Semester 2 Bab 2-Sistem Hukum dan Peradilan Internasional

BAB II

SISTEM HUKUM DAN PERADILAN INTERNASIONAL

 

Standar Kompetensi:

5.   Menganalisis sistem hukum dan peradilan internasional.

 

Kompetensi Dasar:

5.1     Mendeskripsikan sistem hukum dan peradilan internasional.

5.2     Menjelaskan penyebab timbulnya sengketa internasional dan cara penyelesaian oleh Mahkamah Internasional.

5.3     Menghargai putusan Mahkamah Internasional.

 

Nilai Budaya dan Karakter Bangsa

 

Religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, tanggung jawab, dan mandiri

 
 
 
 

 

Motivasi Belajar

 

Pada dasarnya yang dimaksud hukum internasional dalam pembahasan ini adalah hukum internasional publik, karena dalam penerapannya, hukum internasional terbagi menjadi dua, yaitu: hukum internasional publik dan hukum perdata internasional. Hukum internasional publik adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara, yang bukan bersifat perdata. Sedangkan hukum perdata internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintasi batas negara, dengan perkataan lain, hukum yang mengatur hubungan hukum perdata antara para pelaku hukum yang masing-masing tunduk pada hukum perdata yang berbeda. (Kusumaatmadja, 1999; 1).

 

 

A.   Sistem Hukum dan Peradilan Internasional

1.   Pengertian system hokum internasional

a.   Sistem hukum internasional

Kata “system” dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia mengandung arti susunan kesatuan-kesatuan yang masing-masing tidak berdiri sendiri-sendiri, tetapi berfungsi membentuk kesatuan secara keseluruhan. Pengertian system dalam penerapannya tidak seluruhnya berasal dari suatu disiplin ilmu yang mandiri, karena dapat pula berasal dari pengetahuan, seni, maupun kebiasaan seperti system mata pencaharian, system tarian, system perkawinan, system pemerintahan, system hokum, dan lain-lain.

Bertolak dari pengertian system yang telah dikemukakan di atas, yang dimaksud dengan system hokum internasional adalah satu kesatuan hokum yang berlaku untuk komunitas internasional (semua Negara di dunia) yang harus dipatuhi dan ditaati oleh setiap Negara. System hokum internasional juga merupakan aturan-aturan yang telah diciptakan bersama oleh Negara-negara anggota yang melintasi batas-batas Negara. Kepatuhan terhadap system hokum internasional tersebut adakalanya karena Negara tersebut terlibat langsung dalam proses pembuatan dan tidak sedikit juga yang tinggal meratifikasinya.

 

b.   Pengertian hokum internasional

Huge de Groot (Grotius) dalam bukunya “De Jure Belli ac pacis (Perihal Perang dan damai)”, mengemukakan bahwa hokum dan hubungan internasional didasarkan pada kemauan bebas dan persetujuan beberapa atau semua Negara. Ini ditujukan demi kepentingan bersama dari mereka yang menyatakan diri di dalamnya. Sedangkan Sam Suhaedi berpendapat bahwa hokum internasional merupakan himpunan aturan, norma, dan azas yang emngatur pergaulan hidup dalam masyarakat internaisonal.

Dalam pengertian umum, hokum internasional adalah bagian hokum yang mengatur aktivitas entitas berskala internasional. Pada awalnya, hokum internasional hanya diartikan sebagai perilaku dan hubungan antarnegara, namun dalam perkembangan pola hubungan internasional yang semakin kompleks, pengertian ini kemudian meluas, sehingga hokum internaisonal juga mengurusi struktur dan perilaku organisasi internaisonal, dan pada batas tertentu, perusahaan multinasional dan individu. Beberapa tokoh yang mengemukakan pengertian hokum internasional antara lain sebagai berikut.

1)   J. G. Starke

Hukum internasional adalah sekumpulan hokum (body of law) yang sebagain besar terdiri dari azas-azas dank arena itu biasanya ditaati dalam hubungan antarnegara.

2)   Wirjono Pradjodikoro

Hukum internasional adalah hokum yang mengatur perhubungan hokum antara berbagai bangsa di berbagai Negara.

3)   Mochtar Kusumaatmadja

Hukum internasional adalah keseluruhan kaidah dan azas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas Negara, antara lain sebagai berikut.

a)   Negara dan Negara.

b)   Negara dan subjek hokum lain bukan Negara atau subjek hokum bukan Negara satu sama lain.

 

2.   Konsep dasar hokum internasional

Hukum internasional mencakup Hukum Perdata Internasional dan Hukum Publik Internasional.

a.   Hukum Perdata Internasional ialah hokum yang mengatur hubungan hokum antara warga Negara sesuatu Negara dengan warga Negara dari Negara lain dalam hubungan internasional.

b.   Hukum Publik Internasional (Hukum antar Negara) adalah hokum yang mengatur hubungan antara Negara yangs atu denagn Negara-negara yang lain dalam hubungan internasional.

3.   Asas-asas hukum internasional

Asas-asas hokum internasional antara lain sebagai berikut.

a.   Asas territorial, yaitu asas tang didasarkan pada kekuasaan Negara atas daerahnya.

b.   Asas kebangsaan, yaitu asas yang didasarkan pada kekuasaan Negara untuk warga negaranya.

c.   Azas kepentingan umum, yaitu asas yang didasarkan pada wewenang Negara untuk melindungi dan mengatur kepentingan dalam kehidupan bermasyarakat.

d.   Pacta Sunt Servanda, yaitu setiap perjanjian yang telah dibuat harus itaati oleh pihak-pihak yang mengadakannya.

e.   Egality Rights, adalah asas bahwa pihak yang mengadakan hubungan berkedudukan sama.

f.    Reciprositas, adalah tindakan suatu Negara terhadap Negara lain dapat dibalas setimpoal, baik tindakan yang bersifat negative maupun positif.

g.   Courtesy, yaitu saling menghormati dan menjaga kehormatan Negara.

h.   Rebus sig stantibus, yaitu asas yang dapat digunakan terhadap perubahan yang mendasar atau fundamental dalam keadaan yang bertalian denagn perjanjian tersebut.

 

4.   Sumber-sumber hukum internasional

Berdasarkan pendapat Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H, dalam buku “Hukum Internasional Humaniter”, sumber hokum internasional meliputi symber hokum dalam arti material dan sumber hokum dalam arti formal.

a.   Sumber hokum dalam arti material

Sumber hokum dalam arti material adalah sumber hokum yang membalas dasar berlakunya hokum suatu Negara. Dalam arti material, hokum internasional tidak dapat dipaksakan seperti hokum nasional, karena masyarakat internasional bukanlah suatu Negara dunia yang memiliki badan kekuasaan atau pemerintahan tertentu seperti halnya sebuah Negara (Budiyanto, 2007 : 153).

b.   Sumber hokum dalam arti formal

Sumber hokum dalam arti formal adalah sumber dari mana kita mendapatkan atau menemukan ketentuan-ketentuan hokum internasional. Dalam arti formal, hokum internasional merupakan sumber hokum yang digunakan oleh Mahkamah Internasional dalam memutuskan masalah-masalah  hubungan internasional. Menurut Brierly, sumber hokum internasional dalam arti formal merupakan sumber hokum paling utama dan memiliki otoritas tertinggi dan otentik yang dapat dipergunakan oleh Mahkamah Internasional dalam memutuskan suatu sengketa internasional. Berdasarkan Pasal 38 Ayat (1) Piagam mahkamah Internasional Permanen tertanggal 16 Desember 1920, sumber-sumber yang digunakan oleh Mahkamah Internasional dalam memutuskan masalah-masalah hubungan internasional antara lain sebagai berikut.

1)   Perjanjian internasional

Menurut Konvensi Wina (1969) perjanjian internasional merupakan sumber hokum internasional positif dan mengatur masalah-masalah bersama yang penting dalam hubungan antarnegara (L.S. Ongiriwalu dan kawan-kawan, 1991 : 76).

2)   Kebiasaan internasional, terbukti dalam praktik umum dan diterima sebagai hokum.

Kebiasaan merupakan adat-istiadat yang telah memiliki kekuatan hokum, pelanggaran terhadapnya dikenai sanksi. Kaidah-kaidah tersebut berasal dari adat istiadat atau praktik-praktik tertentu dalam hubungan antarbangsa yang dikembangkan dalam bidang antara lain sebagai berikut.

a)   Hubungan diplomatic antarnegara.

b)   Praktik-praktik organisasi internasional.

c)   Perundang-undangan Negara, keputusan-keputusan pengadilan nasional, praktik-praktik militer dan adminsitrasi Negara.

3)   Asas-asas hokum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradap

Asas-asas hokum umum (general principles of law) adalah asas-asas hokum modern yang mendasari system hokum modern. System hokum modern adalah system hokum positif yang didasarkan atas asas-asas dan lembaga-lembaga hokum Negara barat yang untuk sebagian besar didasarkan atas asas-asas dan lembaga-lembaga hokum Romawi.

4)   Keputusan-keputusan hakim dan ajaran-ajaran para ahli hokum internasional dari berbagai Negara sebagai alat tambahan untuk menentukan hokum.

5)   Karya-karya para ahli hokum terkemuka

Karya para ahli hokum terkemuka merupakan salah satu sumber hokum internasional mengingat karya tersebut sering kali dijadikan landasan dasar pertimbangan bagi praktik hokum internasional.

6)   Keputusan-keputusan organisasi internasional

Keputusan lembaga-lembaga internaisonal pada dasarnya mengikat seluruh Negara tanpa kecuali, mengingat tujuan keputusan tersebut mengatur kepentingan bangsa-bangsa di dunia.

 

5.   Subjek-subjek hokum internasional

Pengertian subjek-subjek hokum internasional adalah pihak-pihak yang ikut serta dalam pergaulan internasional, yang tunduk pada hokum internasional yang merupakan, yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dalam hubungan internasional. Subjek-subjek hokum internasional, yaitu sebagai berikut.

a.   Negara

Negara adalah subjek hokum internasional yang bersifat klasik karena hokum internasional diartikan sama dengan hokum antarnegara.

b.   Tahta suci (Vatican)

      Tahta suci adalah subjek hokum internasional selain Negara.tahta suci termasuk subjek hokum internasional karena memiliki perwakilan diplomatic di Negara lain yang kedudukannya sama dengan wakil-wakil diplomat Negara-negara lain. Tahta suci didirikan atas dasar perjanjian antara Italia dan Tahta suci pada tanggal 11 Februari 1929 yang memutuskan didirikannya Negara Vatican di Roma.

c.   Organisasi internasional

Organisasi internasional sebagi subjek hokum internasional karena memiliki hak dan kewajiban atau memiliki kewenangan hokum (legal capacity) yang telah ditegaskan dalam konvensi internasional.

d.   Manusia pribadi

Kedudukan manusia pribadi sebagai subjek hokum internasional dinyatakan dalam Perjanjian Perdamaian Versailles tahun 1919 yang mengakhiri Perang Dunia I antara Jerman dengan Inggris dan Perancis. Menurut Perjanjian Perdamaian Versailles tahun 1919, orang perorangan dapat mengajukan perkara ke Mahkamah Arbitrase Internasional misalnya penuntutan terhadap bekas para pemimpin Jerman dan Jepang yang telah melakukan perbuatan yang termasuk ekjahatan terhadap perdamaian, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan sebagai penjahat perang.

e.   Palang Merah Internasional

Latar belakang didirikannya Palang Merah Internasional, yaitu banyaknya korban perang pada tanggal 24 Juni 1859 di Kota Solferino Italia Utara, antara pasukan Perancis dan Italia yang tidak mendapat pertolongan. Peristiwa tersebut diketahui oleh seorang warga Negara Swiss, Henry Dunant yang pada saat itu melakukan perjalanan untuk menemui Kaisar Perancis Napoleon III. Berdasarkan pengalamannya Henry Dunant mencetuskan dua gagasan, yaitu sebagai berikut.

1)   Membentuk organisasi kemanusiaan internasional, yang dapat dipertsiapkan pendiriannya pada masa damai untuk menolong para prajurit yang cedera di medan perang.

2)   Mengadakan perjanjian internasional guna melindungi prajurit yang cedera di medan perang serta perlindungan sukarelawan dan organisasi tersebut pada waktu memberikan pertolongan pada saat perang.

Pada tahun 1863 gagasan Henry Dunant didukung oleh empat warga kota Jenewa dengan mendirikan “Komite Internasional untuk bantuan para tentara yang cedera”, yang sekarang disebut Komite Internasional Palng Merah atau International Committee of the Red Cross (ICRC).

f.    Pemberontakan dan pihak dalam Sengketa (Belligrent)

Pemberontakan dan pihak dalam sengketa dikategorikan sebagai subjek hokum internasional karena memiliki hak yang sama untuk melakukan hal-hal sebagai berikut.

1)   Menentukan nasibnya sendiri.

2)   Bebas memilih system ekonomi, social, dan politik sendiri.

3)   Menguasai sumber kekayaan alam di wilayahnya.

 

6.   Lembaga peradilan internasional

Peradilan internasional dilaksanakan oleh Mahkamah Internasional yang merupakan salah satu organisasi perlengkapan PBB yang berkedudukan di Den Haag (Belanda). Para anggotanya terdiri atas ahli hokum terkemuka, yakni 15 orang hakim yang dipilih dari 15 negara berdasarkan kecakapannya dalam hokum. Masa jabatan mereka 9 (sembilan) tahun, sedangkan tugasnya antara lain selain memberi nasehat tentang persoalan hokum kepada Majelis Umum dan Dewan Keamanan, juga memeriksa perselisihan atau sengketa antara Negara-negara anggota PBB yang diserahkan kepada mahkamah Internasional.

Mahkamah Internasional dalam mengadili suatu perkara berpedoman pada perjanjian-perjanjian internasional (traktat-traktat dan kebiasaan-kebiasan internasional) sebagai sumber-sumber hokum. Keputusan Mahkamah Internasional, merupakan keputusan terakhir walaupun dapat diminta banding. Di samping pengadilan Mahkamah Internasional, terdapat juga pengadilan arbitrase internasional. Arbitrase internasional hanya untuk perselisihan hokum, dan keputusan para arbitret tidak perlu berdasarkan peraturan hokum.

Dalam hokum internasional dikenal juga istilah adjudication, yaitu suatu teknik hokum untuk menyelesaikan persengketaan internasional dengan menyerahkan putusan kepada lembaga peradilan. Ajudikasi berbeda dengan arbitrase, karena ajudikasi mencakup proses kelembagaan yang dilakuakn oleh lembaga peradilan tetap, sementara arbitrasi dilakukan melalui prosedur ad hoc. Lembaga peradilan internasional pertama yang berkaitan dengan ajudikasi adalah Permanent Cour of International Justice (PCJI) yang berfungsi sebagai bagian dari system  mulai tahun 1920 hingga 1946. PCJI dilanjutkan dengan kehadiran International Court of Justice (ICJ), suatu organ pokok PBB).

 

 

B.   Penyebab Timbulnya Sengketa Internasional dan Cara Penyelesaian oleh Mahkamah Internasional

1.   Pengertian sengketa internasional

Sengketa internasional adalah sengketa atau perselisihan yang terjadi antarnegara baik yang berupa masalah wilayah, warga Negara, hak asasi manusia, maupun masalah yang bersifat pelik, yaitu terorisme. Dalam mengatasi perselisihan atau sengketa antarbangsa, keberadaan hokum internasional dapat berperan untuk mengatur batas negara, mengatur hubungan diplomasi, membuat, melaksanakan, dan menghapus traktat. Selain itu mengatur masalah kepentingan bersama dalam bidang ekonomi, social, budaya, hokum, dan hankam.

Selain hokum internasional, peran hokum damai pun tidak dapat diabaikan. Hokum damai mengatur cara memecahkan perselisihan dengan jalan damai, seperti perundingan diplomatic dan mediasi dengan meminta pihak ketiga menjadi perantara atau penengah dalam menyelesaikan sengketa internasional yang terjadi. Factor-faktor penyebab timbulnya sengketa internasional sangat kompleks.

 

2.   Sebab-sebab sengketa internasional

Timbulnya konflik internasional bermula dari konflik yang terjadi antarbangsa atau antarnegara, baik disebabkan oleh sengketa antarnegara maupun sengketa regional (regional disputes). Dari kondisi yang demikian, melahirkan sengketa yang berskala internasional yang pada akhirnya menyebabkan berbagai persoalan internasional, berupa kejahatan HAM berat, kemelaratan dan kemiskinan, kelaparan, hancurnya tatanan budaya suatu bangsa, musnahnya suatu kaum, system politik dan budaya, serta ekonomi suatu bangsa.

Penyebab timbulnya sengketa internasional dalam sejarah umat manusia, antara lain karena factor-faktor sebagai berikut.

a.   Sengketa antarbangsa yang disebabkan oleh kepentingan ideology, politik, social, ekonomi, dan militer. Misalnya, terjadinya perang dingin (cold war) antara Uni Soviet dengan AS dan konflik Israel-Palestina.

b.   Sengketa antarnegara karena klaim tentang batas wilayah. Misalnya, konflik Irak-Kuwait yang melahirkan Perang Teluk I dan II.

c.   Sengketa antarnegara karena klaim atas kepemilikan sebuah pulau. Misalnya, konflik Jepang-Rusia atas Kepulauan Kuril, konflik Turki-Yunani atas Kepulauan Siprus, atau Indonesia-Malaysia atas Kepulauan Sipadan-Ligitan dan Kepulauan Ambalat.

d.   Sengketa antarbangsa karena klaim terjadinya pelanggaran internasional, tentang kepemilikan senjata nuklir, kimia atau biologi yang dianggap mengancam keamanan internasional. Misalnya, kasus Perang Irak-AS pada April 2004 atau kasus Nuklir Iran.

e.   Sengketa antarnegara karena kepemilikan wilayah yang dianggap strategis. Misalnya, konflik India-Pakistan tentang wilayah Kasmir.

f.    Perpecahan suatu bangsa karena kepentingan politik, ekonomi, social, dan militer yang menghancurkan keutuhan suatu bangsa. Misalnya, pecahnya Negara Uni Soviet dan Yugoslavia yang melahirkan Negara-negara baru.

 

3.   Cara menyelesaikan masalah-masalah (sengketa) internasional

Umumnya, metode-metode penyelesaian sengketa internasional yang dilakukan oleh Mahkamah Internasional digolongkan dalam dua kategori, antara lain sebagai berikut.

a.   Cara damai

Cara-cara penyelesaian damai, yaitu apabila para pihak telah dapat menyepakati untuk menemukan suatu solusi yang bersahabat. Metode-metode penyelesaian sengketa internasional secara damai antara lain sebagai berikut.

1)   Arbitrasi (Arbitration)

Arbitrasi adalah cara penyelesaian persengketaan lewat seorang wasit atau lebih yang diplih dan disetujui oleh pihak-pihak yang bersengketa. Persoalannya diserahkan kepada wasit-wasit (arbitrarors) itu untuk mendapatkan keputusannya. Keputusan itu mengikat semua pihak yang bersengketa. Jadi, keputusan wasit-wasit itu mempunyai kekuatan hokum bagi pihak-pihak yang bersengketa, meskipun diambilnya tidak oleh suatu penmgadilan internasional.

Arbitrasi merupakan suatu instuisi yang sudah cukup tua, tetapi sejarah arbitrasi modern yang diakui adalah sejak Jay Treaty 1974 antara Amerika Serikat dan Inggris yang mengatur pembentukan tiga “Joint Mixed Commissions” untuk menyelesaikan perselisihan tertentu yang tidak dapat diselesaikan selama perundingan traktat tersebut.

2)   Penyelesaian yudisial (judicial settlement)

Penyelesaian yudisial adalah penyelesaian yang dilakukan oleh Mahkamah Pengadilan Internasional (International Court of Justice).

3)   Negoisasi, jasa-jasa baik (good offices)

Negoisasi atau perundingan adalah usaha Negara-negara yang bersengketa untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat sebelum menempuh jalan lain.

Jasa-jasa baik adalah bantuan oleh pihak ketiga baik yang diminta oleh pihak yang bersengketa atau atas kemauan pihak ketiga sendiri dalam menyelesaikan sengketa antara dua Negara. Maksud jasa-jasa baik adalah untuk mendapatkan pihak-pihak yang bersengketa satu sama lain supaya mereka dapat menyelesaikan persengketaannya secara damai. Contoh jasa-jasa baik adalah pembentukan Komite Tiga Negara (Belgia, Australia, dan Amerika Serikat) oleh Dewan Keamanan PBB dalam penyelesaian secara damai Indonesia dengan Belanda.

Antara jasa-jasa baik dan mediasi sebetulnya tidak banyak bedanya. Kedua cara itu bermaksud untuk mendekatkan pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketanya secara damai. Bedanya ialah bahwa pihak ketiga yang memberikan jasa-jasa baik berusaha terhadap pihak masing-masing supaya mau berunding, sedangkan pihak ketiga yang memberikan perantaraan langsung kepada pihak-pihak yang bersengketa dengan menyodorkan usul untuk menyelesaikan persengketaan mereka secara damai. Menurut hokum internasional, jasa-jasa baik dan perantara hanya diakui mempunyai sifat memberi nasehat atau pertimbangan tidak mempunyai kekuatan yang mengikat (binding force) (C.S.T. Kansil, 1996 : 207).

Konsoliasi adalah suatu cara penyelesaian persengketaan dengan menyerahkannya kepada suatu panitia yang ditugaskan untuk mencari fakta-fakta yang emnyebabkan persengketaan itu timbul. Panitia ini dibentuk oleh pihak-pihak yang bersengketa dan diberikan hak untuk mengadakan hearing dengan masing-masing pihak. Setelah fakta-fakta dikumpulkan oleh panitian tersebut, maka dilaporkan kepada kedua belah pihak, namun laporannya tidak mempunyai kekuatan mengikat. Komisi konsiliasidiatur dalam The hague 1899 dan 1907, traktat yang dirundingkan Amerika Serikat tahun 1913 dan di tahun-tahun berikutnya, yang dikenal dengan “Traktat Bryan, Traktat Brisel, 17 Maret 1948, dan Traktat Bogota, 1948.

4)   Penyelidikan (Inguiry)

Penyelidikan adalah cara penyelesaian sengketa yang dilakukan komisi konsiliasi melalui pengumpulan fakta yang emngakibatkan sengket.

5)   Penyelesaian di bawah naungan organisasi PBB

Penyelesaian di bawah naungan organisasi PBB adalah penyelesaian oleh Dewan Keamanan PBB dan Mahkamah Internasional. Penyelesaian di bawah naungan organisasi PBB telah dilakukan oleh Indonesia dan Malaysia mengenai Pulau Ligitan dan Sipadan. Berdasarkan keputusan Mahkamah Internasional kedua Pulau tersebut menjadi milik Malaysia.

 

b.   Cara paksa atau kekerasan

Cara-cara penyelesaian sengketa internasional dengan kekerasan adalah suatu yang ditempuh bila cara-cara penyelesaian sengketa internasional denagn damai tidak berhasil. Cara penyelesaian melalui kekerasan antara lain sebagai berikut.

1)   Perang dan tindakan bersenjata non perang

Tujuan umum perang adalah untuk menaklukkan Negara lawan dan untuk membebankan syarat-syarat penyelesaian, sehingga Negara  yang ditaklukkan itu tidak memiliki alternative lain selain mematuhinya.

2)   Retorsi

Retorsi adalah istilah teknis untuk pembalasan dendam oleh suatu Negara terhadap suatu engara karena diperlakukan oleh tindakan-tindakan yang tidak pantas atau tidak patut di Negara tersebut. Contoh tindakan balas dendam, yaitu merenggangnya hubungan diplomatic, pencabutan privilege-privelege diplomatic, atau penarikan diri dari konsesi-konsesi fiscal dan bea.

3)   Tindakan-tindakan pembalasan (Reprasial)

Tindakan pembalasan adalah metode-metode yang dipakai oleh Negara-negara untuk mengupayakan diperolehnya ganti rugi dari negara lain yang melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya pembalasan. Contoh tindakan pembalasan pada masa lalu, yaitu penyitaan barang-barang atau penahanan orang-orang dan pada masa sekarang adalah pemaksaan terhadap Negara lain yang telah melakukan tindakan illegal.

4)   Blokade secara damai

Blokade secara damai dilakukan dengan maksud untuk memaksa Negara yang pelabuhannya diblokade agar menaati permintaan ganti kerugian yang diderita oleh negara yang memblokade. Blockade secara damai untuk pertama kali dilakukan pada tahun 1872.

5)   Intervensi

Intervensi adalah campur tangan suatu Negara terhadap urusan dalam negeri atau luar negeri dari Negara lain. Contoh politik intervensi adalah Doktrin Monroe dari Amaerika Serikat yang disampaikan oleh Presiden Monroe kepada kongres tahun 1823.

 

 

C.   Putusan Mahkamah Internasional

1.   Pengertian Mahkamah Internasional

Mahkamah Internasional (International Courf of Justice) adalah salah satu dari organ di bawah PBB. Mahkamah Internasional dapat dikatakan sebagai organ hokum dari PBB. Hal ini karena, tugas Mahkamah Internasional berkaitan dengan penyelesaian secara hokum suatu perkara. Mahkamah Internasional pada dasarnya adalah suatu pengadilan internasional. Tugas Mahkamah Internasional, antara lain sebagai berikut.

a.   Memeriksa perselisihan atau sengketa antarnegara-negara anggota PBB yang diserahkan putusannya kepada Mahkamah Internasional.

b.   Memberi pendapat kepada Majelis Umum tentang penyelesaian sengeketa antanegara anggota PBB.

c.   Menganjurkan kepada Dewan Keamanan untuk bertindak terhadap salah satu pihak yang tidak menaati keputusan Mahkamah Internasional.

d.   Memberi nasehat hokum kepada Majelis Umum dan Dewan Keamanan.

 

Kewenangan Mahkamah Internasional, antara lain sebagai berikut.

a.   Menyelesaikan sengketa (contentions case), yaitu menyelesaikan sengketa antarnegara yang berdasar permohonan.

b.   Memberikan nasehat (advisory opinion), yaitu pendapat lain sebagai berikut. Dalam memecahkan masalah hokum yang diajukan oleh badan yang memohon.

 

Mahkamah Internasional adalah peradilan untuk Negara. Artinya, pihak yang boleh berperkara dalam Mahkamah Internasional adalah negara. Perseorangan, badan hokum, serta organisasi internasional pada umumnya tidak berhak menjadi pihak menjadi pihak untuk berperkaran di Mahkamah Internasional.

Dengan demikian, Negara yang terlibat sengketa dengan Negara lain dapat mengajukan penyelesaiannya melalui Mahkamah Internasional. Pada umumnya, Negara-negara jarang menempuh cara penyelesaian melalui Mahkamah Internasional dikarenakan hal-hal sebagai berikut.

a.   Proses ini hanya ditempuh sebagai jalan terakhir, hanya apabila penyelesaian lain mengalami kemacetan.

b.   Proses ini memakan waktu lama dan biaya yang cukup mahal.

c.   Proses ini dipergunakan hanyauntuk sengketa internasional yang besar.

d.   Mahkamah Internasional tidak memiliki juridiksi yang wajib.

 

2.   Mekanisme Kerja Mahkamah Internasional

Mekanisme Pengadilan Internasional dapat ditempuh dalam 2 (dua) macam yurisdiksi internasional, yaitu sebagai berikut.

a.   Yuridiksi wajib

Yuridiksi wajib, artinya Pengadilan Internasional tidak dapat mengadili perselisihan internaisonal (contention case), tanpa persetujuan Negara-negara yang bersngkutan. Menurut Statuta Mahkamah Internasional Pasal 36 ayat (1), pengadilan Internasional memiliki yurisdiksi terhadap semua perkara yang diajukan oleh pihak yang berperkara. Prosedur dan mekanisme pengajuan perkara biasanya dengan memberitahukan suatu perjanjian bilateral yang disebut kompromis. Dalam ketentuan tersebut, juga ditegaskan bahwa penyerahan masalah secara sepihak tanpa didahului oleh perjanjian khusus, maka dianggap cukup apabila pihak-pihak yang lain dalam sengketa tersebut menyetujuinya. Pengadilan internasional diberi wewenang untuk memperoleh atau meminta informasi dari organisasi-organisasi internasional yang ada kaitannya dengan perkara-perkara tersebut.

Terdapat dua alasan mengapa Pengadilan Internasional memiliki yiridiksi wajib, yaitu sebagai berikut.

1)   Pihak yang bersengketa terikat oleh traktat atau konvensi yang mereka sepakati, yaitu pengadilan internasional akan memiliki yuridiksi terhadap kategori-kategori sengketa-sengketa tertentu.

2)   Pihak yang bersengketa terikat oleh deklarasi yang dibuat menurut ketentuan pilihan atau klausal opsional (option clause).

 

Yurisdiksi Mahkamah Internasional menyelesaikan setiap sengketa hokum dengan menggunakan bahasa Inggris dan Perancis, yaitu mengenai hal-hal sebagai berikut.

1)   Penafsiran suatu perjanjian.

2)   Setiap persoalan hokum internasional.

3)   Adanya suatu fakta yang apabila telah nyata akan menimbulkan suatu pelanggaran terhadap suatu kewajiban internasional.

4)   Sifat atau besarnya penggantian yang harus dilaksanakan karena pelanggaran dari suatu kewajiban internasional.

 

b.   Nasehat (advisory opinion)

Berdasarkan Piagam PBB Pasal 96 Ayat (2), badan-badan lain dari PBB dan badan-badan khusus dapat meminta opini-opini nasehat dari mahkamah Internasional mengenai soal-soal hokum yang timbul dalam menjalankan kegiatannya.

Mekanisme persoalan hokum yang dimintakan pendapat yang bersifat nasehat kepada Mahkamah Internasional berdasarkan Pasal 65 sampai 68 Statuta Mahkamah Internasional, yaitu sebagai berikut.

1)   Diajukan kepada Mahkamah Internasional dengan permohonan tertulis yang berisikan suatu pernyataan yang sebebanrnya, mengenai persoalan yang dimintakan pendapatnya, dan disertai dokumen yang dapat memberikan kejelasan atas perkara yang dimaksud tersebut.

2)   Panitera dengan segera memberitahukan adanya permohonan pendapat yang bersifat nasehat kepada semua pihak yang berhak hadir di muka Mahkamah Internasional.

3)   Mahkamah Internasional melalui panitera akan memanggil pihak-pihak yang dimintakan pendapatnya untuk meminta keterangan.

4)   Mahkamah Internasional kemudian menyampaiakn pendapat yang bersifat nasehat dalam siding terbuka setelah diberitahukan kepada Sekretariat PBB, wakil anggota PBB, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan langsung.

Semua nasehat dari Mahkamah Internasional diupayakan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa internasional yang dilakukan sedini mungkin dengan cara yang seadil-adilnya bagi para pihak yang terlibat perselisihan atau sengketa.

 

3.   Keputusan Mahkamah Internasional

Mahkamah Internasional memutuskan masalah berdasar hokum. Keputusan dapat dilakukan berdasar kepantasan dan kebaikan apabila disetujui oleh Negara yang bersengketa. Keputusan Mahkamah Internasional berdasar keputusan suara mayoritas hakim. Apabila jumlah suara sama, maka keputusan ditentukan oleh Presiden Mahkamah Internasional. Keputusan Mahkamah Internasional bersifat mengikat, final, dan tanpa banding. Keputusan Mahkamah Internasional mengikat para pihak yang bersengketa hanya untuk perkara yang disengketakan.

Keputusan mahkamah terdiri dari tiga bagian. Bagian pertama berisikan komposisi mahkamah, informasi mengenai pihak-pihak yang bersengketa, serta wakil-wakilnya, analisis mengenai fakta-fakta, dan argumentasi hokum pihak-pihak yang bersengketa. Bagian kedua berisikan penjelasan mengenai motivasi mahkamah.

Pemberian motivasi keputusan mahkamah merupakan suatu keharusan, karena penyelesaian yurisdiksional sering merupakan salah satu unsure dari penyelesaian yang lebih luas dari sengketa dank arena itu, perlu dijaga sensibilitas pihak-pihak yang bersengketa. Bagian ketiga berisi dispositif. Dispositif berisikan keputusan mahkamah yang mengikat Negara-negara yang bersengketa.

Seperti halnya praktik peradilan intern Negara-negara Anglo-Saxon, pernyataan pendapat yang terpisahj diperbolehkan. Maksud pendapat terpisah, yaitu jika suatu keputusan tidak mewakili seluruh  atau hanya sebagian dari pendapat bulat para hakim, hakim-hakim yang lain berhak memberikan pendapat secara terpisah (Pasal 57 Statuta). Jadi, pendapat terpisah ini disebut dissenting Opinion (pendapat seorang hakim yang tidak menyetujui suatu keputusan dan menyatakan keberatan terhadap motif-motif yang diberikan dalam keputusan tersebut). Dengan kata lain, pendapat terpisah adalah pendapat hakim yang tidak setuju dengan keputusan yang diambil oleh kebanyakan hakim. Pengaturan resmi pendapat terpisah akan melemahkan kekuatan keputusan mahkamah, walaupun di lain pihak akan menyebabkan hakim-hakim mayoritas berhati-hati dalam memberikan motif keputusan mereka.

Pasal 13 Pakta Liga Bangsa-bangsa telah menegaskan jika suatu keputusan peradilan tidak dilaksanakan, dewan dapat mengusulkan tindakan-tindakan yang akan menjamin pelaksanaan keputusan tersebut. Selain itu, Piagam PBB dalam Pasal 94 menjelaskan hal-hal sebagai berikut.

a.   Tiap-tiap Negara anggota PBB harus melaksanakan keputusan mahkamah internaisonal dalam sengketa.

b.   Jika Negara yang bersengketa tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban yang dibebankan oleh mahkamah kepadanya, Negara pihak lain dapat mengajukan persoalannya kepada Dewan Keamanan. Kalau perlu, dapat membuat rekomendasi-rekomendasi atau memutuskan tindakan-tindakan yang akan diambil supaya keputusan tersebut dilaksanakan.

Soal