Semester 2 Bab 3 - Sistem Politik Di Indonesia

BAB 3

SISTEM POLITIK DI INDONESIA

 

Standar Kompetensi:

6. Menganalisis sistem politik di Indonesia.

 

Kompetensi Dasar:

6.1 Mendeskripsikan suprastruktur dan infra struktur politik di Indonesia.

6.2  Mendeskripsikan perbedaansistem politik di berbagai negara.

6.3 Menampilkan peran serta dalam sistem politik di Indonesia.

 

Nilai Budaya dan Karakter Bangsa

 

Religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, tanggung jawab,

Mandiri

 
 
 
 

 

Motivasi Belajar

Suatu negara tidak terlepas dari kegiatan sistem politik yang dijalankan kelompok-kelompok tertentu. Kelompok-kelompok itu adalah pemerintah dan masyarakat, termasuk kelompok lainnya yang memiliki kepentingan. Sebelum mempelajari sistem politik, perlu diketahui terlebih dahulu definisi dari kata sistem dan kata politik itu sendiri. Mari pelajari bab berikut dengan seksama

 

 

A.   Suprastruktur dan Infrastruktur Politik di Indonesia

1.   Pengertian sistem Politik di Indonesia

  1. Pengertian sistem dan politik

Sistem adalah satu kesatuan yang mengandung unsur-unsur atau elemen-elemen atau bagian-bagian yang terkait dalam satu kesatuan  dan saling bergantung (interdependen). Akibat dari interdependensi atau saling ketergantungan antar unsur itu, bila satu sifat dari satu bagian berubah, maka semua bagian/ komponen lainnya termasuk sistem secara keseluruhan akan terpengaruh.

Politik itu berkaitan dengan pemerintahan negara, sebab kebijakan umum memang ditetapkan oleh pemerintah suatu negara. Kebijakan umum diperlukan untuk mengatur kehidupan bersama di dalam wadah yang disebut negara. Dalam kebijakan umum itulah dialokasikan nilai- nilai (yaitu sesuatu yang dianggap berharga/ bernilai oleh masyarakat) kepada warga negara.

  1. Pengertian sistem politik

Dengan berfikir sistemik, politik dipahami sebagai sebuah sistem yaitu sistem politik. Sistem politik merupakan sebuah rangkaian kegiatan atau proses di dalam sebuah masyarakat politik dalam memengaruhi dan menentukan siapa mendapat apa, kapan, dan bagaimana.

 

2.   Infrastruktur Politik

Infra struktur politik adalah lembaga politik atau mesin politik non formal yang berperan secara tidak langsung dalam pengambilan kebijakan-kebijakan politik yang diambil oleh suprastruktur politik, guna sebagai penyalur atau penyampai aspirasi dari berbagai kelompok pada suatu Negara dalam lapisan manapun.

Infrastruktur politik dibagi menjadi 7 bagian :

a.   Partai Politik (Parpol)

Adalah organisasi yang mempunyai fungsi setidaknya terdapat 5 (lima) fungsi dasar sebagai partai politik yang berbadan hukum dan keberadaannya diakui oleh undang-undang yaitu:

 1) Fungsi Artikulasi Kepentingan

Artikulasi kepentingan adalah suatu proses penginputan berbagai kebutuhan, tuntutan, dan kepentingan melalui wakil-wakil kelompok yang masuk dalam lembaga legislative, agar kepentingan, tuntutan dan kebutuhan kelompoknya dapat terwakili dan terlindungi dalam pembuatan kebijakan public. Bentuk artikulasi paling umum disemua system politik adalah pengajuan, permohonan, secara individual kepada anggota dewan (legislative),atau Kepala Daerah, Kepala Desa, dan seterusnya.

  2) Fungsi Agregasi Kepentingan

Merupakan cara bagaimana tuntutan-tuntutan yang dilancarkan oleh kelompok-kelompok yang berbeda, digabungkan menjadi alternatif-alternatif pembuatan kebijakan public.

  3) Fungsi Sosialisasi Politik

Sosialisasi Politik merupakan suatu cara untuk memperkenalkan nilai-nilai politik, sikap-sikap dan etika politik yang berlaku atau dianut oleh suatu Negara. Pembentukan sikap-sikap politik atau untuk membentuk suatu sikap keyakinan politik dibutuhkan waktu yang panjang melalui proses yang berlangsung tanpa henti.

  4) Fungsi Rekrutmen Politik

Rekrutmen Politik adalah suatu proses seleksi atau rekrutmen anggota-anggota kelompok untuk mewakili kelompoknya dalam jabatan-jabatan administrative maupun politik. Setiap sistem politik memiliki sistem atau prosedur-prosedur rekrutmen yang berbeda. Pola rekrutmen anggota partai disesuaikan dengan sistem politik yang dianut.

  5) Fungsi Komunikasi Politik

Merupakan salah satu fungsi yang dijalankan oleh partai politik dengan segala struktur yang tersedia, mengadakan komunikasi informasi, isu dan gagasan politik. Media-media massa banyak berperan sebagai alat komunikasi politik dan membentuk kebudayaan politik.

 

b.   Interest Group (Kelompok Kepentingan)

Adalah kelompok masyarakat yang bergabung untuk kepentingan dan keuntungan warganya, kelompok ini tepatnya menampung saran, kritik dan tuntutan kepentingan bagi anggota masyarakat, serta menyampaikan kepada sistem politik yang ada.

c.   Pressure Group (Kelompok Penekan)

Kelompok yang melontarkan kritikan-kritikan untuk para pelaku politik lain. Dengan tujuan membuat dunia perpolitikan menjadi maju. Karena perbaikan dari kekurangan-kekurangan yang disampaikan oleh para kritikus.

d.   Media of  Political Communication (Media Komunikasi Politik)

Benda mati yang sebagai perantara penyebar dan pemberitaan (singkat kata alat komunikasi politik). Contoh : tv, radio, internet, surat kabar, demo, dll

e.   Journalism Group (Kelompokm Jurnalis)

Kelompok yang membuat berita dan memberitakan hal-hal baru tentang politik. Mereka harus mengumpulkan informasi yang sebenar-benarnya dari sumber-sumber yang tajam dan terpercaya. Karena informasi ini lalu akan disebarluaskan kepada masyarakat agar  masyarakat tau tentang perkembangan yang terjadi di dunia politik saat ini.

f.    Student Group (Kelompok Pelajar)

Kelompok ini biasnya Mahasiswa yang sedang belajar tentang politik di universitasnya, masing-masing kelompok ini biasanya sering mengkritik tentang keadaan politik Negara dengan berbagai cara.

g.   Political Figure (Figure Politik)

Orang-orang yang lalu-lalang atau yang bekerja didunia politik, dan exist di kalangan masyarakat, berperan penting dalam mengambil keputusan-keputusan yangb berpengaruh dalam suatu wilayah.

 

3.   Suprastruktur Politik

Suprastruktur Politik sering disebut sebagai bangunan atas atau mesin politik resmi atau lembaga-lembaga pembuat keputusan politik yang sah, lembaga – lembaga tersebut bertugas mengkonversi inputs yang terdiri dari tuntutan,dukungan yang menghasilkan suatu output berupa kebijakan publik.

Montesquieu, membagi lembaga-lembaga kekuasaan tersebut dalam tiga kelompok :

a.   Eksekutif

Kekuasaan aksekutif berada di tangan presiden, kalau di Indonesia adalah kepala Negara dan sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintahan Negara. Presiden Indonesia (nama jabatan resmi: Presiden Republik Indonesia) adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan Indonesia. Sebagai kepala negara, Presiden adalah simbol resmi negara Indonesia di dunia. Sebagai kepala pemerintahan, Presiden dibantu oleh wakil presiden dan menteri–menteri dalam kabinet, memegang kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan tugas–tugas pemerintahan sehari-hari. Presiden (dan Wakil Presiden) menjabat selama 5 tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk satu kali masa jabatan.

Menurut Perubahan Ketiga UUD 1945 Pasal 6A, Presiden dan akil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres). Sebelumnya, Presiden ( dan Wakil Presiden) dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dengan adanya perubahan UUD 1945, presiden tidak lagi bertanggung jawab kepada MPR, dan kedudukan Presiden dan MPR adalah setara.

Calon presiden dan wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai polotik peserta pemilu sebelumnya. Pilpres pertama kali di indonrsia diselenggarakan pada tahun 2004.

b.   Legislatif

Sistem perwakilan di Indonesia saat ini menganut sistem bicameral. Itu di tandai dengan adanya dua lembaga perwakilan, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Dengan merujuk asas trias politika, di Indonesia kekuasaan terbagi menjadi eksekutif, legeslatif, dan yudikatif. Dalam hal ini, DPR dan DPD merepresentasikan kekuasaan legeslatif.

Kekuasaan legeslatif terletak pada, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Yang anggota-anggotanya terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

1)   Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

MPR terdiri dari anggota DPR dan angota DPD yang dipilih secara langsung. Pasal 3 UUD 1945 menyebutkan kewenangan MPR sebagai berikut:

a)   Mengubah dan menetapkan UUD.

b)   Melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden.

c)   Hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatanya menurut UUD pPemegang dan pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat. ( pasal 1 ayat 2 ).

2)   Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Fungsi DPR adalah sebagai berikut:

a)   Fungsi legislasi berkaitan dengan wewenang DPR dalam pembentukan undang-undang

b)   Fungsi anggaran, berwenang menyusun dan menetapkan RAPBN bersama presiden

c)   Fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pemerintah.

3)   Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

DPD memiliki fungsi:

a)   Pengajuan usul, ikut dalam pembahasan dan memberikan pertimbangan yang berkaitan dengan bidang legislasi tertentu

b)   Pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang tertentu.

Anggota DPD dari setiap provinsi adalah 4 orang. Dengan demikian jumlah anggota DPD saat ini adalah 128 orang. Masa jabatan anggota DPD adalah 5 tahun, dan berakhir bersamaan pada saat anggota DPD yang baru mengucapkan sumpah/janji.

 

c.   Yudikatif

Kekuasaan Kehakiman Pasal 24 UUD 1945 menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggrakan peradilan guna menegakkan hokum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh:

1)   Mahkamah Agung (MA)

Tugas MA adalah mengawasi jalannya undang-undang dan member sanksi terhadap segala pelanggaran terhadap undang-undang.

2)   Mahkamah Konstitusi (MK)

Adalah lembaga tertingi negara dalam system ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung.

a)   Kewenangan MK adalah sebagai berikut:3

(1)   Berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir

(2)   Menguji undang-undang terhadap UUD

(3)   Memutuskan sengketa lembaga Negara

(4)   Memutuskan pembubaran partai politik

(5)   Memutuskan perselisihan tentang hasil pemilu

(6)              Wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD 1945.

3)   Komisi Yudisial (KY)

Lembaga ini berfungsi mengawasi perilaku hakim dan mengusulkan nama calon hakim agung. Lembaga ini berwenang mengusulkan pengangkatan hakim. Dan kalau di Indonesia ditambah dengan satu lembaga lagi yakni: Insfektif.

4)   Insfektif

Kekuasaan ini terletak pada lembaga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

a)   Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

BPK adalah salah satu badan bebas dan mandiri yang diadakan untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan Negara. Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh presiden.

 

 

4.   Cara Berpolitik Melalui Suprastruktur dan Infrastruktur politik

Berbagai kegiatan dalam proses politik dijalankan oleh lembaga- lembaga politik sesuai fungsi masing- masing. Lembaga tersebut secara keseluruhan membentuk struktur politik.

Dengan demikian, struktur politik merupakan keseluruhan bagian atau komponen (yang berupa lembaga- lembaga) dalam suatu sistem politik yang menjalankan fungsi atau tugas tertentu. Tugas atau keawajiban lembag- lembaga politik itu disebut fungsi dan rangkaian dari seluruh fungsi itu disebut proses.

Fungsi politik

Secara garis besar fungsi-fungsi pokok politik yang harus berjalan dalam sebuah sistem politik/ negara adalah:

  1. Fungsi perumusan kepentingan.
  2. Fungsi pemaduan kepentingan.
  3. Fungsi pembuatan kebijakan umum (kebijakan pemerintah).
  4. Fungsi penerapan kebijakan.
  5. Fungsi pengawasan pelaksanaan kebijaksanaan.

Disamping itu ada fungsi-fungsi politik lain, yaitu:

1)     Fungsi komunikasi politik adalah proses penyampaian informasi mengenai politik dari masyarakat kepada pemerintah dan juga dari pemerintah kepada masyarakat.

2)     Fungsi sosialisai politik adalah proses pembentukan sikap dan orientasi politik anggota masyarakat.

3)     Rekruitmen politik adalah proses menyeleksi orang- orang yang akan dipilih atau diangkat sebagai pejabat dari jabatan- jabatan yang ada dalam suatu negara atau parpol. Misalnya: sebagai anggota DPR, Presiden, Menteri, atau ketua partai dan sebagainya.

 

Menurut Imanuel kahn, struktur politik merupakan keadaan dan hubungan bagian- bagian dari suatu organisasi politik yang membentuk diri menurut suatu tujuan yang sama secara keseluruhan.

Struktur politik terdiri dari supra struktur dan infra struktur politik. Struktur politik dibedakan dalam dua suasana yaitu:

  1. Fungsi pengambilan keputusan (decision atau rule making), yang dijalankan oleh lembaga legeslatif dan eksekutif.
  2. Fungsi pelaksanaan keputusan (rule application), yang dijalankan oleh eksekutif dan aparat birokrasi.
  3. Fungsi pelaksanaan keputusan (rule adjudication), yang dijalankan oleh badan- badan kehakiman (yudikatif).

Infra struktur politik menjalankan fungsi- fungsi input yang dapat diperinci ke dalam:

  1. Fungsi perumusan dan pengajuan kepentingan (interest articulation), terutama dijalankan kelompok kepentingan, kelompok penekan, organisasi non pemerintah maupun pers.
  2. Fungsi pemaduan dan pengajuan kepentingan (interest aggregation), secara khusus dilakukan oleh partai politik dan tokoh politik.

 

5.   Infrastruktur Kelompok Kekuatan Politik dalam Masyarakat

Infrastruktur atau organisasi sosial politik, merupakan kompleksitas dari hal-hal yang bersangkut paut dengan penelompokan warga negara atau amggota masyarakat ke dalam berbagai macam golongan yang biasanya disebut kekuatan sosial politik dalam masyarakat.

Komponen-komponen infra struktur dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

  1. Partai politik (political party)

Yaitu partai politik yang secara formal diakui oleh pemerintah dan ikut serta dalam kontenstan pemilu. Misalnya: PKB, PAN, PDIP, GOLKAR, Partai Demokrat, PPP, dan sebagainya.

  1. Kelompok kepentingan (interst group)

Merupakan kelompok atau organisasi yang berusaha mempengaruhi kebijakan pemerintah tanpa memperoleh jabatan publik. Kelompok ini secara formal tidak ikut serta menjadi kontestan pemilu, tetapi sedikit banyak mempengaruhi hasil- hasil pemilu. Misalnya: organisasi buruh, tani, pedagang, pegawai negeri, dan golongan cendekeiawan.

  1. Kelompok penekan (pressure group)

Merupakan kelompok yang dapat mempengaruhi atau bahkan membentukkebijaksanaan pemerintah. Misalnya kelompok- kelompok kontemporer, dan LSM atau Ornop (organisasi non pemerintah).

  1. Alat komunikasi politik (political communication media)

Yaitu media massa yang dapat dijadikan sebagai penyalur sekaligus sebagai pembawa suara rakyat dalam aktivitas politik maupun penciptaan opini publik yang bertema politik dalam arti luas.

  1. Tokoh politik (political figure)

Tokoh politik merupakan tokoh- tokoh masyarakat yang memperoleh penunjukkan langsung

dari presiden/ pemerintah untuk duduk dalam lembaga- lembaga negara/ kabinet.

 

 

B.      Perbedaan Politik di Indonesia dan di Berbagai Negara

1.   Dinamika Politik di Indonesia

Dinamika politik di Indonesia pernah mengalami pasang surut dalam penerapan sistem politik demokrasi antara lain:

  1. Periode Demokrasi Liberal (1945- 1959)
  2. Periode Demokrasi Terpimpin (1959- 1965)
  3. Periode Orde baru (1965- 1998)
  4. Periode Reformasi (1998- sekarang)

 

Ciri yang menonjol dalam demokrasi liberal ini adalah banyaknya partai dan elite politik yang belum siap dengan gagasan politik liberal, sehingga dalam pemerintahan kabinet sering jatuh bangun dan kepentingan kelompok lebih dipentingkan daripada kepentingan nasional.

Demokrasi terpimpin adalah demokrasi berdasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, yang berintikan musyawarah untuk mufakat secara gotong- royong antara semua kekuatan nasional yang progresif dan revolusioner berporoskan nasakom.

Masa demokrasi terpimpin, kekuasaan presiden sangat dominan dalam menentukan kebijakan negara sehingga lembaga- lembaga uyang lain tidak berfungsi. Adanya tiga kekuatan besar yang mendominasi peta politik saat itu, yaitu Soekarno, PKI, dan AD, dan kecenderungan pemerintahan dilaksanakan dengan otoriter.

Periode Orde Baru banyak memberikan harapan dalam bidang ekonomi sehingga pembangunan fisik sangat dirasakan oleh masyarakat luas. Namun untuk pembangunan mental, spiritual, demokrasi, dan hukum sangat kurang. Hal ini mengakibatkan banyak melahirkan budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), pelanggaran HAM, dan pengekangan demokrasi dalam berbagai bidang.

Era reformasi melahirkan harapan untuk memperbaiki berbagai bidang kehidupan, dan yang utama adalah koreksi terhadap kerusakan di bidang ekonomi, politik, dan hukum.

.

 

Sistem politik demokrasi Pancasila dilaksanakan oleh berbagai lembaga politik yang ada baik ditingkat supra struktur politik maupun di tingkat infra struktur politik.

  1. Lembaga pelaksana fungsi pembuatan kebijakan umum/ legeslatif

Negara Indonesia kini menganut sistem bi- kameral yaitu sistem badan legeslatif yang terdiri atas dua badan/ kamar atau lembaga. Sistem bicameral ini juga berlakudi kerajaan Inggris, dimana pertemuan tersiri atas dua kamar yaitu House of Lord dan House of Common.

Di Amerika Serikat badan legeslatif yang disebut konggres terdiri atas senat dan house of Representatifes.

Lembaga legeslatif memepunyai tiga fungsi pokok sebagai berikut:

1)     Fungsi legislasi yaitu fungsi untuk membentuk UU.

2)     Fungsi pengawasan/ kontrol yaitu mengawasi tindakan pemerintah baik melalui ratifikasi perjanjian, persetujuan atas pernyataan perang, pengangkatan duta, maupun pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan penggunaan uang negara.

3)     Fungsi anggaran yaitu fungsi untuk menetapkan APBN.

  1. Lembaga pelaksana fungsi penerapan kebijakan/ eksekutif

Pelaksana fungsi eksekutif dalam sistem politik indonesia adalah presiden, baik sebagai kepala negara ataupun kepala pemerintahan. Presiden dibantu oleh seorang wakil presiden dan beberapa orang menteri.

  1. Lembaga pelaksana fungsi pengawasan kebijakan/ yudikatif

Fungsi yudikatif atau kekuasaan kehakiman dalam sistem politik Indonesia dilakukan oleh MA, MK, (mahkamah konstitusi) dan badan peradilan di bawahnya Pengadilan Tinggi dan Pengadilan tingakat Pertama) dalam lingkungan peradilan umum, lingkunga peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara.

 

2.   Sistem Politik di Negara Liberal dan Negara Komunis

Menurut Carter dan Hez, sistem politik dibedakan menjadi dua macam yaitu:

  1. Apabila pihak memrintah dan ruang lingkup jangkauan. Kewenangan beberapa orang atau kelompok kecil orang, maka sistem politik ini disebut pemerintahan ”dari atas” atau lebih tegas lagi dikatator/ otoriter/ totaliter.
  2. Apabila pihak yang memerintah terdiri atas banyak orang dan menempatkan rakyat dalam kedudukan tertinggi berarti meletakkan kedaulatan pada seluruh rakyat, maka sistem ini disebut demokrasi.

Menurut Alfian mengklasifikasikan sistem politik menjadi empat tipe, yaitu:

  1. Sistem politik otoriter
  2. Sistem politik anarki
  3. Sistem politik demokrasi
  4. Sistem politik demokrasi dan transisi

Selanjutnya Ramlan Subarki mengklasifikasikan sistem politik menjadi empat macam, yaitu:

  1. Sistem politik otoritas tradisional
  2. Sistem politik totaliter
  3. Sistem politik demokrasi
  4. Sistem politik negara berkembang

 

Perbedaan antara demokrasi Pancasila dengan demokrasi liberal.

Demokrasi Pancasila

Demokrasi  liberal

  1. Merupaakn khas Indonesia
  2. Berfalsafah Pancasila
  3. Menganut asas kekeluargaan dan gotong- royong
  4. HAM diimbangi dengan kewajiban asasi
  5. Memberikan jaminan kebebasan yang bertanggungjawab
  6. Tidak mengenal oposisi, tetapi mengakui perbedaan pendapat yang disalurkan secara konstitusional.
    1. Merupakan khas barat
    2. Berfalsafah liberalisme
    3. Menganut asas indivisualitas

 

  1. Lebih menonjolkan HAM
  2. Mengutamakan kebebasan belaka

 

  1. Terdapat oposisi, dan perbedaan pendapat diakui sepenuhnya.

 

 

 

 

Ciri-ciri pokok pemerintahan diktator modern adalah:

  1. Negara mempunyai idiologi resmi yang mencakup segala aspek keberadaan manusia (setiap warga masyarakat harus tunduk pada idiologi tersebut).
  2. Negara mempunyai partai massa tunggal, yang biasanya dipimpin oleh satu orang.
  3. Pemerintah mengawasi seluruh kegiatan penduduk.
  4. Adanya monopoli semua media masa oleh penguasa dan partai penguasa.
  5. Adanya kontrol yang ketat melalui kekuatan militer.
  6. Pengendalian terpusat atas seluruh sektor ekonomi oleh pemerintah melalui jajaran birokrasi.

 

Dengan kecenderungan untuk menguasai aspek kehidupan warga negaranya, maka sistem politik diktator juga disebut sebagai sistem politik totaliter.

Sistem politik totaliter ini dianut antara lain: Jerman ketika zaman Hitler, Italia pada masa Musolini, Jepang sebelum PD II, Vietnam, Korea Utara, Kuba, dan negara-negara.

Penguasa totaliter ingin agar seluruh kehidupan pribadi dan sosial dan semua bidang kehidupan (ekonomi, hukum, dan ilmu pengetahuan, kesenian, pendidikan dan agama) dikontrol oleh pemerintah. Pemerintah mengontrol media masa, pendidikan, dan memusatkan kegiatan ekonominya di bawah kendalinya.

Tampaklah bahwa kediktatoran merupakan lawan dari demokrasi. Perbedaan pokok dari kedua sistem itu bukan soal bagaimana kekuasaan diperoleh, melainkan pada hal- hal prinsip sebagai berikut:

  1. Letak kedaulatan
  2. Kedudukan warga negara dalam politik
  3. Hubungan penguasa dengan pemerintah
  4. Prinsip pengambilan keputusan.

 

 

  1. C.   Contoh peran serta dalam politik atau partisipasi dalam sistem politik di Indonesia

Istilah partisipasi dari dua kata dalam bahasa latin, pars yang berarti “bagian’ dan capere yang berarti “mengambil” bagian. Jadi partisipasi politik adalah kegiatan mengambil bagian atau berperan serta dalam proses- proses politik dalam suatu system politik.

Bentuk- bentuk partisipasi politik menurut Gabriel Almond adalah sebagai berikut:

  1. Partisipasi konvensional

1)     Memberikan suara dalam pemilu.

2)     Terlibat dalam kegiatan kampanye.

3)     Membentuk dan bergabung dalam organisasi kemasyarakatan.

4)     Diskusi politik.

5)     Komunikasi pribadi dengan pimpinan politik/ pejabat pemerintah.

6)     Mengajukan petisi.

 

  1. Partisipasi nonkonvensional

1)     Demonstrasi.

2)     Mogok dan boikot.

3)     Konfrontasi.

4)     Perang gerilya/ revolusi.

5)     Tidak kekeraan politik terhadap harta dan manusia

Berbagai bentuk partisipasi dapat dilihat dari berbagai kegiatan warga Negara yang mencakup hal-hal berikut:

  1. Terbentuknya organisasi- organisai politik maupun organisasi masyarakat
  2. Lahirnya LSM sebagai control social atau pemberi input terhadap kebijakan peme.rintah.
  3. Pelaksanaan pemilu yang memberi kesempatan pada warag Negara untuk memilih.
  4. Munculnya kelompok- kelompok kontemporer.

Soal