b.  Panitia Perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Ir. Soekarno yang kemudian membentuk Panitia Kecil Perancang UUD yang diketuai oleh Prof. Mr. Dr. Soepomo, Panitia ini berhasil menyusun suatu rancangan UUD-RI.

c.  Panitia Ekonomi dan Keuangan yang diketuai oleh Drs. Mohammad Hatta.

d. Panitia Pembelaan Tanah Air, yang diketuai oleh Abikusno Tjokrosujoso.

 Untuk pertama kalinya falsafah Pancasila sebagai falsafah negara dicantumkan autentik tertulis di dalam alinea IV dengan perumusan dan tata urutan sebagai berikut :

1.    Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.

2.     Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.

3.    Persatuan Indonesia

4.    Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan

5.     Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pancasila Sebagai Dasar Falsafah Negara Dalam Pembukaan UUD 1945

Sesudah BPPK (Badan Penyelidik Persiapan Kemerdekaan) merampungkan tugasnya dengan baik, maka dibubarkan dan pada tanggal 9 Agustus 1945, sebagai penggantinya dibentuk PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia).

Pada tanggal 17 Agustus 1945, dikumandangkan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia oleh Ir. Soekarno di Pengangsaan Timur 56 Jakarta yang disaksikan oleh PPKI tersebut.

Keesokan harinya pada tanggal 18 Agustus 1945 PPKI mengadakan sidangnya yang pertama dengan mengambil keputusan penting :

a.         Mengesahkan dan menetapkan Pembukaan UUD 1945.

b.        Mengesahkan dan menetapkan UUD 1945.

c.         Memilih dan mengangkat Ketua dan Wakil Ketua PPKI yaitu Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta, masing-masing sebagai Presiden RI dan Wakil Presiden RI.

Tugas pekerjaan Presiden RI untuk sementara waktu dibantu oleh sebuah badan yaitu KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat) dan pada tanggal 19 Agustus 1945 PPKI memutuskan, Pembagian wilayah Indonesia ke dalam 8 propinsi dan setiap propinsi dibagi dalam karesidenan-karesidenan. Juga menetapkan pembentukan Departemen-departemen Pemerintahan.

Dalam Pembukaan UUD Proklamasi 1945 alinea IV yang disahkan oleh PPPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 itulah Pancasila dicantumkan secara resmi, autentik dan sah menurut hukum sebagai dasar falsafah negara RI, dengan perumusan dan tata urutan sebagai berikut :

1.    Ketuhanan Yang Maha Esa.

2.    Kemanusiaan yang adil dan beradab

3.     Persatuan Indonesia.

4.    Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan.

5.     Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Pancasila Sebagai Dasar Falsafah Negara Dalam Mukadimah Konstitusi RIS 1949

 Bertempat di Kota Den Haag (Netherland / Belanda) mulai tanggal 23 Agustus sampai dengan tanggal 2 September 1949 diadakan KMB (Konferensi Meja Bundar). Adapun delegasi RI dipimpin oleh     Drs. Mohammad Hatta, delegasi BFO (Bijeenkomstvoor Federale Overleg) dipimpin oleh Sutan Hamid Alkadrie dan delegasi Belanda dipimpin oleh Van Marseveen.

 Sebagai tujuan diadakannya KMB itu ialah untuk menyelesaikan persengketaan antara Indonesia dengan Belanda secepatnya dengan cara yang adil dan pengakuan akan kedaulatan yang penuh, nyata dan tanpa syarat kepada RIS (Republik Indonesia Serikat). Salah satu hasil keputusan pokok dan penting dari KMB itu, ialah bahwa pihak Kerajaan Belanda mengakui kedaulatan Indonesia sepenuhnya tanpa syarat dan tidak dapat dicabut kembali oleh Kerajaan Belanda dengan waktu selambat-lambatnya pada tanggal 30 Desember 1949. Demikianlah pada tanggal 27 Desember 1949 di Amsterdam Belanda, Ratu Yuliana menandatangani Piagam Pengakuan Kedaulatan Negara RIS.

 Pada waktu yang sama dengan KMB di Kota Den Haag, di Kota Scheveningen (Netherland) disusun pula Konstitusi RIS yang mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 1949. Walaupun bentuk negara Indonesia telah berubah dari negara Kesatuan RI menjadi negara serikat RIS dan Konstitusi RIS telah disusun di negeri Belanda jauh dari tanah air kita, namun demikian Pancasila tetap tercantum sebagai dasar falsafah negara di dalam Mukadimah pada alinea IV Konstitusi RIS 1949, dengan perumusan dan tata urutan sebagai berikut :

1)      Ketuhanan Yang Maha Esa.

2)      Prikemanusiaan

3)      Kebangsaan.

4)      Kerakyatan.

5)      Keadilan Sosial. 

Pancasila Sebagai Dasar Falsafah Negara Dalam Mukadimah UUD Sementara RI (UUDS-RI 1950)

Sejak Proklamasi Kemerdekaannya, bangsa Indonesia menghendaki bentuk negara kesatuan (unitarisme) oleh karena bentuk negara serikat (federalisme) tidaklah sesuai dengan cita-cita kebangsaan dan jiwa proklamasi. Demikianlah semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia tetap membara dan meluap, sebagai hasil gemblengan para pemimpin Indonesia sejak lahirnya Budi Oetomo pada tanggal 20 Mei 1908, kemudian dikristalisasikan dengan Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, Satu Nusa, Satu Bangsa dan Satu Bahasa.

Oleh karena itu pengakuan kedaulatan negara RIS menimbulkan pergolakan-pergolakan di negara-negara bagian RIS untuk bersatu dalam bentuk negara kesatuan RI sesuai dengan Proklamasi Kemerdekaan RI. Sesuai Konstitusi, negara federal RIS terdiri atas 16 negara bagian. Akibat pergolakan yang semakin gencar menuntut bergabung kembali pada negara kesatuan Indonesia, maka sampai pada tanggal 5 April 1950 negara federasi RIS, tinggal 3 (tiga) negara lagi yaitu :

1.        RI Yogyakarta.

2.        Negara Sumatera Timur (NST).

3.        Negara Indonesia Timur (NIT).

Negara federasi RIS tidak sampai setahun usianya, oleh karena terhitung mulai tanggal 17 Agustus 1950 Presiden Soekarno menyampaikan Naskah Piagam, pernyataan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berarti pembubaran Negara Federal RIS (Republik Indonesia Serikat).

Pada saat itu pula panitia yang diketuai oleh Prof. Mr. Dr. Soepomo mengubah konstitusi RIS 1949 (196 Pasal) menjadi UUD RIS 1950 (147 Pasal).

Perubahan bentuk negara dan konstitusi RIS tidak mempengaruhi dasar falsafah Pancasila, sehingga tetap tercantum dalam Mukadimah UUDS-RI 1950, alinea IV dengan perumusan dan tata urutan yang sama dalam Mukadimah Konstitusi RIS yaitu :

1)      Ketuhanan Yang Maha Esa.

2)      Prikemanusiaan

3)      Kebangsaan.

4)      Kerakyatan.

5)      Keadilan Sosial. 

Pancasila Sebagai Dasar Falsafah Negara Dalam Pembukaan UUD 1945 Setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959

 Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Umum untuk memilih anggota-anggota DPR dan Konstituante yang akan menyusun UUD baru.

Pada akhir tahun 1955 diadakan pemilihan umum pertama di Indonesia dan Konstituante yang dibentuk mulai bersidang pada tanggal 10 November 1956.

 Dalam perjalanan sejarah ketatanegaraan selanjutnya. Konstituante gagal membentuk suatu UUD yang baru sebagai pengganti UUDS 1950. Dengan kegagalan konstituante tersebut, maka pada tanggal 5 Juli 1950 Presiden RI mengeluarkan sebuah Dekrit yang pada pokoknya berisi pernyataan :

1)      Pembubaran Konstuante.

2)      Berlakunya kembali UUD 1945.

3)      Tidak berlakunya lagi UUDS 1950.

4)      Akan dibentuknya dalam waktu singkat MPRS dan DPAS.

 Dengan berlakunya kembali UUD 1945, secara yuridis, Pancasila tetap menjadi dasar falsafah negara yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV dengan perumusan dan tata urutan seperti berikut :

1)       Ketuhanan Yang Maha Esa.

2)      Kemanusiaan yang adil dan beradab.

3)      Persatuan Indonesia.

4)      Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

5)      Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 12 Tahun 1968, tertanggal 13 April 1968, perihal : Penegasan tata urutan/rumusan Pancasila yang resmi, yang harus digunakan baik dalam penulisan, pembacaan maupun pengucapan sehari-hari. Instruksi ini ditujukan kepada : Semua Menteri Negara dan Pimpinan Lembaga / Badan Pemerintah lainnya.

Tujuan dari pada Instruksi ini adalah sebagai penegasan dari suatu keadaan yang telah berlaku menurut hukum, oleh karena sesuai dengan asas hukum positif (Ius Contitutum), UUD 1945 adalah konstitusi Indonesia yang berlaku sekarang. Dengan demikian secara yuridis formal perumusan Pancasila yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 itulah yang harus digunakan, walaupun sebenarnya tidak ada di dalam Instruksi Presiden RI No. 12/1968 tersebut.

 Prof. A.G. Pringgodigdo, SH dalam bukunya “Sekitar Pancasila” peri-hal perumusan Pancasila dalam berbagai dokumentasi sejarah mengatakan bahwa uraian-uraian mengenai dasar-dasar negara yang menarik perhatian ialah yang diucapkan oleh :

1.     Mr. Moh. Yamin pada tanggal 29 Mei 1945.

2.      Prof. Mr. Dr. Soepomo pada tanggal 31 Mei 1945.

3.      Ir. Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945.

 Walaupun ketiganya mengusulkan 5 hal pokok untuk sebagai dasar-dasar negara merdeka, tetapi baru Ir. Soekarno yang mengusulkan agar 5 dasar negara itu dinamakan Pancasila dan bukan Panca Darma.

 Jelaslah bahwa perumusan 5 dasar pokok itu oleh ketiga tokoh tersebut dalam redaksi kata-katanya berbeda tetapi inti pokok-pokoknya adalah sama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Prikemanusiaan atau Internasionalisme, Kebangsaan Indonesia atau Persatuan Indonesia, Kerakyatan atau Demokrasi dan Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

 Ir. Soekarno dalam pidatonya tanggal 1 Juni 1945 menegaskan : Maksud Pancasila adalah philosophschegrondslag itulah fundament falsafah, pikiran yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung “Indonesia Merdeka Yang Kekal dan Abadi”.

 Prof. Mr. Drs. Notonagoro dalam pidato Dies Natalis Universitas Airlangga Surabaya pada tanggal 10 November 1955 menegaskan : “Susunan Pancasila itu adalah suatu kebulatan yang bersifat hierrarchies dan piramidal yang mengakibatkan adanya hubungan organis di antara 5 sila negara kita”.

 Prof. Mr. Muhammad Yamin dalam bukunya “Proklamasi dan Konstitusi” (1951) berpendapat : “Pancasila itu sebagai benda rohani yang tetap dan tidak berubah sejak Piagam Jakarta sampai pada hari ini”.

 Kemudian pernyataan dan pendapat Prof. Mr. Drs. Notonagoro dan Prof. Mr. Muhamamd Yamin tersebut diterima dan dikukuhkan oleh MPRS dalam Ketetapan No. XX/MPRS/1960 jo Ketetapan No. V/MPR/1973.

 Pengertian Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka

 Menurut pandangan DR. Alfian, sebuah ideologi dikatakan sebagai ideologi terbuka jika di dalam ideologi tersebut terkandung tiga dimensi sebagai berikut:

  1. Dimensi Realita (suatu ideologi bersumber dari nilai-nilai riil yang hidup dalam masyarakat)
  2. Dimensi Idealisme (nilai-nilai dasar ideologi tersebut mengandung idealisme, bukan lambungan angan-angan (utopia).
  3. Dimensi Fleksibilitas/Pengembangan (suatu ideologi memiliki keluwesan yang  merangsang pengembangan pemikiran-pemikiran baru yang  relevan tentang dirinya, tanpa menghilangkan atau mengingkari hakekat/jati dirinya).   

 Gagasan Pancasila sebagai Ideologi Terbuka

  • Secara formal ditampilkan sekitar tahun 1985, walaupun semangatnya sendiri sesunguhnya dapat ditelusuri dari pembahasan para pendiri negara pada tahun 1945.
  • Didorong oleh tantangan zaman, sejarah menunjukkan bahwa betapa kokohnya suatu ideologi, bila tidak memiliki dimensi fleksibilitas, maka akan mengalami kesulitan bahkan mungkin kehancuran (contoh : runtuhnya Komunisme di Uni Soviet). 
  • Pancasila senantiasa mampu berinteraksi secara dinamis. Nilai-nilai Pancasila tidak boleh berubah, namun pelaksanaannya kita sesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan nyata yang  kita hadapi dalam setiap kurun waktu.

 Beberapa hal yang harus diperhatikan sehubungan dengan gagasan Pancasila sebagai ideologi terbuka :

  1. Ideologi Pancasila harus mampu menyesuaikan dengan situasi & kondisi zaman yg terus mengalami perubahan.
  2. Terkandung makna bahwa nilai-nilai dasar Pancasila dapat dikembangkan sesuai dengan dinamika kehidupan bangsa Indonesia dan tuntutan perkembangan zaman.
  3. Pancasila harus mampu memberikan orientasi ke depan, terutama menghadapi globalisasi dan keterbukaan.
  4. Ideologi Pancasila menghendaki agar bangsa Indonesia tetap bertahan dalam wadah dan ikatan NKRI.

 Pancasila Berwatak Terbuka

 Artinya Pancasila memenuhi semua persyaratan sebagai ideologi terbuka, karena:

  • Pancasila adalah pandangan hidup yang berakar pada kesadaran masyarakat Indonesia
  • Isi Pancasila tidak langsung operasional
  • Pancasila bukan ideologi yang memperkosa kebebasan dan tanggungjawab masyarakat
  • Pancasila juga bukan ideologi totaliter
  • Pancasila menghargai pluralitas

Perwujudan Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka

Fleksibilitas ideologi Pancasila, karena mengandung nilai-nilai :

Pancasila Berwatak Terbuka

 Artinya Pancasila memenuhi semua persyaratan sebagai ideologi terbuka, karena:

  • Pancasila adalah pandangan hidup yang berakar pada kesadaran masyarakat Indonesia
  • Isi Pancasila tidak langsung operasional
  • Pancasila bukan ideologi yang memperkosa kebebasan dan tanggungjawab masyarakat
  • Pancasila juga bukan ideologi totaliter
  • Pancasila menghargai pluralitas

 keterbukaan ideologi Pancasila terdapat batas-batas yang tidak boleh dilanggar, antara lain:

1.    Stabilitas nasional yang dinamis

  • Larangan terhadap ideologi Marxisme, Leninisme, dan Komunisme
  • Mencegah berkembangnya paham liberal
  • Larangan terhadap paham atheisme
  • Larangan terhadap pandangan ekstrim yang menggelisahkan masyarakat
  • Penciptaan norma-norma baru yang harus melalui konsensus di masyarakat

 Batas Keterbukaan Ideologi Pancasila

 Batas jenis pertama :

Bahwa yang boleh disesuaikan dan diganti hanya nilai instrumental, sedangkan nilai dasar atau instrinsiknya mutlak dilarang.

 Batas jenis kedua, yaitu terdiri dari 2 (dua) buah norma :

  1. Penyesuaian nilai instrumental, pada tuntutan kemajuan jaman, harus dijaga agar daya kerja dari nilai instrumental yang disesuaikan itu tetap memadai untuk mewujudkan nilai instrinsik yang bersangkutan.
  2. Nilai instrumental pengganti, tidak boleh bertentangan antara linea recta dengan nilai instumental yang diganti.

  Pengertian Pancasila Sebagai Sumber Nilai

 Ada dua pandangan tentang cara beradanya nilai :

1.    Nilai sebagai sesuatu yang ada pada obyek itu sendiri (obyektif), merupakan suatu hal yg obyektif dan membentuk semacam “dunia nilai”, yang menjadi ukuran tertinggi dari perilaku manusia (filsuf Max Scheler dan Nocolia Hartman).

2.    Nilai sebagai sesuatu yang bergantung kepada penangkapan dan perasaan orang (subyektif), menurut Nietzsche, nilai yg dimaksudkan adalah tingkat atau derajat yang diinginkan oleh manusia.

 Beberapa Pengertian tentang Nilai:

 1.    Kamus Ilmiah Populer, Nilai adalah ide ttg apa yang baik, benar, bijaksana dan apa yg berguna sifatnya lebih abstrak dari norma.

2.    Laboratorium Pancasila IKIP Malang, Nilai adalah sesuatu yang berharga, yang berguna, yang indah, yang memperkaya batin, yang menyadarkan manusia akan harkat dan martabatnya.

3.    Nursal Luth dan Daniel Fernandez, Nilai adalah perasaan-perasaan tentang apa yg diinginkan atau tidak diinginkan yg mempengaruhi perilaku sosial dari orang yg memiliki nilai itu. Nilai bukanlah soal benar salah, tetapi soal dikehendaki atau tidak, disenangi/tidak.

4.    C. Kluckhoorn, Nilai adalah suatu konsepsi yang eksplisit khas dari perorangan atau karakteristik dari sekelompok orang mengenai sesuatu yang didambakan, yang berpengaruh pada pemilihan pola, sarana, dan tujuan dari tindakan.

 Ciri-ciri Nilai:

 1.    Nilai-nilai yang mendarah daging (internalized value), yaitu nilai yang telah menjadi kepribadian bawah sadar/ yg mendorong timbulnya tindakan tanpa berfikir lagi.

2.    Nilai yang dominan, mrp nilai yg dianggap lebih penting dari pada nilai-nilai lainnya, dengan  pertimbangan :

a.    Banyaknya orang yang menganut nilai tersebut.

b.    Lamanya nilai yg dirasakan oleh agt kelompok tsb.

c.    Tingginya usaha untuk mempertahankan nilai itu.

d.    Tingginya kedudukan (prestise) orang-orang yang membawakan nilai tersebut.

 Macam-macam Nilai

 1.    Alport: Mengidentifikasi nilai-nilai yang terdapat di dalam kehidupan masyarakat, dalam 6 (enam) macam, yaitu: nilai teori, ekonomi, estetika, sosial, politik, & religi

 2.    Sprange:  Nilai dapat dibedakan menjadi 6 (enam) antara lain: nilai ilmu pengetahuan, nilai ekonomi, nilai agama, nilai seni, nilai sosial, dan nilai politik.

 3.     Sprange, Harold Lasswell: Mengidentifikasi 8 (delapan) nilai-nilai masyarakat barat dalam hubungannya dengan manusia lain, yaitu  ; (kekuasaan, pendidikan/penerangan (enlightenment), kekayaan (wealth), kesehatan (well-being), keteram-pilan (skill), kasih sayang (affection), kejujuran (rectitude) dan keadilan (rechtschapenheid) dan kese-garan, respek (respect).

 4.    Prof. Dr. Notonagoro, membagi menjadi 3 (tiga) bagian:

a.   Nilai material, yaitu segala sesuatu yg berguna bagi unsur manusia.

b.   Nilai vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan kegiatan  atau aktivitas.

c. Nilai kerokhanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rokhani manusia, dapat dibedakan atas 4 (empat) macam :

  • Nilai kebenaran/ kenyataan (ratio, budi dan cipta).
  • Nilai keindahan (perasaan dan estetis).
  • Nilai moral/ kebaikan (karsa dan etika).
  • Nilai religius (keyakinan/kepercayaan manusia)

 Pancasila sebagai Sumber Nilai

 Pancasila dalam kedudukannya sebagai sumber nilai, berarti nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjiwai seluruh kegiatan berbangsa dan bernegara, secara umum dapat dilihat dalam sila-sila Pancasila sbb :

1.    Ketuhanan Yang Maha Esa

2.    Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

3.    Persatuan Indonesia

4.    Kerakyatan yg dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan.

5.    Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

 Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila meliputi: nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis.

 Nilai Dasar:

1.     Pancasila memuat nilai dasar tentang penyelenggaraan negara, yaitu: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yg dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

2.    Karena merupakan nilai dasar maka:

a.    Nilai-nilai itu bersifat abadi dalam Pembukaan UUD 1945

b.    Nilai-nilai itu bersifat abstrak dan umum

c.    Nilai-nilai itu relatif tidak berubah, namun maknanya selalu bisa disesuaikan dengan perkembangan zaman

d.    Melalui proses penafsiran ulang, akan didapat nilai-nilai baru yang lebih operasional sesuai tantangan kekinian zaman

e.    Nilai-nilai operasional itu berupa nilai instrumental dan nilai praksis

 Nilai Instrumental:

1.    Merupakan penjabaran dari nilai dasar

2.    Berlaku untuk kurun waktu tertentu dan kondisi tertentu

3.    Sifatnya sudah lebih kontekstual, bahkan harus disesuaikan dengan tuntutan zaman

4.    Tampil dalam bentuk kebijakan, strategi, organisasi, sistem, rencana, program, sebagai penjabaran dari nilai dasar

5.    Terikat oleh perubahan waktu, keadaan atau tempat sehingga memerlukan penyesuaian secara berkala agar nilai dasar tetap relevan dengan masalah-masalah utama yang dihadapi masyarakat pada zaman itu

6.    Tercantum dalam seluruh dokumen kenegaraan yang menindaklanjuti UUD 1945 seperti undang-undang dan banyak peraturan pelaksanaannya

7.    Lembaga-lembaga yang berwenang menyusun nilai instrumental yaitu MPR, Presiden, dan DPR

8.    Sesuai pasal 4 ayat 1 UUD 1945 Presiden dapat menindaklanjuti undang-undang dengan mengeluarkan peraturan pelaksanaannya

Nilai Praksis:

1.    Adalah pelaksanaan nilai dasar dan nilai instrumental dalam kehidupan sehari-hari.

2.    Pelaksanaan Pancasila meliputi dua cara:

a.    Secara subyektif: Pelaksanaan oleh setiap individu warga negara indonesia, penduduk indonesia, maupun oleh setiap individu penguasa negara atau penyelenggara negara.

b.    Secara obyektif: Pelaksanaan pancasila dalam penyelenggaraan negara oleh lembaga negara baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif.

Soal