Semester 2 Bab 2-Organisasi Pemerintahan Tingkat Pusat

BAB 2 ORGANISASI PEMERINTAHAN TINGKAT PUSAT

Standar Kompetensi :

3. Mengenal sistem pemerintahan tingkat pusat

Kompetensi Dasar :

3.2 Menyebutkan organisasi pemerintahan tingkat pusat, seperti Presiden, Wakil Presiden, dan para menteri

Indikator : Setelah mempelajari bab ini kamu diharapkan dapat:

1. Menyebutkan organisasi pemerintahan tingkat pusat, seperti Presiden, Wakil Presiden, dan para menteri

 

RINGKASAN MATERI

Organisasi pemerintahan di tingkat pusat adalah lembaga-lembaga negara yang duduk dalam pemerintah pusat yaitu presiden dan wakil presiden serta para menteri. Agar mudah dalam memahami pengertian organisasi pemerintah pusat, terlebih dahulu kita pahami pengertian tentang organisasi dan pemerintah pusat. Pengertian organisasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kesatuan yang terdiri atas bagian-bagian atau beberapa orang dalam perkumpulan untuk tujuan tertentu. Dapat juga diartikan sebagai kelompok kerja sama antara orang-orang yang diadakan untuk mencapai tujuan bersama. Adapun pemerintah pusat adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari presiden beserta para menterinya.

Berdasarkan pengertian organisasi dan pemerintah pusat tersebut dapat kita simpulkan pengertian organisasi pemerintah pusat seperti berikut. Organisasi pemerintah pusat adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas presiden, wakil presiden, dan para menteri bersama-sama dengan lembaga-lembaga penyelenggara pemerintahan negara yang lain. Lembaga-lembaga penyelenggara pemerintahan negara lain yang dimaksud adalah aparatur pemerintah seperti lembaga pemerintahan nondepartemen dan pejabat setingkat menteri.

Organisasi pemerintahan tingkat pusat ini sering disebut sebagai pemerintah pusat yang kewenangannya mencakup berbagai bidang seperti:

1. politik luar negeri

2. pertahanan dan keamanan

3. peradilan

4. moneter dan fiskal

5. agama, serta

6. kewenangan lainnya.

 

Contoh kewenangan lain dari organisasi pemerintahan tingkat pusat seperti berikut :

1. Kebijakan tentang perencanaan nasional pengendalian pembangunan nasional secara makro.

2. Pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi tinggi strategis.

3. Konservasi dan standardisasi nasional.

Berdasarkan pengertian tentang organisasi pemerintahan tingkat pusat tersebut, secara sederhana kita dapat menggambarkan struktur organisasi pemerintahan pusat dalam bentuk bagan seperti berikut ini. Silakan kamu cermati!

Gbr. Struktur Organisasi Pemerintah Pusat

Pemerintah tingkat pusat adalah pemerintahan yang dikepalai oleh seorang presiden dibantu seorang wakil presiden dan para menteri.

1. Presiden

              

 

    

Calon seorang presiden dan wakil presiden harus warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara jasmani dan rohani untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai presiden dan wakil presiden.

Sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan presiden memiliki kekuasaan antara lain:

a. Kekuasaan legislatif

Kekuasaan presiden dalam bidang legislatif adalah bekerja sama dengan DPR untuk membuat undang undang dan menetapkan APBN.

b. Kekuasaan eksekutif

Kekuasaan presiden dalam bidang eksekutif adalah seperti apa yang tercantum dalam UUD 1945 Pasal 4 Ayat 1, yaitu memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD.

c. Kekuasaan sebagai kepala Negara Presiden sebagai kepala negara mempunyai tugas pokok yang diatur dalam UUD 1945 antara lain:

1) Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara.

2) Presiden mengangkat duta dan konsul.

 

3) Presiden menerima penempatan duta negara lain.

4) Presiden menyatakan keadaan bahaya, syarat-syarat, dan akibatnya ditetapkan dengan undang-undang.

5) Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain.

6) Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memerhatikan pertimbangan DPR.

7) Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memerhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.

8) Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberi nasihat dan pertimbangan kepada presiden.

9) Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan lain yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Dari beberapa kekuasaan presiden sebagai kepala negara tersebut, ada beberapa wewenang presiden dalam bidang yudikatif sebagai berikut :

a) Memberi grasi, yaitu ampunan yang diberikan kepada orang yang telah dijatuhi hukuman atas pertimbangan Mahkamah Agung.

b) Memberi amnesti, yaitu pengampunan atau penghapusan hukuman pada seseorang atau sekelompok orang yang telah melakukan tindak pidana atas pertimbangan DPR.

c) Memberi abolisi, yaitu penghapusan atau peniadaan pidana atas pertimbangan DPR.

d) Memberi rehabilitasi, yaitu pemulihan nama baik pada seseorang atau sekelompok orang atas pertimbangan Mahkamah Agung.

Usul pemberhentian presiden atau wakil presiden dapat diajukan oleh DPR. Apabila DPR berpendapat bahwa presiden atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden. DPR dapat mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi.

Dalam hal terjadi kekosongan wakil presiden, presiden mengajukan 2 calon wakil presiden kepada MPR. Selambat-lambatnya, dalam waktu 60 hari MPR menyelenggarakan sidang MPR untuk memilih wakil presiden.

2. Wakil Presiden

Wakil presiden adalah pembantu presiden. Pencalonan dan pemilihan wakil presiden berpasangan dengan presiden. Masa jabatan wakil presiden selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.

Syarat-syarat agar seseorang dapat diangkat menjadi wakil presiden adalah:

a. Warga Negara Indonesia,

b. telah berusia 40 tahun

c. bukan orang yang sedang dicabut hak pilihnya dalam pemilihan umum,

d. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,

e. berwibawa, jujur, cakap, dan adil,

f. tidak terganggu jiwa/ingatannya.

Presiden dan wakil presiden dalam menjalankan tugasnya senantiasa bekerja sama dan berkoordinasi sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam UUD 1945 disebutkan tugas wakil presiden, yaitu:

a. Membantu presiden melakukan kewajibannya,

b. Mengganti presiden sampai habis waktunya jika presiden mangkat (meninggal), berhenti atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya.

Sebelum menjalankan tugasnya, wakil presiden bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh dihadapan MPR. Sama halnya dengan pemilihan presiden, wakil presiden dipilih dalam satu pasangan dalam pemilihan umum yang diselenggarakan secara langsung. Jadi saat ini, presiden dan wakil presiden tidak lagi diangkat oleh MPR/ DPR tetapi dipilih langsung oleh rakyat melaui pemilihan umum.

Presiden atau wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya apabila:

a. terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara,

b. terbukti melakukan korupsi atau penyusupan,

c. melakukan tindak pidana berat lainnya, seperti membunuh, merampok, dan memperkosa,

d. melakukan perbuatan tercela lainnya,

e. terbukti tidak memenuhi syarat sebagai presiden dan wakil presiden.

 

Wakil presiden Indonesia yang pernah menjabat ialah:

a. Drs. Muhammad Hatta merupakan wakil presiden Republik Indonesia yang pertama. Drs. Mohammad Hatta mendampingi Ir. Soekarno. Drs. Mohammad Hatta menjabat sebagai wakil presiden pada tahun 1945-1966

b. Sri Sultan Hamenqkubuwono IX merupakan wakil presiden Republik Indonesia yang kedua, Sri Sultan Hamengkubuwono IX mendampingi presiden Soeharto. Sri Sultan Hamengkubuwono IX menjabat sebagai wakil presiden pada tahun 1973 -1978.

c. Adam Malik merupakan wakil presiden Republik Indonesia yang ketiga. H. Adam Malik mendampingi presiden Soeharto. Adam Malik menjabat sebagai wakil presiden pada tahun 1978 -1983.

d. Umar Wirahadikusumah merupakan wakil presiden yang keempat. Jenderal Umar Wirahadikusumah mendampingi Soeharto. Umar Wirahadikusurnah menjabat sebagai wakil presiden pada tahun 1983 -1988.

e. Sudharmono, S, H. merupakan wakil presiden Republik Indonesia yang kelima. Sudharmono, S.H. mendampingi Soeharto. Sudharmono menjabat sebagai wakil preiden pada tahun 1988 1993

f. Try Sutrisno merupakan wakil presiden Republik Indonesia yang keenam. Try Sutrisno mendampingi Soeharto sebagai wakil presiden. Try Sutrisno menjabat sebagai wakil presiden pada tahun 1993 -1998.

 g. B.J. Habibie merupakan wakil presiden Republik Indonesia yang ketujuh. B.J. Habibie mendampingi H. M. Soeharto sebagai wakil presiden B.J. Habibie menjabat sebagai wakil presiden pada tahun 1998-1999.

h. Megawati Soekarnoputri merupakan wakil presiden Republik Indonesia yang ke delapan. Megawati Soekarnoputri mendampingi KH. Abdurrahman Wahid. Megawati Soekarnoeputri menjabat sebagai wakil presiden pada tahun 1999-2001.

i. Hamzah Haz merupakan wakil presiden Republik Indonesia yang kesembilan. Hamzah Haz mendampingi Megawati Soekarnoeputri sebagai wakil presiden. Hamzah Haz menjabat sebagai wakil presiden semenjak tahun 2001 -2004.

j. M. Jusuf Kalla merupakan wakil presiden Republik Indonesia yang kesembilan. M. Jusuf Kalla mendampingi presiden Susilo Bambang Yudhoyono. M. Jusuf Kalla menjabat sebagai wakil presiden semenjak tahun 2004 sampai 2009.

Di samping membantu presiden dalam melakukan tugasnya, wakil presiden bertugas:

a. memperhatikan secara khusus, menampung masalah-masalah yang perlu, yang menyangkut bidang tugas kesejahteraan rakyat,

b. melakukan pengawasan operasional pembangunan dengan bantuan departemendepartemen, dalam hal ini inspektur, inspektur jenderal dari departemen yang bersangkutan.

Pada masa pemerintahan K.H. Abdurrahman Wahid (1999-2000), pernah dikeluarkan keputusan presiden yang mengatur tentang penugasan presiden kepada wakil presiden untuk melaksanakan tugas teknis pemerintahan sehari-hari. Tugas teknis wakil presiden dalam pemerintahan sehari-hari tersebut antara lain:

a. menyusun program dan agenda kerja kabinet serta menentukan fokus dan prioritas kebijakan pemerintah,

b. memimpin sidang kabinet,

c. memberi pengarahan/petunjuk kepada anggota kabinet,

d. membantu, mengawasi, dan menilai kinerja para anggota kabinet dalam melaksanakan program dan agenda kerja kabinet,

e. melakukan koordinasi dengan lembaga tinggi negara lainnya untuk memperlancar tugas penyelenggaraan pemerintahan,

f. mengambil keputusan operasional dalam rangka pelaksanaan tugas teknis pemerintahan sehari-hari, menandatangani surat keputusan yang berisi kebijakan penetapan yang telah disetujui oleh presiden.

 

3. Menteri

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya presiden juga dibantu oleh menterimenteri negara yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Menteri-menteri tersebut diangkat, diberhentikan, dan bertanggung jawab kepada presiden. Sedangkan pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undangundang.

Presiden juga memiliki kewenangan untuk membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat kepada presiden. Bangsa Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Dalam kabinet presidensial, menteri dikelompokkan menjadi 3 bagian yaitu menteri koordinator, menteri departemen, dan menteri negara.

Gambar Presiden mengadakan rapat kabinet sebelum membuat kebijakan pemerintah

a. Menteri Koordinator

Menteri koordinator adalah menteri yang bertugas mengoordinasikan antara satu menteri dengan menteri yang lainnya. Ada 4 menteri koordinator yaitu menteri koordinator hukum politik dan keamanan, menteri koordinator perekonomian, menteri koordinator kesejahteraan rakyat, dan menteri sekretaris negara.

1) Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Menko Polhukam bertugas membantu presiden dalam mengoordinasikan perencanaan dan penyusunan kebijakan serta menyelaraskan pelaksanaan kebijakan di bidang politik, hukum, dan keamanan. Kementerian ini mengoordinasikan beberapa departemen seperti berikut.

a) Departemen Dalam Negeri.

b) Departemen Luar Negeri.

c) Departemen Pertahanan.

d) Departemen Hukum dan HAM.

e) Kejaksaan Agung.

f) Badan Intelijen Negara.

g) TNI.

h) Polri.

2) Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian)

Menteri ini bertugas membantu presiden dalam mengoordinasikan perencanaan clan penyusunan kebijakan serta menyelaraskan pelaksanaan kebijakan di bidang ekonomi.

Kementerian ini mengoordinasikan beberapa departemen sebagai berikut.

a) Departemen Keuangan.

b) Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.

c) Departemen Perindustrian.

d) Departemen Perdagangan.

e) Departemen Pertanian.

f) Departemen Kehutanan.

g) Departemen Perhubungan.

h) Departemen Kelautan danPerikanan.

i) Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

j) Departemen Pekerjaan Umum.

k) Departemen Komunikasi danInformatika.

I) Kementerian Negara Riset dan Teknologi.

m) Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

n) Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal.

o) Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan.

p) Kementerian Negara BUMN.

3) Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan (Menko Kesra)

Kementerian ini bertugas membantu presiden dalam mengoordinasikan perencanaan dan penyusunan kebijakan serta menyelaraskan pelaksanaan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat dan penanggulangan kemiskinan. Kementerian ini mengoordinasikan beberapa departemen sebagai berikut :

a) Departemen Kesehatan.

b) Departemen Pendidikan Nasional.

c) Departemen Sosial.

d) Departemen Agama.

e) Departemen Kebudayaan dan Pariwisata.

f) Kementerian Negara Lingkungan Hidup.

g) Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan.

h) K e m e n t r i a n Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.

i) Kementerian Negara Perumahan Rakyat.

j) Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga.

b. Menteri Departemen

Menteri departemen adalah menteri yang memimpin sebuah departemen. Departemen adalah badan pelaksana pemerintah yang dibagi menurut bidangnya masing-masing. Misalnya menteri luar negeri, menteri dalam negeri, menteri pertahanan, menteri hukum dan HAM, menteri perdagangan, menteri perindustrian, menteri pendidikan nasional, dan lain-lain.

Departemen tersebut adalah sebagai berikut.

1) Departemen Dalam Negeri

2) Departemen Luar Negeri

3) Departemen Pertahanan

4) Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia

5) Departemen Keuangan

6) Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral

7) Departemen Perindustrian

8) Departemen Perdagangan

9) Departemen Pertanian

10) Departemen Kehutanan

11) Departemen Perhubungan

12) Departemen Kelautan dan Perikanan

13) Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi

 

Dalam melaksanakan tugasnya, departemen mempunyai fungsi sebagai berikut :

1) Perumus kebijakan nasional, kebijakan pelaksana, dan kebijakan teknis di bidangnya.

2) Pelaksana urusan pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya.

3) Pengelola barang milik/kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawabnya.

4) Pengawas atas pelaksanaan tugasnya.

5) Penyampaian laporan evaluasi, saran, serta pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada presiden.

Adapun tugas menteri sebagai pemimpin departemen sebagai berikut :

1) Memimpin departemen sesuai tugas pokok yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan membina aparatur departemennya.

2) Menentukan kebijakan pelaksanaan bidang pemerintahan yang secara fungsional menjadi tanggung jawabnya, sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh presiden.

3) Membina dan melaksanakan kerja sama dengan departemen, instansi, dan organisasi terkait lainnya untuk memecahkan persoalan yang timbul.

 

c. Menteri Negara

Menteri negara adalah menteri yang diberi tugas manangani bidang khusus yang tidak ditangani oleh departemen. Misalnya menteri perumahan rakyat, menteri riset dan teknologi, menteri koperasi dan usaha kecil menengah, menteri lingkungan hidup, menteri pemberdayaan perempuan, menteri pemuda dan olahraga, dan sebagainya.

 

1) Kementerian Negara Pemberdayaan ;Perempuan dan ;Perlindungan Anak

2) Kementerian Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal

3) Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Kementerian Negara Badan Usaha Milik I.Negara

4) Kementerian Negara Perumahan Rakyat

5) Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga

6) Kementerian Komunikasi dan Informatika

7) Kementerian Kebudayaandan dan Pariwisata

8) Kementerian Negara Riset dan Teknologi

9) Kementerian Negara Koperasi dan UMKM

10) Kementerian Negara Lingkungan Hidup

 

4. Pejabat Setinggi Menteri

Pejabat setingkat menteri terdiri atas beberapa jabatan sebagai berikut.

a. Jaksa Agung

Kejaksaan dipimpin oleh jaksa agung. Jaksa agung diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Oleh karena itu, jaksa agung bertanggung jawab terhadap presiden. Lembaga kejaksaan adalah lembaga yang bertugas mengajukan tuntutan di muka pengadilan terhadap para pelaku kejahatan.

b. Sekretaris Kabinet

Sekretaris kabinet adalah pemimpin sekretariat kabinet. Sekretaris kabinet merupakan salah satu pejabat setingkat menteri di Indonesia.Adapun sekretariat kabinet adalah lembaga pemerintah yang berkedudukan di bawah presiden dan bertanggung jawab langsung kepada presiden. Adapun tugasnya memberikan dukungan staf dan pelayanan administrasi kepada presiden selaku kepala pemerintahan dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan negara. Sekretariat kabinet dipimpin oleh sekretaris kabinet yaitu pejabat setingkat menteri. Sekretaris kabinet pada masa Kabinet Indonesia Bersatu dipegang oleh Sudi Silalahi. Sekretaris Kabinet berbeda dengan sekretaris Negara Republik Indonesia. Di mana letak perbedaannya? Perbedaannya adalah sekretaris kabinet merupakan pejabat setingkat menteri, sedangkan sekretaris negara merupakan bagian dari menteri anggota kabinet. Sekretaris negara (Mensesneg) adalah pemimpin sekretariat negara.

 

c. Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri)

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian. Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itulah, Kapolri termasuk salah satu pejabat negara setingkat menteri.

Tugas Kapolri adalah memimpin Kepolisian Negara Republik Indonesia dan menyelenggarakan pimpinan teknis kepolisian, menetapkan kebijakan, serta pengendaliannya. Kapolri memimpin Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab atas :

1) penyelenggaraan kegiatan operasional kepolisian dalam rangka pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia;

2) penyelenggaraan pembinaankemampuan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kapolri juga bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenang Kepolisian secara hierarki. Kapolri dipilih oleh presiden dengan persetujuan DPR. Dalam pemerintahan Indonesia Bersatu saat ini, Kapolri dijabat oleh Jenderal Bambang Hendarso Danuri.

d. Kepala Tentara Nasional Indonesia (Panglima TNI)

Panglima Tentara nasional Indonesia yang selanjutnya disebut panglima TNI merupakan jabatan pemimpin Tentara Nasional Indonesia. Panglima TNI diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan parsetujuan DPR. Panglirma TNI saat ini dijabat oleh Jendrol TNI Djoko Santoso, dari TNI Angkatan Darat.

Tugas dan kewajiban Panglima TNI seperti berikut.

1) Memimpin Tentara Nasional Indonesia.

2) Melaksanakan kebijaksanaan pertahanan negara.

3) Menyelenggarakan strategi militer dan menangani operasi militer.

4) Mengembangkan doktrin TNI.

5) Menyelenggarakan penggunaan kekuatan TNI buat kepentingan operasi militer.

6) Menyelenggarakan pembinaan kekuatan TNI serta mempertahankan kesiagaan operasional. Memberikan pertimbangan kepada Mentri Pertahanan dalam hal:

a) penetapan kebijaksanaan pertahanan negara

b) penetapan kebijaksanaan pamenuhan kabutuhan TNI dan komponen pertahanan lainnya

c) menyusun dan melaksanakan perancangan strategis pengelolaan sumber daya nasional untuk kapentingan pertahanan negara.

8) Menggunakan komponen cadangan setelah dimobilisasi untuk kapentingan operasi militer.

9) Menggunakan komponen pendukung yang sudah disiapkan untuk kapentingan operasi militer

10) Melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

 

e. Kepala Badan Intelijen Negara

Badan Intelijen Negara yang selanjutnya disingkat BIN adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang intelijen. Kepala BIN sejak 22 Oktober 2009 adalah Sutanto.

Tugas kepala Badan Intelijen Negara adalah:

1) memimpin BIN sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2) menyiapkan kebijakan nasional dan kebijakan umum sesuai dengan tugas BIN;

3) menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas BIN yang menjadi tanggung jawabnya; serta membina dan melaksanakan kerja sama dengan instansi dan organisasi lain.

 

f. Kepala Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4)

Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan adalah sebuah lembaga semacam wadah pemikir yang dibentuk Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono bersamaan dengan pengumuman susunan Kabinet Indonesia Bersatu II pada 22 Oktober 2009. Lembaga ini dipimpin oleh Kuntoro Mangkusubroto. Lembaga ini bertugas untuk mensinkronkan program pembangunan dan memecahkan hambatan yang ada dalam pelaksanaannya.

g. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Badan Koordinasi Penanaman Modal adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen Indonesia yang bertugas untuk merumuskan kebijakan pemerintah di bidang penanaman modal, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Badan ini didirikan sejak tahun 1973, menggantikan fungsi yang dijalankan oleh Panitia Teknis Penanaman Modal yang dibentuk sebelumnya pada tahun 1968.

Dengan diundangkannya UndangUndang tentang Penanaman Modal pada tahun 2007, BKPM menjadi sebuah lembaga pemerintah yang menjadi koordinator kebijakan penanaman modal, baik koordinasi antar instansi pemerintah, pemerintah dengan Bank Indonesia, serta pemerintah dengan pemerintah daerah maupun pemerintah daerah dengan pemerintah daerah. BKPM juga diamanatkan sebagai badan advokasi bagi para investor, misalnya menjamin tidak adanya ekonomi biaya tinggi. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal saat ini dijabat oleh Gita Wirjawan.

5. Lembaga Pemerintah Nondepartemen (LPND)

Lembaga pemerintah nondepartemen (LPND) adalah lembaga pemerintah pusat yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari presiden. Kepala LPND berada di bawah presiden dan bertanggung jawab langsung kepada presiden. LPND sangat beragam bentuknya. Contohnya ada pada tabel berikut ini.

1) Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)

2) Badan Intelijen Negara (BIN)

3) Badan Kepegawaian Negara (BKN)

4) Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)

5) Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

6) Badan Koordinasi Survei don Pemetaan Nasional (BAKOSURTANAL)

7) Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG)

8) Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)

9) Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

10) Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN)

11) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)  

12) Badan Pengkajian dan,Penerapan Teknologi (BPPT)

13) Badan Perencanaan Pembangunan Nasional ( BAPPENAS)

14) Badan Pertanahan Nasional (BPN)

15) Badan Pusat Statistik (BPS)

16) Badan Standardisasi Nasional (BSN)

17) Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN)

18) Lembaga Administrasi Negara (LAN)

19) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)

20) Lembaga Ketahanan Nasional (LEMHANNAS)

21) Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional (LAPAN)

22) Lembaga Sandi Negara (LEMSANEG)

23) Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PERPUSNAS)

24) Badan SAR Nasional (BASARNAS)

 

6. Aparatur Pemerintah Indonesia yang Lain

Selain aparatur pemerintah yang telah dijelaskan di depan seperti (presiden, wakil presiden, menteri, pejabat setingkat menteri, dan lembaga pemerintah nondepartemen), masih banyak aparatur pemerintah yang mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan Indonesia. Beberapa aparatur pemerintah tersebut seperti berikut :

a. Badan Ekstra-Struktural (BES)

Badan ekstra-struktural adalah lembaga yang dibentuk untuk memberi pertimbangan kepada presiden atau menteri dalam rangka koordinasi atau pelaksanaan kegiatan tertentu. Lembaga ini juga membantu tugas tertentu dari suatu departemen. Lembaga ini bersifat ekstra-struktural. Jadi, tidak termasuk dalam struktur organisasi kementerian, departemen, ataupun lembaga pemerintah nondepartemen. Lembaga ini dapat dikepalai oleh menteri. Bahkan wakil presiden atau presiden sendiri. Adapun beberapa badan ekstra-struktural seperti pada tabel berikut ini.

1) Dewan Ekonomi Nasional (DEN)

2) Dewan Pertimbongan Otonomi Daerah (DPOD)

3) Badan Pertimbongon Kepegawaian (Bapek)

4) Badan Pelaksana APEC

5) Badan Pertimbangan Jabatan Nasional ; (Baperjanas)

6) Lembaga Sensor Film (LSF)

7) Tim Bakorlak Inpres 6

8) Tim Pengembangan Industri Hankam

9) Komite Olahraga Nasional Indonesia

10) Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia

11) Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi untuk

12) Aceh dan Nias (BRR Aceh -Nias)

13) Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres)

 

b. Badan Independen

Badan independen adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah pusat, tetapi bekerja secara independen. Berikut daftar beberapa badan

1) Badan Nasional Sertifikasi Profesi

2) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ( Komnas HAM )

3) Komisi Nasjonal Antikekerasan terhadap Perempuan ( Komnas Perempuan )

4) Komisi Nasional Keselamatan Transportasi ( KNKT )

5) Komisi Ombudsman Nasional ( KON )

6) Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK )

7) Komisi Pengawas Persaingan Usaha ( KPPU )

8) Komisi Penyiaran Indonesia ( KPI )

9) Komisi Perlindungan Anak Indonesia ( KPAI )

 

c. Sekretariat Jenderal

Sekretariat Jenderal adalah unsur pembantu pimpinan dalam departemen yang berada langsung di bawah menteri. Sekretariat jenderal dipimpin oleh sekretaris jenderal(sekjen). Tugas pokok Sekretariat Jenderal adalah menyelenggarakan pembinaan adrninistrasi, organisasi, dan ketatalaksanaan terhadap seluruh unsur di lingkungan departemen dan memberikan pelayanan teknis administrasi kepada menteri, direktorat jenderal, inspektorat jenderal, dan unit organisasi lainnya di lingkungan departemen.

Sekjen melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh menteri dan berkewajiban memberikan petunjuk, mengawasi, dan membimbing pekerjaan kepala biro. Selain itu, sekretariat jenderal berkewajiban menyampaikan laporan berkala kepada menteri tentang keadaan dan perkembangan departemen. Sekjen dalam melaksanakan tugasnya itu berhak mendapatkan bahan atau keterangan dari direktorat jenderal, inspektorat jenderal, dan unit organisasi lainnya di lingkungan departemen.

d. Direktorat lenderal

Direktorat jenderal adalah unsur pelaksana teknis dari sebagian tugas pokok dan fungsi departemen yang berada langsung di bawah menteri. Direktorat jenderal dipimpin oleh seorang direktur jenderal (dirjen). Tugas pokok direktorat jenderal adalah melaksanakan sebagian tugas pokok departemen di bidangnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh menteri. Direktorat

Jenderal dalam menjalankan tugasnya mempunyai kewajiban sebagai berikut.

1) Memberi petunjuk, mengawasi, dan membimbing pekerjaan direktur serta pimpinan unit organisasi yang berada di bawahnya.

2) Mengadakan kerja sama dan konsultasi dengan sekjen, irjen, dan dirjen lainnya, serta pimpinan unit organisasi lain dalam lingkungan departemen.

 

e. Inspektorat Jenderal

Inspektorat Jenderal adalah unsur pengawasan dalam departemen yang berada langsung di bawah menteri. Inspektorat jenderal dipimpin oleh inspektur jenderal (irjen). Tugas pokok inspektorat jenderal adalah melakukan pengawasan dalam lingkungan departemen terhadap pelaksanaan tugas semua unsur departemen agar dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun tugas inspektorat jenderal sebagai berikut :

1) Melakukan pemeriksaan terhadap setiap unit kerja di lingkungan departemen yang meliputi bidang umum, administrasi keuangan, dan pelaksanaan proyek-proyeknya.

2) Melakukan pengujian serta penilaian atas hasil laporan berkala dari setiap unsur instansi di lingkungan departemen atas petunjuk menteri.

3) Melakukan pengusutan mengenai kebenaran laporan atau pengaduan tentang hambatan, penyimpangan atau keuangan yang dilakukan oleh unsur instansi tersebut.

Soal