Semester 2 Bab 1 - Hubungan Dasar Negara Dengan Konstitusi

BAB 1

HUBUNGAN DASAR NEGARA DENGAN KONSTITUSI

 

 

Standar Kompetensi:

4. Menganalisis hubungan dasar negara dengan konstitusi.

 

Kompetensi Dasar:

4.1. Mendeskripsikan hubungan dasar negara dengan konstitusi.

4.2. Menganalisis substansi konstitusi negara.

4.3. Menganalisis kedudukan Pembukaan UUD 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4.4. Menunjukkan sikap positif terhadap konstitusi negara.

 

Nilai Budaya dan Karakter Bangsa

 

Religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, tanggung jawab,

Mandiri

 
 
 
 

 

 

Motivasi Belajar

Dasar Negara adalah fundamen yang kokoh dan kuat bagi suatu negara serta bersumber dari pandangan hidup atau falsafah (cerminan dari peradaban, kebudayaan, keluhuran budi dan kepribadian yang tumbuh dalam sejarah perkembangan Indonesia) yang diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Negara Indonesia adalah Negara berdasar hukum, bukan berdasarkan kekuasaan belaka. Negara hukum tidak dapat dipisahkan dari sisitem pemerintahan yang telah ada. Dalam rangka mewujudakan ketertiban, keteraturan, dan ketentraman masyarakat, perlua adanya konsepa dasar Negara dan konstitusi yang jelas yang dapat diajdikan sumber dari segala sumber hukum  yang ada.

 A.    Dasar Negara dan Konstitusi

1.   Pengertian Dasar Negara

 

a.   Pengertian Dasar Negara Secara Etimologis

1)   Philosophische grondslag (Belanda), berarti norma dasar yang bersifat filsafati.

2)   Weltanschauuung (Jerman), berarti pandangan mendasar tentang dunia.

3)   Ideology (Inggris) dan Ideologi (Indonesia), artinya ajaran atau teori yang merupakan hasil pemikiran mendalam (pemikiran filsuf) mengenai dunia dan kehidupan di dunia, termasuk kehidupan bernegara di dalamnya, yang dijadikan pedoman dasar dalam mengatur dan memelihara kehidupan bersama dalam suatu negara.

4)   Dasar negara sesungguhnya sama dengan ideologi negara, dasar falsafat kenegaraan atau pandangan dasar kenegaraan.

 

2.   Substansi Dasar Negara

a.   Sebuah dasar negara umumnya dikembangkan berdasarkan keyakinan tertentu tentang hakikat manusia.

b.   Manusia  adalah makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki dua dimensi: makhluk pribadi sekaligus makhluk sosial.

c.   Sebagai makhluk pribadi manusia memiliki kebebasan individual, sementara sebagai makhluk sosial manusia terikat ke dalam kebersamaan.

d.   Liberalisme, lebih mengutamakan kebebasan atau sisi individualitas  manusia. Sedangkan sosialisme lebih mengutamakan dimensi kebersamaan atau sosialitas manusia.

e.   Pandangan tentang hakikat manusia itu menentukan pandangan tentang ajaran moral, kehidupan politik, dan kehidupan ekonomi yang harus diperjuangkan para penganut dasar negara yang bersangkutan.

 

3.   Ideologi Besar di Dunia

a.   Liberalisme

1)   Ajaran moral liberalisme: pengakuan atas hak-hak asasi manusia seperti hak kebebasan, hak kemuliaan, dan hak hidup manusia.

2)   Ajaran politik liberalisme: pengakuan atas hak asasi politik, seperti hak berserikat, berkumpul, hak mengeluarkan pendapat baik lisan maupun tertulis, hak partisipasi, hak memutuskan bentuk kenegaraan yang akan dibangun,  dan hak menentukan kebijakan pemerintahan.

3)   Ajaran ekonomi liberalisme: pengakuan atas hak-hak ekonomi dan kesejahteraan masing-masing orang, dengan mengutamakan perekonomian swasta, mekanisme pasar, sistem perdagangan bebas, atau kapitalisme.

4)   Sesudah PD II, negara demokrasi liberal diharapkan mewujudkan cita-cita negara kesejahteraan (welfare state) atau negara yang memberi pelayanan kepada masyarakat (social service state).

 

b.   Sosialisme

1)   Lahir sebagai reaksi atas krisis sosial akibat industrialisasi dan cara produksi liberal-kapitalistis di abad ke-19

2)   Prinsip persaingan bebas dalam kapitalisme menempatkan kaum buruh dalam posisi yang lemah.

3)   Ajaran oral sosialisme: Manusia pada dasarnya berwatak sosial dan memiliki rasa kesetiakawanan sosial atau solidaritas

4)   Ajaran ekonomi sosialisme antara lain: penghapusan atau pembatasan hak milik pribadi atas alat-alat produksi, pengambil-alihan alat-alat produksi oleh negara atau langsung oleh kaum buruh, pembagian kembali milik pribadi.

5)   Ajaran politik sosialisme: Tidak diperlukan lagi penyaluran kepentingan kelas (karena kelasnya tidak ada), juga tidak terdapat lagi kelompok ekonomi yang saling bersaing (karena perekonomian diatur dengan prinsip persamaan) sehingga partai-partai politik mungkin tidak diperlukan lagi

6)   Ada dua aliran sosialisme:

a)   Sosialisme yang dipengaruhi oleh Marxisme (komunisme), menggunakan kekerasan dan revolusi untuk mencapai tujuan.

b)   Sosialisme non-marxis (sosialisme demokratis), misal sosialisme religius.  

 

c.   Marxisme/Komunisme

1)   Marxisme adalah ajaran Karl Marx yang kemudian direvisi oleh Lenin, dan Mao Tze Dong.

2)   Marxisme adalah salah satu jenis sosialisme.

3)   Ajaran moral utama komunisme: bahwa segala jalan dianggap halal, asal membantu mencapai tujuan, termasuk pemerintahan diktatur oleh partai komunis.

4)   Ajaran politik komunisme: Kehidupan kenegaraan berdasar Marxisme/komunisme sering disebut Demokrasi Timur/demokrasi Timur atau demokrasi rakyat/demokrasi sosialis. Tapi praktek politik negara komunis justru bertentangan dengan prinsip demokrasi, contohnya satu partai politik, pemilu tidak demokratis dengan satu calon wakil rakyat.

5)   Ajaran ekonomi Komunisme: segala alat produksi harus di tangan negara, dan hak milik perseorangan seperti rumah, kendaraan, dan sebagainya tidak diakui.

 

d.   Pancasila

1)   Menurut Pancasila, manusia pada hakikatnya adalah makhluk ciptaan Tuhan YME yang bersifat monodualis (makhluk pribadi sekaligus makhluk sosial). Kedua hal itu harus selaras dan seimbang.

2)   Kebebasan individu tidak boleh merusak  semangat kerja sama antarwarga, namun kerja sama antarwarga tidak boleh mematikan kebebasan individu.

3)   Sistem politik yang sesuai dengan dasar negara Pancasila adalah sistem demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan

4)   Sistem perekonomian yang dikehendaki adalah sistem ekonomi kerakyatan, di mana kesejahteraan rakyat menjadi tujuan utamanya.

5)   Tiga pilar perekonomian adalah negara, sektor swasta, dan koperasi. 

6)   Sistem politik yang sesuai dengan dasar negara Pancasila adalah sistem demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan.

7)   Sistem perekonomian yang dikehendaki adalah sistem ekonomi kerakyatan, di mana kesejahteraan rakyat menjadi tujuan utamanya.

8)   Tiga pilar perekonomian adalah negara, sektor swasta, dan koperasi. 

 

 

 

4.   Dasar Negara Indonesia

Dasar negara bangsa Indonesia, adalah Pancasila yang berkedudukan sebagai norma obyektif dan norma tertinggi dalam negara, serta sebagai sumber segala sumber hukum (TAP. MPRS No.XX/MPRS/1966, jo. TAP. MPR No.V/MPR/1973, jo. TAP. MPR No. IX/MPR/ 1978). Penegasan kembali, tercantum dalam TAP. MPR No.XVIII/MPR/1998 .

 

Fungsi dasar negara secara umum:

a.   Dasar berdiri dan tegaknya negara.

b.   Dasar kegiatan penyelenggaraan negara.

c.   Dasar partisipasi warga negara.

d.   Dasar dan sumber hukum nasional.

 

 

Fungsi Utama Filsafat Pancasila Bagi Bangsa Dan Negara Indonesia

a.   Sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia

b.   Sebagai Dasar Negara Republik Indonesia

c.   Sebagai Jiwa Dan Kepribadian Bangsa Indonesia

d.   Sebagai Tujuan Yang Hendak Dicapai Oleh Bangsa Indonesia

e.   Sebagai Perjanjian Luhur Bangsa Indonesia

f.    Sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia

 

Setiap bangsa yang ingin berdiri kokoh dan mengetahui dengan jelas ke arah mana tujuan yang ingin dicapainya sangat memerlukan pandangan hidup (filsafat hidup).

Dengan pandangan hidup inilah sesuatu bangsa akan memandang persoalan-persoalan yang dihadapinya dan menentukan arah serta cara bagaimana memecahkan persoalan-persoalan tadi.

Tanpa memiliki pandangan hidup maka suatu bangsa akan merasa terombang-ambing dalam menghadapi persoalan-persoalan besar yang pasti akan timbul, baik persoalan-persoalan di dalam masyarakatnya sendiri, maupun persoalan-persoalan besar umat manusia dalam pergaulan masyarakat bangsa-bangsa di dunia ini.

Dengan pandangan hidup yang jelas sesuatu bangsa akan memiliki pegangan dan pedoman bagaimana ia memecahkan masalah-masalah polotik, ekonomi, sosial dan budaya yang timbul dalam gerak masyarakat yang makin maju. Dengan berpedoman pada pandangan hidup itu pula suatu bangsa akan membangun dirinya.

 

a.   Sebagai Dasar Negara Republik Indonesia

1)   Pancasila yang dikukuhkan dalam sidang I dari BPPK pada tanggal 1 Juni 1945 adalah di kandung maksud untuk dijadikan dasar bagi negara Indonesia merdeka. Adapun dasar itu haruslah berupa suatu filsafat yang menyimpulkan kehidupan dan cita-cita bangsa dan negara Indonesa yang merdeka. Di atas dasar itulah akan didirikan gedung Republik Indonesia sebagai perwujudan kemerdekaan politik yang menuju kepada kemerdekaan ekonomi, sosial dan budaya.

2)   Oleh karena Pancasila tercantum dalam UUD 1945 dan bahkan menjiwai seluruh isi peraturan dasar tersebut yang berfungsi sebagai dasar negara sebagaimana jelas tercantum dalam alinea IV Pembukaan UUD 1945 tersebut, maka semua peraturan perundang-undangan Republik Indonesia (Ketetapan MPR, Undang-undang, Peraturan Pemerintah sebagai pengganti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya) yang dikeluarkan oleh negara dan pemerintah Republik Indonesia haruslah pula sejiwa dan sejalan dengan Pancasila (dijiwai oleh dasar negara Pancasila). Isi dan tujuan dari peraturan perundang-undangan Republik Indonesia tidak boleh menyimpang dari jiwa Pancasila. Bahkan dalam Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 ditegaskan, bahwa Pancasila itu adalah sumber dari segala sumber hukum (sumber huum formal, undang-undang, kebiasaan, traktat, jurisprudensi, hakim, ilmu pengetahuan hukum).

3)   Oleh karena Pancasila tercantum dalam UUD 1945 dan bahkan menjiwai seluruh isi peraturan dasar tersebut yang berfungsi sebagai dasar negara sebagaimana jelas tercantum dalam alinea IV Pembukaan UUD 1945 tersebut, maka semua peraturan perundang-undangan Republik Indonesia (Ketetapan MPR, Undang-undang, Peraturan Pemerintah sebagai pengganti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya) yang dikeluarkan oleh negara dan pemerintah Republik Indonesia haruslah pula sejiwa dan sejalan dengan Pancasila (dijiwai oleh dasar negara Pancasila). Isi dan tujuan dari peraturan perundang-undangan Republik Indonesia tidak boleh menyimpang dari jiwa Pancasila. Bahkan dalam Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 ditegaskan, bahwa Pancasila itu adalah sumber dari segala sumber hukum (sumber huum formal, undang-undang, kebiasaan, traktat, jurisprudensi, hakim, ilmu pengetahuan hukum).

4)   Dasar negara Republik Indonesia, yang merupakan sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di negara kita.

 

b.   Sebagai Jiwa Dan Kepribadian Bangsa Indonesia

1)   Yang dimaksudkan dengan kepribadian Indonesia ialah: Keseluruhan ciri-ciri khas bangsa Indonesia, yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa lainnya. Keseluruhan ciri-ciri khas bangsa Indonesia adalah pencerminan dari garis pertumbuhan dan perkembangan bangsa Indonesia sepanjang masa.

2)   Apabila kita memperhatikan tiap sila dari Pancasila, maka akan tampak dengan jelas bahwa tiap sila Pancasila itu adalah pencerminan dari bangsa kita.

 

c.   Sebagai Tujuan Yang Hendak Dicapai Oleh Bangsa Indonesia

Yakni suatu masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila di dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib dan dinamis serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai.

 

d.   Sebagai Perjanjian Luhur Bangsa Indonesia

Perjanjian luhur bangsa Indonesia yang disetujui oleh wakil-wakil bangsa Indonesia menjelang dan sesudah Proklamasi Kemerdekaan yang kita junjung tinggi, bukan sekedar karena ia ditemukan kembali dari kandungan kepribadian dan cita-cita bangsa Indonesia yang terpendam sejak berabad-abad yang lalu, melainkan karena Pancasila itu telah mampu membuktikan kebenarannya setelah diuji oleh sejarah perjuangan bangsa.

 

 

 

  1. B.   Pengertian Konstutusi menurut beberapa ahli

1.   Pengertian Konstitusi

a.   Istilah konstitusi berasal dari bahasa inggris yaitu “Constitution” dan berasal dari bahasa belanda “constitue” dalam bahasa latin (contitutio,constituere) dalam bahasa prancis yaitu “constiture” dalam bahsa jerman “vertassung” dalam ketatanegaraan RI diartikan sama dengan Undang-undang dasar.

b.   Konstitusi / UUD dapat diartikan peraturan dasar dan yang memuat ketentuan-ketentuan pokok dan menjadi satu sumber perundang- undangan. Konstitusi adalah keseluruhan peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat cara suatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakata negara

c.   Konstitusi (Latin constitutio) dalam negara adalah sebuah norma sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintahan negara, biasanya dikodifikasikan sebagai dokumen tertulis. Dalam kasus bentukan negara, konstitusi memuat aturan dan prinsip-prinsip entitas politik dan hukum, istilah ini merujuk secara khusus untuk menetapkan konstitusi nasional sebagai prinsip-prinsip dasar politik, prinsip-prinsip dasar hukum termasuk dalam bentukan struktur, prosedur, wewenang dan kewajiban pemerintahan negara pada umumnya, Konstitusi umumnya merujuk pada penjaminan hak kepada warga masyarakatnya. Istilah konstitusi dapat diterapkan kepada seluruh hukum yang mendefinisikan fungsi pemerintahan negara.

d.   Perkataan “konstitusi” berasal dari bahasa Prancis Constituer dan Constitution, kata pertama berarti membentuk, mendirikan atau menyusun, dan kata kedua berarti susunan atau pranata (masyarakat). Dengan demikian konstitusi memiliki arti; permulaan dari segala peraturan mengenai suatu Negara. Pada umumnya langkah awal untuk mempelajari hukum tata negara dari suatu negara dimulai dari konstitusi negara bersangkutan. Mempelajari konstitusi berarti juga mempelajari hukum tata negara dari suatu negara, sehingga hukum tata negara disebut juga dengan constitutional law. Istilah Constitutional Law di Inggris menunjukkan arti yang sama dengan  hukum tata negara. Penggunaan istilah Constitutional Law didasarkan  atas alasan bahwa dalam hukum tata Negara unsur konstitusi lebih menonjol.

e.   Kata “Konstitusi” berarti “pembentukan”, berasal dari kata kerja yaitu “constituer” (Prancis) atau membentuk. Yang dibentuk adalah negara, dengan demikian konstitusi mengandung makna awal (permulaan) dari segala peraturan perundang-undangan tentang negara. Belanda menggunakan istilah “Grondwet” yaitu berarti suatu undang-undang yang menjadi dasar (grond) dari segala hukum. Indonesia menggunakan istilah Grondwet menjadi Undang-undang Dasar.

f.    Secara etimologis, istilah konstitusi dalam berbagai bahasa, mempunyai tiga pengertian: arti luas, arti tengah, dan arti sempit.

1)   Arti luas: konstitusi berarti hukum tata negara, yaitu keseluruhan aturan dan ketentuan (hukum) yang menggambarkan sistem ketatanegaraan suatu negara. Contoh: Istilah Constitutional Law (Inggris).

2)   Arti tengah : konstitusi berarti hukum dasar, yaitu keseluruhan aturan dasar, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang mengatur bagaimana suatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu negara.

3)   Arti sempit: konstitusi berarti undang-undang dasar, yaitu satu atau beberapa dokumen yang memuat aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan yang bersifat pokok atau dasar dari ketatanegaraan suatu negara.

4)   Dalam pengertian luas, ”Konstitusi” berarti keseluruhan dari ketentuan-ketentuan dasar atau hukum dasar (droit constitunelle). Konstitusi, ada yang dalam bentuk dokumen tertulis ada juga yang tidak tertulis (pelopor Bolingbroke).

5)   Dalam pengertian sempit (terbatas), ”Konstitusi” berarti piagam dasar atau undang-undang dasar (loi constitunelle), yaitu suatu dokumen lengkap mengenai peraturan-peraturan dasar negara, contoh UUD 1945 (pelopor Lord Bryce dan C.F. Strong).

 

2.   Pengertian Konstitusi menurut Pendapat Tokoh

a.   Herman Heller, Konstitusi mempunyai arti yang  lebih luas dari pada Undang-Undang Dasar.

b.   Struycken, Konstitusi adalah Undang-Undang Dasar. Konstitusi memuat garis-garis besar dan asas tentang organisasi dari pada negara.

c.   Oliver Cromwell, UUD itu sebagai “instrument of government”  bahwa undang-undang dibuat, sebagai pegangan untuk memerintah (Konstitusi dan UUD).

d.   Lasalle, bahwa konstitusi sesungguhnya menggambarkan hubu-ngan antara kekuasaan yang terdapat di dalam masyarakat.

e.  K.C. Wheare, konstitusi dapat dibagi 2 (dua), yaitu:

1)   Konstitusi yang semata-mata berbicara sebagai naskah hukum ”the rule of the constitution”.

2)   Konstitusi yang bukan saja mengatur ketentuan-ketentuan hukum, tetapi juga mencantumkan ideologi, aspirasi, cita-cita politik dan pengakuan kepercayaan.

f.    L. J. Van Apeldoorn, konstitusi memuat baik peraturan tertulis maupun peraturan tak tertulis

g.   Koernimanto Soetopawiro, istilah konstitusi berasal dari bahasa latin cisme yang berarti bersama dengan dan statute yang berarti membuat sesuatu agar berdiri. Jadi konstitusi berarti menetapkan secara bersama.

  1. h.   Aristoteles

Membedakan anatara istilah Politica yang berarti konstitusi dan monica berarti undang- undang.

  1. i.    L. J Van Apeldooras

Membedakan antara istilah Undang- Undang Dasar/ Gondart dengan konstitusi/ Constitusie. UUD adalah bagian tertulis dari suatu konstitusi, sedangkan konstitusi memuat baik peraturan tertulis maupun peraturan tidak tertulis

  1. j.    Lasalle

Konstitusi sesungguhnya menggambarkan hubungan antara kekuasaan yang terdapat di dalam masyarakat seperti golongan yang mempunyai keudukan nyata di dalam masyarakat misalnya kepala Negara, angkatan perang, partai politik pegawai dan lain- lain.

 

3.   Tujuan Konstitusi

a.   Membatasi kekuasaan penguasa agar tidak bertindak sewenang-wenang maksudnya tanpa membatasi kekuasaan penguasa, konstitusi tidak akan berjalan dengan baik dan bisa saja kekuasaan penguasa akan merajalela dan bisa merugikan rakyat banyak.

b.   Melindungi HAM maksudnya setiap penguasa berhak menghormati HAM orang lain dan hak memperoleh perlindungan hukum dalam hal melaksanakan haknya.

c.   Pedoman penyelengaraan negara maksudnya tanpa adanya pedoman konstitusi negara kita tidak akan berdiri dengan kokoh.

 

4.   Nilai Konstitusi

a.   Nilai normatif adalah suatu konstitusi yang resmi diterima oleh suatu bangsa dan bagi mereka konstitusi itu tidak hanya berlaku dalam arti hukum (legal), tetapi juga nyata berlaku dalam masyarakat dalam arti berlaku efgektif dan dilaksanakan secara murni dan konsekuen.

b.   Nilai nominal adalah suatu konstitusi yang menurut hukum berlaku, tetrapi tidak sempurna. Ketidak sempurnaan itu disebabkan pasal-pasal tertentu tidak berlaku / tidak seluruh pasal-pasal yang terdapat dalam UUD itu berlaku bagi seluruh wilayah negara.

c.   Nilai semantik adalah suatu konstitusi yang berlaku hanya untuk kepentingan penguasa saja. Dalam memobilisasi kekuasaan, penguasa menggunakan konstitusi sebagai alat untuk melaksanakan kekuasaan politik.

d.   Konstitusi bernilai normatif, berarti secara hukum diakui dan dilaksanakan secara murni dan konsekuen.

e.   Konstitusi bernilai nominal, secara hukum konstitusi diakui kedudukannya sebagai konstitusi negara.

f.    Konstitusi bernilai semantik, secara yuridis diakui dan tidak operasional. Konstitusi ini dikesampingkan oleh kebijakan lain.

 

5.   Macam-Macam Konstitusi

Menurut CF. Strong, konstitusi terdiri dari:

Konstitusi tertulis  (documentary constitution / writen constitution) adalah aturan-aturan pokok dasar negara , bangunan negara dan tata negara,  juga aturan dasar lainnya yang mengatur perikehidupan suatu bangsa di dalam persekutuan hukum. Hampir semua negara di dunia memiliki konstitusi tertulis atau undang-undang dasar (UUD) yang pada umumnya mengatur mengenai pembentukan, pembagian wewenang dan cara bekerja berbagai lembaga kenegaraan serta perlindungan hak azasi manusia.

Konstitusi tidak tertulis/konvensi (nondocumentary constitution) berupa kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul dalam praktek penyelenggaraan negara. Negara yang dikategorikan sebagai negara yang tidak memiliki konstitusi tertulis adalah Inggris dan Kanada. Di kedua negara ini, aturan dasar terhadap semua lembaga-lembaga kenegaraan dan semua hak azasi manusia terdapat pada adat kebiasaan dan juga tersebar di berbagai dokumen, baik dokumen yang relatif baru maupun yang sudah sangat tua seperti Magna Charta yang berasal dari tahun 1215 yang memuat jaminan hak-hak azasi manusia rakyat Inggris.Karena ketentuan mengenai kenegaraan itu tersebar dalam berbagai dokumen atau hanya hidup dalam adat kebiasaan masyarakat itulah maka Inggris masuk dalam kategori negara yang memiliki konstitusi tidak tertulis.

 

6.   Klasifikasi Konstitusi Menurut Pendapat Tokoh

Dalam buku “Modern Constitution” (1975) K.C. Wheare mengklasifikasi konstitusi sebagai berikut:

a.   Konstitusi tertulis dan konstitusi tidak dalam bentuk tertulis (written constitution and unwritten   constitution).

b.   Konstitusi fleksibel dan konstitusi rigid (flexible and rigid constitution).

c.   Konstitusi derajat tinggi dan konstitusi derajat tidak derajat tinggi (Supreme and not supreme constitution).

d.   Konstitusi Negara Serikat dan Negara Kesatuan (Federal and Unitary Constitution).

e.   Konstitusi Pemerintahan Presidensial dan pemerintahan Parlementer (President Executive and Parliamentary Executive Constitution).

 

 

Dalam buku “Modern Constitution” (1975) K.C. Wheare mengklasifikasi konstitusi sebagai berikut:

a.   Konstitusi fleksibel yaitu konstitusi yang mempunyai ciri-ciri pokok, antara lain:

1)   Sifat elastis, artinya dapat disesuaikan dengan mudah.

2)   Dinyatakan dan dilakukan perubahan adalah mudah seperti mengubah undang-undang.

b.   Konstitusi rigid mempunyai ciri-ciri pokok, antara lain:

1)   Memiliki tingkat dan derajat yang lebih tinggi dari undang-undang.

2)   Hanya dapat diubah dengan tata cara khusus/istimewa.

 

7.   Fungsi Konstitusi

a.   Fungsi Pokok, Konstitusi atau UUD adalah untuk membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak sewenang-wenang, sehingga hak-hak warga negara dapat terlindung (Konstitusionalisme).

b.   Fungsi Umum

1)   Kontrol Penyelenggaraan negara,

2)   Indikator keberhasilan pemerintahan,

3)   Kontrak sosial antara warga negara dengan penyelenggara negara.

 

Secara operasional fungsi suatu konstitusi sebagai berikut :

a.   Membatasi perilaku pemerintahan secara efektif.

b.   Membagi kekuasaan dalam beberapa lembaga negara.

c.   Menentukan lembaga negara bekerja sama satu dengan lainnya.

d.   Menentukan hubungan di antara lembaga negara.

e.   Menentukan pembagian kekuasaan dalam negara, baik yang sifatnya horizontal maupun vertikal.

f.    Menjamin hak-hak warga negara dari tindakan sewenang-wenang penguasa.

g.   Menjadi landasan struktural penyelenggaraan pemerintahan menurut sistem ketatanegaraan.

 

Menurut paham konstitusionalisme, konstitusi adalah dokumen kenegaraan yang mempunyai fungsi khusus, yaitu:

a.   Menentukan dan membatasi kekuasaan pemerintah.

b.   Menjamin hak-hak asasi warga negara.                    

 

Konstitusionalisme: suatu gagasan/paham yang menyatakan bahwa suatu konstitusi/UUD harus memiliki fungsi khusus yaitu membatasi kekuasaan pemerintah dan menjamin hak-hak warga negara.

 

 

 

C.   Substansi/Isi Konstitusi

1.   Isi Konstitusi

a.   Pernyataan tentang gagasan-gagasan politik, moral dan keagamaan

1)   Dimuat pada bagian awal atau Pembukaan Konstitusi.

2)   Memuat pernyataan pengakuan thd Tuhan.

3)   Memuat pernyataan bahwa keadilan, kebebasan, persamaan dan kebahagiaan/kesejahteraan umum dll akan dijamin melalui konstitusi.

4)   Memuat pula cita-cita rakyat atau tujuan negara dan dasar negara.

Contoh: Pembukaan UUD 1945.

 

b.   Ketentuan tentang struktur organisasi negara

1)   Misal pembagian kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

2)   Contoh UUD 1945.

a)   Pasal 2-3 tentang MPR.

b)   Pasal 4-16 tentang Pres.

c)   Pasal 19-22 tentang DPR.

d)   Pasal 22C dan 22D tentang DPD.

e)   Pasal 24A tentang MA

f)    Pasal 24B tentang KY.

g)   Pasal 24C tentang MK.

 

c.   Ketentuan tentang perlindungan HAM

Memuat ketentuan-ketentuan yang menjamin dan melindungi hak asasi manusia warga negara yang bersangkutan.

Contoh: UUD 1945 pada pasal 27, 28, 28A-28J, 29, 30, 31, 32, 34.

 

d.   Ketentuan tentang prosedur mengubah UUD

Ditentukan syarat dan prosedur mengubah konstitusi ybs untuk menjaga agar konstitusi tetap dapat menyesuaikan perkembangan zaman. Contoh: UUD 1945 pada pasal 37.

 

e.   Larangan mengubah sifat tertentu dari UUD

Biasanya terjadi jika para penyusun konstitusi ingin menghindari terulangnya kembali hal-hal yang baru saja diatasi, misalnya munculnya seorang diktator atau kembalinya suatu monarki.

Contoh: UUD 1945 pasal 37 ayat 5

Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik  Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.

 

2.   Isi Konstitusi Menurut Pendapat Tokoh

a.   Menurut Sri Sumantri konstitusi berisi 3 hal pokok yaitu:

◦     Jaminan terhadap HAM dan warga negara.

◦     Susunan ketatanegaraan yang bersifat fundamental.

◦     Pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan.

b.   Menurut Miriam Budiarjo, konstitusi memuat tentang:

◦      Organisasi negara.

◦      HAM.

◦      Prosedur penyelesaian masalah pelanggaran hokum.

◦      Cara perubahan konstitusi. 

c.   Menurut Koerniatmanto Soetopawiro, konstitusi berisi tentang:

◦      Pernyataan ideologis.

◦      Pembagian kekuasaan negara.

◦      Jaminan HAM (hak asasi manusia).

◦      Perubahan konstitusi.

◦      Larangan perubahan konstitusi.

 

3.   Isi UUD

Setiap UUD memuat ketentuan :

a.   Organisasi negara, misalnya pembagian kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif dan yudikatif.

b.   Hak-hak asasi manusia (biasa disebut Bill of Right) kalau berbentuk naskah tersendiri.

c.   Prosedur mengubah Undang-Undang Dasar.

d.   Adakalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari Undang-Undang Dasar

 

4.   Sifat Konstitusi

Menurut C.F. Strong, kaku atau supelnya sebuah konstitusi ditentukan oleh: apakah prosedur mengubah konstitusi sama dengan prosedur membuat undang-undang di negara yang bersangkutan.

a.   Konstitusi fleksibel/luwes/supel, jika dapat diubah dengan prosedur yang sama dengan prosedur pembuatan undang-undang (jadi dapat diubah oleh badan legislatif sehari-hari). Contoh KRIS 1949, krn dpt diubah oleh pembentuk UU federal yaitu Pres bersama DPR dan Senat

b.   Konstitusi rigid/kaku jika konstitusi hanya dapat diubah melalui prosedur yang berbeda dengan prosedur pembuatan UU biasa. Contoh UUD 1945 karena hanya dpt diubah oleh MPR, bukan oleh lembaga legislatif sehari-hari, yaitu DPR bersama Presiden

 

5.   Kedudukan Konstitusi

a. Sebagai hukum dasar.

b. Sebagai hukum tertinggi.

 

6.   Pembentukan Konstitusi

a.   Pemberian

Raja memberikan suatu UUD, dan kekuasaan akan dijalankan oleh suatu badan  tertentu. UUD itu timbul, karena takut akan timbul revolusi. Dengan UUD kekuasaan raja dibatasi.

b.   Sengaja dibentuk

Pembuatan suatu UUD dilakukan setelah negara itu didirikan.

c.   Cara revolusi

Pemerintahan baru hasil revolusi, dengan persetujuan rakyat, pemerintah mengambil suatu permusyawaratan untuk menetapkan UUD.

d.   Cara evolusi

Melakukan perubahan secara berangsur-angsur membentuk UUD baru.

 

7.   Pengubahan Konstitusi

a.   Oleh Badan Legislatif/Perundangan Biasa. Pengubahan dilakukan oleh Badan Legislatif, hanya harus dengan syarat yang lebih berat dari pada membuat undang-undang biasa (bukan undang-undang dasar).

b.   Referendum

Yaitu dengan jalan pemungutan suara diantara rakyat yang mempunyai hak suara

c.   Oleh Badan Khusus

Badan khusus yang bertugas hanya untuk  mengubah undang-undang dasar saja.

d.   Khusus di Negara Federasi

Perubahan UUD itu baru dapat terjadi jika   mayoritas negara-negara bagian dari federasi itu tadi menyetujui perubahan.

 

Pada dasarnya ada dua macam sistem yang lazim digunakan dalam praktek ketatanegaraan di dunia dalam hal perubahan konstitusi.

a.   Sistem yang pertama adalah bahwa apabila suatu konstitusi diubah, maka yang akan berlaku adalah konstitusi yang berlaku secara keseluruhan (penggantian konstitusi). Sistem ini dianut oleh hampir semua negara di dunia.

b.   Sistem yang kedua ialah bahwa apabila suatu konstitusi diubah, maka konstitusi yang asli tetap berlaku. Perubahan terhadap konstitusi tersebut merupakan amandemen dari konstitusi yang asli tadi. Dengan perkataan lain, amandemen tersebut merupakan atau menjadi bagian dari konstitusinya. Sistem ini dianut oleh Amerika Serikat.

 

Pendapat C.F. Strong

Empat macam prosedur perubahan konstitusi:

a.   Perubahan konstitusi yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan legislatif, akan tetap yang dilaksanakan menurut pembatasan-pembatasan tertentu. Perubahan ini terjadi melalui tiga macam kemungkinan.

1)   Pertama, untuk  mengubah konstitusi, sidang pemegang kekuasaan legislatif harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya sejumlah anggota tertentu (kuorum) yang ditentukan secara pasti.

2)   Kedua, untuk mengubah konstitusi maka lembaga perwakilan rakyat harus dibubarkan terlebih dahulu dan kemudian diselenggarakan pemilihan umum. Lembaga perwakilan rakyat harus diperbaharui inilah yang kemudian melaksanakan wewenangnya untuk mengubah konstitusi.

3)   Ketiga, adalah cara yang terjadi dan berlaku dalam sistem majelis dua kamar. Untuk mengubah konstitusi, kedua kamar lembaga perwakilan rakyat harus mengadakan sidang gabungan. Sidang gabungan inilah, dengan syarat-syarat seperti dalam cara pertama, yang berwenang mengubah konstitusi.

b.   Perubahan konstitusi yang dilakukan rakyat melalui suatu referendum. Apabila ada kehendak untuk mengubah kosntitusi maka lembaga negara yang diberi wewenang untuk itu mengajukan usul perubahan kepada rakyat melalui suatu referendum atau plebisit. Usul perubahan konstitusi  yang dimaksud disiapkan lebih dulu oleh badan yang diberi wewenang untuk itu. Dalam referendum atau plebisit ini rakyat menyampaikan pendapatnya dengan jalan menerima atau menolak usul perubahan yang telah disampaikan kepada mereka. Penentuan diterima atau ditolaknya suatu usul perubahan diatur dalam konstitusi.

c.   Perubahan konstitusi yang berlaku pada negara serikat yang dilakukan oleh sejumlah negara bagian. Perubahan konstitusi pada negara serikat harus dilakukan dengan persetujuan sebagian terbesar negara-negara tersebut. Hal ini dilakukan karena konstitusi  dalam negara serikat dianggap sebagai perjanjian antara negara-negara bagian. Usul perubahan konstitusi mungkin diajukan oleh negara serikat, dalam hal ini adalah lembaga perwakilannya, akan tetapi kata akhir berada pada negara-negara bagian. Disamping itu, usul perubahan dapat pula berasal dari negara-negara bagian.

 

d.   Perubahan  konstitusi yang dilakukan dalam suatu konvensi atau dilakukan oleh suatu lembaga negara khusus yang dibentuk hanya untuk keperluan perubahan. Cara ini dapat dijalankan baik pada Negara kesatuan ataupun negara serikat. Apabila  ada kehendak untuk mengubah konstitusi, maka sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dibentuklah suatu lembaga negara khusus yang tugas serta wewenangnya hanya mengubah konstitusi. Usul perubahan dapat berasal dari pemegang kekuasaan perundang-undangan dan dapat pula berasal dari pemegang kekuasaan perundang-undangan dan dapat pula berasal dari lembaga negara khusus tersebut. Apabila lembaga negara khusus dimaksud telah melaksanakan tugas serta wewenang sampai selesai,dengan sendirinya lembaga itu bubar.

 

Pendapat Hans Kelsen

Hans Kelsen mengatakan bahwa konstitusi asli dari suatu negara adalah karya pendiri negara tersebut. Dan ada beberapa cara perubahan konstitusi menurut Kelsen yaitu :

a.   Perubahan yang dilakukan di luar kompetensi organ legislatif biasa yang dilembagakan oleh konstitusi tersebut, dan dilimpahkan kepada sebuah konstituante, yaitu suatu organ khusus yang hanya kompeten untuk mengadakan perubahan-perubahan konstitusi.

b.   Dalam sebuah negara federal, suatu perubahan konstitusi bisa jadi harus disetujui  oleh dewan perwakilan rakyat dari sejumlah negara anggota tertentu.

 

Pendapat Miriam Budiardjo

Empat macam prosedur perubahan konstitusi, yaitu:

a.   Sidang badan legislatif ditambah beberapa syarat misalnya ketentuan kuorum dan jumlah minimum anggota badan legislatif untuk menerima perubahan.

b.   Referendum atau plebisit, contoh : Swiss dan Australia.

c.   Negara-negara bagian dalam suatu negara federal harus menyetujui, Contoh : Amerika Serikat.

d.   Musyawarah khusus (special convention), contoh: beberapa negara Amerika Latin.

 

8.   Keterkaitan antara dasar negara dengan konstitusi

Keterkaitan antara dasar negara dengan konstitusi nampak pada gagasan dasar, cita-cita dan tujuan negara yang tertuang dalam pembukaan UUD suatu negara. Dasar negara sebagai pedoman penyelenggaraan negara secara tertulis termuat dalam konstitusi suatu negara.

 

9.   Keterkaitan konstitusi dengan UUD

Konstitusi adalah hukum dasar tertulis dan tidak tertulis sedangkan UUD adalah hukum dasar tertulis. UUD memiliki sifat mengikat, oleh karenanya makin elastik sifatnya, aturan itu makin baik. Konstitusi menyangkut cara suatu pemerintahan diselenggarakan

 

10. Substansi Konstitusi di Indonesia (UUD 1945)

      UUD 1945 berisikan aturan-aturan pokok, sedangkan untuk menjalankan aturan- aturan poko dijabarkan dalam undang- undang yang lebih mudah membuat, merubah, dan mencabutnya.

      Aturan pelaksana UUD 1945 sebelumnya berdasarkan Tap No. XX/ MPRS/ 1966 diganti Tap No. III/ MPR/ 2000. Tap ini berakhir pada waktu berlakunya setelah berlaku UU No. 10 tahun 2004.

  1. Ketentuan dalam tap No XX/ MPRS/ 1966 yang termasuk sumber tertib hokum RI adalah

1)     Proklamasi 17 Agustus 1945

2)     Dekrit Presiden 5 Juli 1959

3)     UUD 1945

4)     Supersemar

Sedang tata ururtan perundangan menurut Tap No. XX/ MPRS/ 1966 meliputi:

1)     UUD 1945

2)     Ketetapan MPR

3)     UU/ Perpu

4)     Peraturan Pemerintah

5)     Keputusan Presiden

6)     Peraturan Pelaksana lainnya:

a)     Peraturan Menteri

b)    Instruksi Menteri

 

  1. D.   Makna Pembukaan UUD 1945
  2. 1.   Pokok Pikiran yang terdapat di dalam Pembukaan UUD 1945

Pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945, sebagai berikut:

  1. a.   Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.
  2. b.   Negara hendak mewujudkan keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.
  3. c.   Negara yang berkedaulatan berdasar atas kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawarata perwakilan.
  4. d.   Negara berdasar atas keTuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

Keempat pokok pikiran pembukaan UUD 1945 itu merupakan pancaran dari falsafah Negara Pancasila yang dijelmakan ke dalam pasal demi pasal UUD 1945.

 

  1. 2.   Kedudukan Pembukaan UUD 1945

Kedudukan pembukaan UUD 1945 adalah lebih tinggi dari batang tubuh UUD 1945 karena:

  1. Pembukaan UUD 1945 mengandung pokok pikiran yang merupakan cita- cita huku yang melandasi lahirnya hokum Negara baik tertulis maupun tidak tertulis.
  2. Pembukaan UUD 1945 merupakan pernyataan kemerdekaan secara terperinci, sehingga merubah pembukaan berarti membubarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia 17 Agustus 1945.
  3. Pembukaan UUD 1945 mengandung pokok- pokok kaidah Negara yang fundamental yaitu Pancasila.

Di dalam proses amandemen UUD 1945 sejak tahun 1999 sampai tahun 2002, MPR RI berkomitmen tidak akan mengubah pembukaan UUD 1945, hal ini dituangkan dalam lima kesepakatan dasar sebagai berikut:

  1. Tidak mengubah Pembukaan UUD 1945
  2. Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia
  3. Mempertegas system pemerintahan Presidensiil
  4. Penjelasan UUD 1945 ditiadakan serta hal- hal normative dalam penjelasan dimaksudkan ke dalam pasal- pasal (Indoneia adalah Negara berdasar hokum, yang tadinya ditulis dalam penjelasan sekarang dirumuskan dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945).
  5. Perubahan UUD 1945 dilakukan dengan cara addendum. Cara addendum artinya perubahan dilakukan dengan tetap mempertahankan naskah asli UUD 1945.

 

  1. 3.   Makna tiap Alenia yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945

Alinea pertama adalah suatu pengakuan hak azasi kebebasan atau kemerdekaan semua bangsa dari segala bentuk penjajahan dan penindasan oleh bangsa lain. Contoh jika Anda sedang berbicara dengan teman Anda berilah kesempatan kebebasan mereka untuk mengeluarkan pendapat jangan Anda memaksa kehendak.

Alinea kedua adalah pengakuan hak azasi sosial yang berupa keadilan dan pengakuan azasi ekonomi yang berupa kemakmuran dan kesejahteraan. Contoh lihatlah di lingkungan sekitar Anda tentang hubungan antara majikan atau tuan tanah atau pemilik kapal dengan nelayan atau pekerja.

Alinea ketiga adalah hak kodrat yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada semua bangsa. Contoh hak untuk memeluk agama, berbicara dan lain sebagainya.

Alinea keempat adalah memuat tujuan negara. Contoh pak polisi tidak boleh menangkap seseorang tanpa alasan yang jelas, pemerintah harus memajukan kesejahteraan umum dan juga kita hendaknya ikut mewujudkan ketertiban dunia dan lain sebagainya

 

 

 

  1. 4.   Makna Pembukaan UUD 1945 Dalam Perjuangan Bangsa Indonesia

a.   Pembukaan yang telah dirumuskan secara padat dan khidmat dalam empat alinea itu, setiap alinea kata-katanya mengandung arti dan makna yang sangat dalam, mempunyai nilai-nilai yang universal & lestari.

b.   Universal, krn mengandung nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa-bangsa beradab di seluruh muka bumi.

c.   Lestari, krn mampu menampung dinamika masyarakat, dan akan tetap menjadi landasan perjuangan bangsa dan negara selama bangsa Indonesia tetap setiap kepada Negara Proklamasi 17 Agustus 1945.

 

  1. 5.   Hubungan Proklamasi 17-8-1945, Pembukaan UUD 1945 dan UUD 1945

a.      Proklamasi dan Pembukaan UUD 1945

Bilamana Proklamasi 17-8-1945 sebagai Proclamation of Independence (Pengumuman Kemerdekaan), maka Pembukaan UUD 1945 sebagai Declaration of Independence (Pernyataan Kemerdekaan).

b.      Pembukaan UUD 1945 – UUD 1945

UUD 1945 (pasal-pasal), merupakan uraian secara sistematis dan terperinci dari Pembukaan UUD 1945.

Soal