Semester 2 BAB 2 KEMERDEKAAN MENGEMUKAKAN PENDAPAT

Bab II -KEMERDEKAAN MENGEMUKAKAN PENDAPAT

 

Standar Kompetensi:

4. Menampilkan perilaku kemerdekaan mengemukakan pendapat

Kompetensi Dasar:

4.1 Menjelaskan hakikat kemerdekaan mengemukakan pendapat

4.2 Menguraikan pentingnya kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab

4.3 Mengaktualisasikan kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab

 

Uji Pengetahuan

 Kemerdekaan berpendapatan bukanlah kebebasan dalam segala hal melainkan kebebasan yang memiliki konsekuensi tertentu. Dalam mengemukakan pendapat harus dapat

dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada bab sebelumnya kalian sudah belajar mengenai hak asasi manusia. Salah satu hak asasi manusia adalah hak mengeluarkan pendapat. Di Indonesia, hak mengeluarkan pendapat diatur dan dilindungi oleh undang-undang. Yang menjadi pertanyaan

adalah seberapa pentingkah kemerdekaan mengeluarkan pendapat bagi rakyat Indonesia?

Bagaimana pula caramengeluarkan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab!

 

Ringkasan Materi

 A. Hakikat Kemerdekaan Mengeluarkan Pendapat

Manusia sebagai makhluk sosial tidak lepas dari masalah sosial, yaitu masalah yang menjadi kepentingan bersama. Untuk menyelesaikan yang menjadi kepentingan umum, kita

harus memperhatikan bahwa setiap manusia berbeda pandangan, usul dan pendapat dalam menghasilkan keputusan yang bermanfaat dan disetujui bersama.

1. Latar Belakang Munculnya Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat Kemerdekaan mengemukakan pendapat sangat erat hubungannya dengan hak asasi manusia. Kebebasan mengeluarkan pendapat adalah termasuk HAM. Sebagai bagian dari hak asasi manusia maka kemerdekaan mengemukakan pendapat harus diberikan kepada warga negara. Kemerdekaan mengeluarkan pendapat mendapat jaminan dari UUD 1945 pasal 28 E ayat (3).

Selain itu, disahkannya UU No. 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum juga menunjukkan bahwa masalah kebebasan mengemukakan

pendapat secara umum perlu mendapatkan perhatian. Perhatian yang diberikan terutama menyangkut penerapan dan pelaksanaan kemerdekaan mengemukakan pendapat dalam

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

2. Pengertian Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat

Berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia, “pendapat” artinya adalah buah pemikiran atau perkiraan tentang suatu hal. Pendapat tersebut biasanya dikemukakan melalui bahasa lisan atau tertulis. Jadi,mengemukakan pendapat artinya mengeluarkan buah pikiran atau gagasan melalui bahasa lisan atau tertulis dan lainnya. Adapun pengertian “pendapat” secara umum adalah sebagai buah gagasan atau buah pikiran. “Berpendapat” berartimengemukakan gagasan ataumengeluarkan pikiran.

Dalam kehidupan negara Indonesia, seseorang yang mengemukakan pendapat atau mengeluarkan pikirannya dijamin secara konstitusional.Hal itu dinyatakan dalam UUD

1945 pasal 28 bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul,mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Jaminan

konstitusional dalam UUD 1945 juga menyatakan bahwa kebebasan mengeluarkan pendapat juga merupakan bagian dari hak asasi.

Pengertian kemerdekaanmenyampaikan pendapat dinyatakan dalampasal 1 ayat 1 UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum,

bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu warga negara yang menyampaikan pendapatnya di muka umum berhak untuk mengeluarkan

pikiran secara bebas dan memperoleh perlindungan hukum.Mengeluarkan pikiran secara bebas adalah mengeluarkan pendapat, pandangan, kehendak atau perasan yang bebas

dari tekanan fisik, psikis, atau pembatasan yang bertentangan dengan tujuan pengaturan tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum.Dengan demikian, orang

bebas mengeluarkan pendapat tetapi juga perlu pengaturan dalam mengeluarkan pendapat tersebut agar tidak menimbulkan konflik yang berkepanjangan antar anggota masyarakat.

3. Landasan Hukum Kemerdekaan Mengeluarkan Pendapat

Landasan hukum kemerdekaan mengeluarkan pendapat antara lain adalah sebagai berikut:

a. Universal Declaration of Human Rights (pernyataan sedunia tentang hak asasi manusia)

1) Pasal 19

Pasal 19 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk mempunyai pikiran sendiri dan untuk mengeluarkan pendapatnya”.Hak ini jugameliputi kebebasan untuk mempunyai pendapat tanpa campur tangan orang lain,dan untukmencari, menerima, dan menyiarkannya penerangan dan pendapat melalui media apa pun tanpa mengindahkan batas negara.

2) Pasal 20

Ayat (1) “Setiap orangmempunyai hak atas kebebasan berkumpul dan berapat”

Ayat (2) “Tidak ada seorang pun juga dapat dipaksa memasuki salah satu perkumpulan”

b. Pancasila dan UUD 1945

Pancasila sebagai landasan idiil, kemerdekaan mengemukakan pendapat sesuai dengan pengamalan Pancasila, sila keempat yang berbunyi “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”.

UUD 1945 sebagai landasan konstitusional yang dijadikan landasan dalam kemerdekaan mengemukakan pendapat adalah sebagai berikut:

1) Pasal 28 UUD 1945

“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan atau tulisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.”

2) Pasal 28 E ayat 3 UUD 1945

“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, danmengeluarkan pendapat.”

c. Tap MPR RI No. XVII/MPR/1998 tentang hak asasi manusia

1) Pasal 14 berbunyi “Setiap orang berhak atas kebebasan menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nurani”.

2) Pasal 15 berbunyi “Setiap orang berhak atas kemerdekaan berserikat, berkumpul, danmengeluarkan pendapat”

 

Berdasarkan uraian di atas, dapat kita simpulkan bahwa pendapat yang kita sampaikan sebaiknya bersifat:

1) Bukan semata untuk kepentingan pribadi atau golongan

2) Dapat diterima akal dan bermutu tinggi

3) Tidak menimbulkan perpecahan

4) Sesuai dengan norma yang berlaku

5) Tidak menyinggung perasaan orang lain

d. UUNo. 9 Tahun 1998 tentangKemerdekaan Menyampaikan Pendapatdi Muka Umum Pasal-pasal dalamUUNomor 9 Tahun 1998 yang berkaitan dengan kemerdekaan mengemukakan pendapat, antara lain sebagai berikut:

1) Pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa setiap warga negara secara perorangan atau kelompok, bebas menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

2) Pasal 2 ayat 2 menyatakan bahwa penyampaian pendapat di muka umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang ini

3) Pasal 9 ayat 1menyatakan bahwa bentuk penyampaian pendapat dimuka umum dapat dilaksanakan dengan cara unjuk rasa atau demonstrasi, pawai, rapat umum,mimbar bebas

4) Pasal 9 ayat 2 menyatakan bahwa penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, dilaksanakan di tempat-tempat terbuka untuk umum, kecuali di tempat-tempat yang dilarang undang-undang, seperti berikut:

a) Istana kepresidenan, yaitu istana presiden dan istana wakil presiden dengan radius 100 meter dari pagar luar

b) Tempat ibadah

c) Instalasi militer meliputi 160meter dari pagar luar

d) Rumah sakit

e) Pelabuhan udara atau laut

f) Stasiun kereta api

g) Terminal angkutan darat

h) Objek-objek vital nasionalmeliputi radius 500meter dari pagar luar

Selain itu juga pada hari-hari besar tertentu yang dilarang digunakan untuk menyampaikan pendapat dimuka umum, yaitu sebagai berikut:

a) Tahun baru h) Hari Raya Idul Adha

b) Hari Raya Nyepi i) Hari Raya Tahun Baru 1Muharram

c) Wafatnya Isa Almasih j) Maulid Nabi

d) Isra’Miraj k) Natal

e) Kenaikan Isa Almasih l) Proklamasi 17 Agustus 1945

f) Hari Raya Waisak m) Tahun Baru Imlek

g) Hari Raya Idul Fitri

5) Pasal 9 ayat 3 menyatakan bahwa pelaku atau peserta penyampaian pendapat dimuka umum sebagaimana dimaksud dalamayat 1 dilarang membawa benda-benda yang dapat membahayakan keselamatan umum.

e. UU No. 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia

1) Pasal 23 ayat (2) dinyatakan “Setiap orang berhak untuk mempunyai, mengeluarkan, dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan, dan/tulisan melalui medeia cetak maupun elektronika, dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa.

2) Pasal 24 ayat 1 “Setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat, dan berserikat untuk maksud-maksud damai.”

3) Pasal 25 bahwa “Setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

f. UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers

 

Dalam pasal 4 ayat 1 dinyatakan bahwa “Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.” Selanjutnya, pasal 4 ayat 2 undang-undang ini menyatakan dengan tegas bahwa terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan, atau pelarangan penyiaran.Ketentuan ini merupakan jaminan terhadap kebebasan pers di Indonesia.

g. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

Menurut Pasal 6 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002, pers di Indonesia memiliki peranan sebagai berikut:

1) Memenuhi hakmasyarakat untuk mengetahui

2) Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan hak asasi manusia, serta menghormati kebhinekaan

3) Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar

4) Melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum

5) Memperjuangkan kebenaran dan keadilan

4. Tujuan dan Manfaat Kebebasan Mengeluarkan Pendapat

 

Tujuan dari diaturnya kemerdekaanmengeluarkan pendapat dimuka umum antara lain sebagai berikut:

a. Mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salah satu pelaksanaan HAM sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

b. Mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat.

c. Mewujudkan iklim yang kondusif bagi perkembangan partisipasi dan kreativitas setiap warga negara sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab dalam kehidupan berdemokrasi.

d. Menempatkan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara tanpa mengabaikan kepentingan perorangan/kelompok.

 

Kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum dilaksanakan berlandaskan pada asas-asas berikut ini:

a. Keseimbangan antara hak dan kewajiban

Selain melaksanakan apa yang memang menjadi haknya, penyampaian pendapat juga harus melaksanakan apa yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab.

b. Musyawarah mufakat

Dalam hal ini penyampai pendapat mesti menyadari bahwa pendapat yang disampaikan dimanfaatkan bagi tercapainya musyawarah mufakat demi kepentingan bersama.

c. Kepastian hukum dan keadilan

Bahwa tata cara yang ditempun dalam menyampaikan pendapat harus sesuai dengan dilandasi norma yang berlaku.

d. Proporsionalitas

Bahwa penyampaian pendapat harus sesuai dengan konteks dan tujuannya serta

dilandasi norma yang berlaku.

e. Manfaat

Pendapat atau gagasan yang disampaikanmemberimanfaat bagi kepentingan umum. Kelima asas tersebut merupakan landasan kebebasan bertanggung dalam berpikir, bertindak untuk menyampaikan pendapat di muka umum.

Hak warga negara dalam menyampaikan pendapat dimuka umum seperti berikut:

a. Warga negara berhakmengeluarkan pikiran secara bebas

b. Warga negara berhakmemperoleh perlindungan hukum

2 Warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

a. Menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain

b. Menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum

c. Menaati hukumdan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

d. Menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum, serta

e. Menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa

Dalam praktek kenegaraan yang demokratis kemerdekaan mengeluarkan pendapat

sangat penting.

 

Berikut ini dampak positif adanya kemerdekaan mengeluarkan pendapat bagi kehidupan masyarakat:

a. Meningkatknya kepekaan masyarakat dalam menyikapi berbagai permasalahan sosial yang tumbuh dalam kehidupan sehari-hari

b. Membiasakan masyarakat untuk berfikir kritis dan responsif

c. Merasa ikut memiliki dan ikut bertanggung jawab atas kemajuan bangsa dan negara

d. Meningkatkan demokrasi dalam kehidupan sehari-hari

5. Bentuk-bentuk Penyampaian Pendapat di Muka Umum

 

Bentuk penyampaian pendapat dimuka umumdapat dilaksanakan antara lain dengan unjuk rasa atau demonstrasi, pawai, rapat umum, dan mimbar bebas.

a. Unjuk rasa atau demonstrasi

Unjuk rasa atau demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya yang dilakukan secara demonstratif dimuka umum.

b. Pawai

Pawai adalah menyampaikan pendapat dengan cara arak-arakan di jalan umum.

c. Rapat umum

Rapat umum adalah pertemuan terbuka yang dilakukan dalam menyampaikan

pendapat dengan tema tertentu.

d. Mimbar bebas

Mimbar bebas adalah kegiatan menyampaikan pendapat di muka umum yang dilakukan secara bebas, terbuka, dan tanpa tema tertentu.

Cara menyampaikan pendapat di muka umum menurut pasal 1 ayat 1 UU No. 9

Tahun 1998 adalah sebagai berikut:

a. Lisan

Lisan yang dimaksud adalah penyampaian pendapat dengan suara atau mimik, seperti berpidato, diskusi, dan dialog atau wawancara.

b. Tulisan

Tulisan yang dimaksud adalah penyampaian pendapat melalui petisi, gambar, pamflet, poster, brosur, selebaran, spanduk serta tulisan pada tajuk, pendapat, saran,

dan sejenisnya dimedia cetak.

c. Cara-cara lain

Cara lain misalnya mogokmakan,membisu dan lain-lain.

6. Hak dan Kewajiban dalam Mengemukakan Pendapat

Warga negara yangmengemukakan pendapat dimuka umumberhak untuk hal berikut:

a. Mengemukakan pikiran secara bebas, yang maksudnya adalah mengemukakan pendapat, pandangan kehendak, atau perasaan yang bebas dari tekanan fisik dan psikis, atau pembatasan yang bertentangan dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 UU No. 9 Tahun 1998.

b. Memperoleh perlindungan hukum, mengandung arti memperoleh perlindungan

hukumtermasuk di dalamnya jaminan keamanan. Warga negara yang mengemukakan pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

 

a. Menghormati hak-hakdan kebebasan orang lain untuk hidup aman, tertib,dan damai. b. Menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum, yaitu mengindahkan norma

agama, kesusilaan, dan kesopanan dalam kehidupan bermasyarakat.

c. Mentaati hukumdan ketentuan keteraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Menjaga danmenghormati keamanan dan ketertiban umum, artinya perbuatan yang dapat mencegah timbulnya bahaya bagi ketenteraman dan keselamatan umum, baik

yangmenyangkut orang, barangmaupun kesehatan.

e. Menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa, yaitu perbuatan yang dapat mencegah timbulnya permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suku, agama, ras, dan antargolongan dalam masyarakat.

7. Tata Cara Mengemukakan Pendapat di Muka Umum

Sedangkan tata caramenyampaikan pendapat dimuka umumadalah sebagai berikut:

a. Menyampaikan pendapat di muka umum sebagaimana dimaksud di atas wajib diberitahukan secara tertulis kepada polri

b. Pemberitahuan secara tertulis dapat disampaikan oleh yang bersangkutan, pemimpin, atau penanggung jawab kelompok

c. Pemberitahuan dilakukan selambat-lambatnya 3 × 24 jam sebelum kegiatan dimulai telah diterima polri setempat.

Adapun yang dimaksud dengan polri setempat adalah satuan polri terdekat dengan tempat kegiatan penyampaian pendapat yang akan dilakukan.

Apabila kegiatan dilaksanakan pada:

1) Satu (1) kecamatan, pemberitahuan disampaikan pada polsek setempat

2) Dua (2) kecamatan atau lebih dalam satu kabupaten/kota, pemberitahuan disampaikan kepada polres setempat

3) Dua (2) kabupaten/kota atau lebih dalamsatu provinsi, pemberitahuan ditujukan polda setempat

4) Dua (2) provinsi atau lebih, pemberitahuan ditujukan kepada markas besar kepolisian negara RI

Pemberitahuan secara tertulis tidak berlaku bagi kegiatan ilmiah di dalam kampus dan kegiatan keagamaan.

Penanggung jawab kegiatan wajib bertanggung jawab agar kegiatan tersebut terlaksana secara aman, tertib, dan damai. Setiap 100 (seratus) orang pelaku atau peserta unjuk rasa atau demonstrasi dan pawai harus ada seorang sampai dengan 5 (lima) orang penanggung jawab.

 

Setelah menerima surat pemberitahuan, polri wajib melakukan hal-hal berikut:

1) Segera memberitahukan surat tanda terima pemberitahuan

2) Berkoordinasi dengan penanggung jawab penyampaian pendapat di muka umum, koordinasi antara polri dan penanggung jawab dimaksudkan untuk mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat menggangu terlaksananya penyampaian pendapat dimuka umumsecara aman, tertib, dan damai, terutama penyelenggaraan pada malamhari

3) Berkoordinasi dengan pimpinan instansi/lembaga yang akan menjadi tujuan penyampaian pendapat

4) Mempersiapkan pengamanan tempat, lokasi, dan rute

Dalam pelaksanaan penyampaian pendapat dimuka umum, polri bertanggung jawab memberikan perlindungan terhadap pelaku atau peserta penyampaian pendapat di muka umum. Selain itu, polri bertanggung jawab menyelenggarakan pengamanan untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Pembatalan pelaksanaan penyampaian pendapat dimuka umum disampaikan secara tertulis dan langsung oleh penanggung jawab kepada polri selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) jam sebelum waktu pelaksanaan.

 

8. Sanksi dalam Mengemukakan Pendapat

Pelaksanaan mengemukakan pendapat di muka umum dapat dibubarkan apabila tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Pelaku atau peserta pelaksana mengemukakan pendapat di muka umum dapat dikenakan sanksi hukum pidana, perdata, dan administrasi apabila peserta melanggar hukum.

9. Tindak Pidana dalam Mengemukakan Pendapat

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan menghalang-halangi hak warga negara untuk mengemukakan pendapat di muka umum yang telah memenuhi ketentuan undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun karena mengandung unsur kejahatan (pasal 18 ayat 1 dan 2 UU No. 9 Tahun 1998)

 

B. Pentingnya Mengemukakan Pendapat Secara Bebas dan Bertanggung

Jawab

1. Penyampaian Pendapat Secara Demokrasi

Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana ditegaskanUUD1945 pasal 1 ayat (3). Istilah negara hukum oleh para ahli hukum disebut dengan istilah rule of law. Negara

yang berdasarkan rule of lawharusmemenuhi tiga unsur, yaitu:

a. Supremasi aturan-aturan hukum, artinya semua harus patuh terhadap hukum sehingga tidak ada kekuasaan sewenang-wenang.

b. Kedudukan yang sama di depan hukum, artinya semua mempunyai status yang sederajat, sehingga tidak ada diskriminasi terhadap satu dengan lainnya.

c. Terjaminnya hak asasi manusia di dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam tata kehidupan kenegaraan, di samping istilah rule of law berkembang pula istilah demokrasi, yakni pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Istilah

demokrasi sudah dipraktekkan di Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam UUD 1945 pasal 1 ayat (2). “Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD.”

Dengan demikian Indonesia juga menerapkan tata kehidupan kenegaraan rule of law (negara hukum) yang demokratis.

 

Pemerintah yang demokratis di bawah rule of lawharusmemenuhi syarat-syarat berikut:

a. Adanya perlindungan konstitusional

b. Adanya pemilihan umum yang bebas

c. Adanya badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak

d. Adanya kebebasan untukmenyampaikan pendapat

e. Adanya kebebasan untuk berserikat/berkumpul

f. Adanya pendidikan kewarganegaraan

 

Dengan demikian kita sebagai WNI patut bangga dan melestarikan kehidupan demokratis dengan berbagai cara, salah satunya yaitu meningkatkan kesadaran dalam menghargai kemerdekaan mengeluarkan pendapat.

 

Dalam hubungannya dengan kebebasan atau kemerdekaan mengeluarkan pendapat tersebut pemerintah memiliki kewajiban dan bertanggung jawab sebagai berikut:

a. Melindungi HAM

b. Menghargai asas legalitas

c. Menghargai prinsip praduga tidak bersalah

d. Menyelenggarakan pengamanan

 

2. Tujuan Pengaturan Mengemukakan Pendapat di Muka Umum

Kebebasan setiap orang dibatasi oleh hak asasi orang lain. Hal itu berarti bahwa setiap orang menggambarkan kewajiban untuk mengakui dan menghormati hak asasi orang lain. Itu karena manusia merupakan makhluk sosial sehingga hak asasi mansia yang satu dibatasi oleh hak asasi manusia yang lain. Dengan demikian, kebebasan atas hak asasi manusia bukanlah tanpa batas. Hal ini sejalan dengan asas-asas kebebasan mengemukakan pendapat.Agar asas-asas tersebutdapat terjamin,maka diperlukan adanya aturan dalam penyampaian pendapat. Tujuan pengaturan tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umumadalah sebagai berikut:

a. Mewujudkan kebebasan yang bertangung jawab sebagai salah satu hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945

b. Mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat

c. Mewujudkan iklim yang kondusif bagi perkembangan partisipasi dan kreativitas setiap warga negara sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab dalam kehidupan berdemokrasi

d. Menempatkan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa,dan bernegara tanpa mengabaikan kepentingan perorangan atau kelompok

 

3. Mengemukakan Pendapat secara Bebas dan Bertanggung Jawab

Dengan adanya kebebasan membuat individu dan masyarakat lebih kreatif dan dinamis. Pendapat yang dihasilkan dari suasana bebas umumnya akan berbobot dan lebih bermakna karena seringmengandung gagasan pembaruan dan penemuan.

Kebebasan dalam mengemukakan pendapat tidak boleh ditafsirkan secara sesuka hati tanpa kendali. Kebebasan harus digunakan secara bertanggung jawab. Artinya, kebebasan itu harus digunakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam prakteknya, kemerdekaan mengemukakan pendapat yang bertanggung jawab harus memperhatikan isi dan cara penyampaian pendapat. Isi dan cara yang digunakan harus dapat dipertanggung jawabkan. Isi dan cara mengemukakan pendapat yang dapat dipertanggungjawabkan harus memenuhi persyaratan berikut ini:

a. Isi yang disampaikan baik dan benar, yakni tidakmenghasut, tidak memfitnah, tidak mencemarkan nama baik pihak lain, dan sesuai dengan kenyataan atau fakta (jika berupa berita)

b. Cara yang digunakan tidak melanggar sopan santun dan hukum serta tidak mengganggu ketertiban dan kepentingan umum

4. Konsekuensi Kebebasan Mengemukakan Pendapat

Makna dari kebebasan mengemukakan pendapat bukanlah kebebasan mutlak yang tanpa batas. Kebebasan harus disertai dengan tanggung jawab agar tidak mengganggu

hak-hak orang lain. Untuk itu perlu adanya pengaturan kemerdekaan mengemukakan pendapat dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

Adapun tujuan dari pengaturan kebebasan mengemukakan pendapat antara lain sebagai berikut:

a. Mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab

b. Mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan dalam menjamin kebebasan mengemukakan pendapat

c. Mewujudkan iklim yang mendukung bagi partisipasi dan kreativitas warga negara dalam kehidupan berdemokrasi

d. Menempatkan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa

dan bernegara dengan tidak mengabaikan kepentingan perseorangan dan kelompok

 

Arti penting pengaturan kemerdekaan mengemukakan pendapat, yaitu agar sebagai berikut:

a. Kebebasan mengeluarkan pendapat dapat dilaksanakan dengan tertib dan penuh tanggung jawab

b. Terciptanya keseimbangan antara hak dan kewajiban

c. Adanya jaminan hukumsehingga tercipta ketenangan dan ketertiban

d. Terwujudnya pengawasan atau kontrol terhadap pemerintah sebagai negara demokrasi

e. Terhindar dari perlakuan sewenang-wenang dan anarkis

 

Kebebasan mengemukakan pendapat yang disampaikan secara benar dan bertanggung jawab, sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Hal tersebut akan menyebabkan hal-hal sebagai berikut:

a. Terwujudnya kebebasan mengemukakan pendapat tanpa harus mengganggu hak-hak orang lain

b. Terbinanya kehidupan masyarakat yang demokratis sehingga aspirasi rakyat disampaikan kepada pemerintah tanpa adanya tekanan dan paksaan

c. Terhindar dari perilaku anarkis serta berbagai kebrutalan dalam menyampaikan pendapat

d. Terwujudnya kehidupan yang aman, damai, tertib, serta tetap terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa

e. Pada akhirnya akan menjamin mantapnya stabilitas nasional dalam memperkuat kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara

Penyampaian pendapat yang dilakukan tanpa batas akanmengakibatkan hal-hal berikut

ini:

 

a. Mengganggu hak-hak orang lain

b. Mengganggu kehidupan masyarakat yang menimbulkan kecemasan sehingga menimbulkan rasa tidak aman

c. Timbulnya perilaku yang menang sendiri, anarkis serta berbagai bentuk kebrutalan dalam kehidupan masyarakat

d. Kehidupan masyarakat yang demokratis sulit diwujudkan

e. Stabilitas nasional terganggu yang akanmenimbulkan disintegrasi bangsa dan lain-lain

5. Akibat Pembatasan Mengeluarkan Pendapat

Kebebasan mengeluarkan pendapat di muka umum merupakan hak asasi. Namun menggunakan hak tersebut tidak boleh sekehendak hati karena dalam hak tersebut melekat

juga kewajiban untukmenghargai danmenghormati hak yang sama yang dimiliki orang lain. Akan tetapi apabila pembatasan atau pengekangan dilakukan pemerintah terhadap

rakyat demi kepentingan kekuasaan pemerintah semata, hal ini merupakan suatu pelanggaran terhadap HAM.

Dewasa ini, kebebasan mengemukakan pendapat sepertinya mengalami perkembangan yang baik. Semakin banyak pemerintah di berbagai negara menghormati dan menghargai hak kemerdekaan mengemukakan pendapat.Meskipun demikian,masih ada juga pemerintah yang melakukan pembatasan-pembatasan. Pengekangan terhadap kebebasan mengemukakan pendapat oleh pemerintah yang berkuasa sebenarnya dapat menimbulkan akibat kurang baik bagi rakyat, pemerintah, ataupun bangsa.

a. Akibat Bagi Rakyat

Bagi rakyat adanya pembatasan oleh pemerintah akan berakibat terjadinya hal berikut, yakni:

1) Berkurang atau hilangnya hak kemerdekaan mengemukakan pendapat

2) Munculnya sikap apatis tidak peduli dari rakyat atau masyarakat terhadap kehidupan berbagai bangsa dan negara

3) Kekecewaan yang dalamterhadap pemerintah

4) Hilangnya kepercayaan rakyat terhadap pemerintah

5) Pembangkangan terhadap pemerintah

b. Akibat Bagi Pemerintah

Bagi pemerintah, adanya pembatasan oleh pemerintah akan berakibat terjadinya hal berikut, yakni:

1) Berkurang atau hilangnya kepercayaan rakyat

2) Berkurang atau hilangnya kesempatan untuk mendapatkan masukan atau aspirasi dari rakyat untuk kemajuan masyarakat, bangsa dan negara

3) Berkurang atau hilangnya dukungan rakyat

4) Perlawanan dari rakyat

c. Akibat Bagi Bangsa dan Negara

Bagi bangsa dan negara, adanya pembatasan oleh pemerintah terhadap hak warganya akan berakibat terjadinya hal berikut, yakni:

1) Dengan sedikitnya masukan dan dukungan dari rakyat, maka pembangunan bangsa dan negara dapat terhambat

2) Stabilitas nasional dapat terganggu

3) Negara kehilangan pikiran-pikiran dan ide-ide kreatif dari rakyatnya

Dengan demikian jelas bahwa hakwarga negara untukmenyampaikan pendapat di muka umum telah mendapat jaminan kebebasan sebagaimana diatur dalam UU, sehingga

tidak dibenarkan melakukan pembatasan mengeluarkan pendapat.

Pembatasan kemerdekaan berpendapat akan berakibat:

a. Munculnya sikap acuh tak acuhmasyarakat terhadap perkembangan demokrasi

b. Munculnya kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah, karena merasa dikebiri, dibodohi, dan dipasung hak-haknya

 

6. Konsekuensi Mengemukakan Pendapat Tanpa Batas

Apa akibat dari kemerdekaan menyampaikan pendapat tanpa batas dan tidak bertanggung jawab?Menyampaikan pendapat yang tanpa batas berarti menyampaikan pendapat sebebas-bebasnya tanpa mematuhi adanya batasan-batasan dalam mengemukakan pendapat.Menyampaikan pendapat tidak bertanggung jawab berarti tidak mau tahu sertamengelak dari segala akibat yang ditimbulkan dari penyampaian pendapat

yang tanpa batas tersebut.

Penyampaian pendapat yang tanpa batas dan tidak bertanggung jawab akan terjadi hal-

hal berikut ini:

a. Melahirkan suasana tidak tertib, kekacauan dan tidakmemberi rasa aman

b. Merusak rasa kebersamaan dan persatuan sebagai bangsa.

c. Memunculkan rasa permusuhan, penghinaan, dendamdan kebencian antarwarga.

d. Memunculkan hasutan, provokasi, dan salingmemfitnah antarwarga.

e. Menimbulkan ancaman bahaya bagi keselamatan umum

f. Menimbulkan kerusakan pada fasilitas-fasilitas umum.

g. Melanggar hak dan kebebasan orang lain.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka dalam UU No. 9 Tahun 1998 pasal 15, 16,

dan 17 telah diatur ketentuan sebagai berikut:

a. Penyampaian pendapat di muka umum dapat dibubarkan oleh polri apabila tidak

memenuhi ketentuan yang berlaku.

b. Pelaku/peserta yangmelanggar hukumdapat dikenakan sanksihukumsesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Penanggung jawab pelaksana penyampaian pendapat di muka umum yang

melakukan tindak pidana, dapat dikenakan sanksi hukumtambahan yakni 1/3 dari

pidana pokok.

Dalam pengaturan kemerdekaan berpendapat dilakukan semata demi ketertiban.

Pengaturan tersebut tidak boleh bersifatmembatasi ataumengekang kebebasan. Karena

itu berbagai pihak yang berkepentingan harus bersikap proporsional, artinya semua

tindakan yang dilakukan harus dilandasi rasa tanggung jawab dan dalam batas-batas

yang wajar sesuai dengan norma yang berkembang dalam masyarakat serta peraturan

perundangan yang berlaku.

c. Terbentuknya tiranipenguasa yangmenghambat terciptanya pemerintahan yang jujur,

adil dan demokratis

d. Terbatasnya arus informasi dalammasyarakat

e. Terkekangnya komunikasi sosial dalammasyarakat

f. Mengancamstabilitas politik, ekonomi, sosial, dan budaya

Kemerdekaan berpendapat merupakan bagian dari masyarakat yang demokratis,

maka pembatasan terhadap kemerdekaan ini akanmengurung demokrasi.Dalamsebuah

masyarakat yang anti demokrasi, biasanya pembatasan terhadap kemerdekaan

berpendapat dimaksudkan untuk membatasi adanya kritik sosial atau membatasi

keragaman pemikiran.Di antara bentuk-bentuk pembatasan tersebut antara lain:

a. Pembredelan (penutupan) penerbitan pers

b. Pembatasan berita-berita dimediamassa

c. Pelarangan unjuk rasa

d. Pelarangan diskusi, dan sebagainya

Terbatasnya kemerdekaan dalammengeluarkan pendapat dapat berakibat buruk bagi

perkembanganmasyarakat. Bisa jadimasyarakat akanmenjadi bodoh karena terbatasnya

informasi, juga karena masyarakat tidak memiliki kesempatan untuk bertukar pikiran

melalui diskusi. Kebebasan dan kemerdekaan harus dimanfaatkan dengan baik, artinya

kemerdekaan hendaknya dimanfaatkan secara wajar dan bertanggung jawab serta

diarahkan untuk kemajuan bangsa.

 

7. Aktualisasi Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat secara Bebas dan

Bertanggung Jawab

Sejalan dengan kehidupan masyarakat yang semakin terbuka dan demokratis, cara

yang dipakai masyarakat untuk menyampaikan pendapat pun kian bermacam-macam.

Memang benar bahwa dalamkemerdekaanmenyampaikanpendapat terkadang kebebasan

tetapi kemerdekaan bukanlah semata-mata kebebasan. Di dalam kemerdekaan tersebut

terkandung dua makna yaitu kebebasan dan tanggung jawab. Jika kita diberi kebebasan

sebenarnya kita dipercaya untuk memikul tanggung jawab kebebasan tanpa tanggung

jawab hanya akan melahirkan kekerasan.

Demikian halnya, kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum harus

dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, sejalan dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku dan prinsip hukum internasional sebagaimana

 

 

 

tercantum dalam pasal 29 deklarasi universal hak-hak asasi manusia, yang antara lain

menetapkan sebagai berikut:

a. Setiap orang memiliki kewajiban terhadap masyarakat yang memungkinkan

pengembangan kepribadian secara bebas dan penuh

b. Dalam pelaksanaan hak kebebasan, setiap orang harus tunduk semata-mata pada

pembatasan yang ditentukan oleh undang-undang denganmaksud untukmenjamin

pengakuan dan penghargaan terhadap hak serta kebebasan orang lain, untuk

memenuhi syarat-syarat yang adil bagimoralitas, ketertiban, serta kesejahteraan umum

dalamsuatumasyarakat yang demokratis.

c. Hak dan kebebasan ini sama sekali tidak boleh dijalankan secara bertentangan dengan

tujuan dan asas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

8. Kemerdekan Mengemukakan Pendapat Dibatasi Kepentingan Umum

Sebagai warga negara, seseorang tidak saja memiliki hak, tetapi juga memiliki

kewajiban terhadap negara. Pasal 27 UD 1945 telah menegaskan bahwa segala warga

negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib

menjunjung hukumdan pemerintahannya itu dengan tidak ada kecualinya.

Sebagai bangsa yang besar, yangmengandung berbagai kemajemukan (pluralistik) dan

kebhinekaan, kita tidak boleh tergelincir pada peruncingan perbedaan pendapat di antara

kita. Apabila hal ini terjadi, cepat atau lambat akan mengganggu dan membahayakan

persatuan dan kesatuan bangsa. Sesungguhnya perbedaan pendapat di antara kita adalah

lumrah danwajar.Akan tetapi, kitamenyadari bahwa perbedaan itubukan untuk ditentang

ataudilawan,melainkanuntukdidebatkandanditentukansecaramusyawarahdanmufakat.

Musyawarah dan mufakat berarti bahwa berbagai perbedaan pendapat hendaklah

dibicarakan dan dipecahkan dengan semangat kekeluargaan sehingga tercapainya

kesepakatan yangmemuaskan semua pihak. Tidak ada kebenaran yangmutlak dan tidak

ada yang merasa senang atau kalah. Dalam musyawarah dan muakat, yang menang

adalah akal sehat dan kepentingan bersama.Untuk itu yang diperlukan oleh para pemuka

bangsa dan masyarakat adalah kearifan untuk membaca semangat zaman supaya

memahami apa yangmenjadi kepentingan bersama dan kepentingan umum.

9. Mengemukakan Pendapat Harus Disertai Rasa Tanggung Jawab

Mengemukakan pendapatdimuka umumpembatasannya adalah bertanggung jawab,

tidakmelampaui batas, tidak kebablasan, serta tidakmelanggarmoral, agama, ketertiban

umum, dan ketentun peraturan perundangan yang berlaku.

Ketertiban, kebolehan, dan kelancaran mengemukakan pendapat di muka umum yang

bebas dan bertanggung jawab mempunyai aturan main atau norma-norma kepatuhan

yang harus ditaati, seperti berikut:

a. Landasan dalammengemukakan pendapat

Landsaan kebebasanberpendapat yang harus dituruti adalah asas-asas kebebasan

mengemukakan pendapat sebagaimana telah disebutkan di atas.

b. Kewajiban dan tanggung jawab dalammengemukakan pendapat

Warga negara yangmengemukakan pendapat dimuka umumberkewajiban dan

bertanggung jawab untuk hal berikut:

1) Menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain

2) Menghormati aturan-aturanmoral yang diakui umum

3) Menaati hukumdan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

4) Menjaga danmenghormati keamanan dan ketertiban umum

5) Menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa

c. Keseimbangan hak dan kewajiban

Hak untuk mengemukakan pendapat di muka umum harus seimbang dengan

kewajibanmelaksanakan keamanan dan ketertiban negara danmasyarakat.Kita tidak

diperkenankan berdemonstrasi yang menyebabkan kemacetan kendaraan di jalan

umum.

 

 

 

d. Bermanfaat

Segala sesuatu yang kita tuntut haruslah bermanfaat bagi orang banyak dan

tidakmerugikan orang lain

e. Kebebasan yang bertanggung jawab

Kita diberi kebebasan mengemukakan pendapat menurut hak kita, misalnya

memperoleh guru yang rajin dan cerdas. Sejalan dengan tuntutan itu, kita harus

bertanggung jawab dalam mengikuti pelajaran, tidak gaduh dalam kelas dan

mengerjakan semua pekerjaan rumah yang ditugaskan oleh guru tersebut.

Perlindungan hukum dalam menjamin kemerdekaan mengemukakan pendapat.

Dalam melaksanakan demokrasi/unjuk rasa ataupun pawai di jalan umum, kita

harusmematuhi rambu-rambujalan (dilarangmasuk, dilarang berhenti, danmemarkir

kendaraan sembarangan).

f. Tanggung jawab sosial dalam kehidupan masyarakat

Apabila kita naik kendaraan di jalan raya maka harus di sebelah kiri, tidak

berkelompok dan tidak di tengah jalan karena akan mengganggu pengguna jalan

lainnya. Jika kita hendakmenyeberang jalan rayamaka seharusnyamelalui jembatan

penyeberangan atau jalan yang bertanda hitam putih (zebra cross). Kita pun dapat

bermain musik pada malam hari, namun tidak diperkenankan membunyikan alat-

alat musik dengan sekeras-kerasnya dengan disertai nyanyi bersama dengan suara

keras pula karenamengganggu tetangga yang sedang tidur.Dengan demikian secara

tidak langsung kita juga telah menghormati hak dan kebebasan orang lain. Masih

banyak pula hal-hal positif dan bermanfaat yang dapat kita lakukan demi kepentingan

kita bersama.

g. Menaati hukumdan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Jika kamu telah dewasa maka hendaklah menghindari perbuatan yang berikut

ini:

1) Menghina kepala negara, mengacau/tawuran di jalan umum, membunuh,

mencuri,memeras,menipu, dan lain-lain (pelanggaran hukumpidana)

2) Tidak mengebalikan uang pinjaman (utang) dan tidak membayar uang sewa

rumah (pelanggaran hukumperdata)

3) Mengendarai sepeda motor pada malam hari tanpa menyalakan lampu

(pelanggaran peraturan lalu lintas jalan)

h. Menjaga danmenghormati keamanan dan ketertiban umum

Mengendaraimobil dengan kencang di jalan umumdapatmengacau keamanan

jalan raya. Bergerombol di tengah jalan merupakan tindakan melanggar ketertiban

umum.

i. Menghormati aturan-aturanmoral yang diakui umum

Kita dapat berjalan bebas di tepi jalan, tidak bolehmengganggu perempuan atau

orang tua/jompo yang sedang berjalan di depan kita. Berteriak-teriak ataumemasang

petasan di dekat masjid, gereja, pura, wihara, atau kuil yang di dalamnya terdapat

orang yang sedang beribadah adalahmerupakan perbuatan yang tidak terpuji.

j. Menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa (nation and character building)

Melakukan tindakan pengacauan (provokasi) di suatu kota atau di desa yang

menyebabkan terjadinya pembakaran rumah rakyat dan pembantai manusia dapat

mengakibatkan perpecahan persatuan dan kesatuan bangsa. Perbuatan semacamini

merupakan perbuatan yang sangat tidak terpuji dalam kehidupan bermasyarakat,

berbangsa, dan bernegara, karena perbuatan pengacauan (provokasi) sangat

bertentangan dengan norma-norma kehidupan, hukum, dan peraturan perundangan

yang berlaku.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwamengemukakan pendapat secara bebas

tanpa batas akan membawa konsekuensi atau dampak bagi diri sendiri maupun orang

lain”

 

 

a. Konsekuensi bagi pelaku yaitu sebagai berikut:

1) Dapat dikenai sanksi hukumkarenamelanggar peraturan yang berlaku

2) Dikucilkan dan dicemooh dalampergaulan dimasyarakat

3) Dapatmengancam keselamatan dan ketenangan jiwanya sendiri

b. Konsekuensi bagimasyarakat bangsa dan negara yaitu sebagai berikut:

1) Adanya hasutan dan provokasi yang dapat memicu konflik antarwarga

masyarakat

2) Menimbulkan rasa was-was dan ketakutan bagimasyarakat

3) Membuat kemacetan lalu lintas, kekacauan dan pengrusakan

4) Membahayakan persatuan dan kesatuan serta keselamatan bangsa dan negara

5) Mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional

10. Menghargai Penyamapaian Pendapat

Menghargai, artinyamenghormati,mengindahkan,menilai penting, danmemandang

sangat berguna. Menghargai cara mengemukakan pendapat berarti menghormati,

mengindahkan, menilai penting, dan memandang sangat berguna cara mengemukakan

pendapat yang dilakukan secara benar dan bertanggung jawab.

Menghargai cara mengemukakan pendapat yang dilakukan secara benar dan

bertanggung jawab berartimendukung terlaksananya proses demokrasi yang berkembang

di negara Indonesia, sehingga sebagai warga negara Indonesia yang baik hendaknya

mendukung segala kegiatan yang dilakukan untuk proses demokrasi tersebut. Apabila

terjadi kegiatan mengemukakan pendapat yang dilakukan secara tidak benar atau tidak

bertanggung jawab yang justru akanmenimbulkan provokasimassa yangmerugikan dan

memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa, maka kita harus berani menyatakan

tidak setuju ataumengutuk tindakan tersebut.

11. Mempraktekkan Penyampaian Pendapat Secara bebas dan Bertanggung

Jawab

Dalammenyampaikan pendapat, apa pun cara dan salurannya, ada hal-hal penting

yang harus kalian perhatikan dan lakukan. Hal-hal penting itu menyangkut motivasi

menyampaikan pendapat, isi pendapat, serta kebebasan dan bertanggung jawab dalam

menyampaikan pendapat. Ketiga hal ini akan menentukan bobot pendapat yang

disampaikan. Menyampaikan pendapat sebaiknya dilandasi niat yang baik, yakni

memperjuangkan kepentinganbersamadanmemperbaiki keadaanbukanmemperjuangkan

kepentingan pribadi dan memperkeruh suasana. Isi pendapat juga sebaiknya bersifat

meningkatkan hal-hal positif, seperti menambah percaya diri bersama, memperkuat

semangat kerja sama dan persatuan, membangkitkan kemauan untuk berkerja keras,

memicu semangat untukmeningkatkan kemampuan diri, ataumenumbuhkan rasa optimis

bersama.Kebebasanmengeluarkan pendapat diaktualisasikan dalamberbagai lingkungan

kehidupan,misalnya sebagai berikut:

a. Lingkungan keluarga

Aktualisasi kemerdekaanmengemukakan pendapat di lingkungan keluarga, hal

ini dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1) Berkomunikasi dengan jelas dan santun dengan seluruh anggota keluarga

2) Salingmengingatkan antaranggota keluarga

3) Bersikap terus terang antaranggota keluarga

4) Berani mengemukakan usul beserta alasannya dengan cara santun

5) Belajarmenanggapi usul dari seluruh anggota keluarga

b. Sekolah

Aktualisasi kemerdekaanmengemukakan pendapat di lingkungan sekolah dapat

dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1) Berkomunikasi dengan jelas dan santun dengan seluruh warga sekolah

2) Berani mengemukakan usul beserta alasannya dengan cara santun

3) Belajar menanggapi usul dari seluruh warga sekolah

 

 

4) Salingmenerima,mencari danmemberikan informasi antarwarga sekolah baik

dalamkegiatan intramaupun ekstrakurikuler

5) Mendiskusikan berbagaimasalah yang aktual

c. Masyarakat

Aktualisasi kemerdekaanmengemukakan pendapat di lingkunganmasyarakat

dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1) Berkomunikasi dengan jelas dan santun dengan seluruh anggota masyarakat

2) Salingmengingatkan antaranggotamasyarakat

3) Bersikap terus terang antaranggotamasyarakat

4) Berani mengemukakan usul beserta alsannya dengan cara santun

5) Belajarmenanggapi usul dari seluruh anggota masyarakat

 

 

 

Soal